Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029 usai dilantik oleh MPR di gedung DPR Senayan, Jakarta, pada Minggu (20/10).
Pendiri Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkapkan harapannya kepada Prabowo bisa membawa perekonomian Indonesia naik dari peringkat 16 ke peringkat 13 dunia di akhir masa jabatannya pada 2029.
Lebih lanjut, jika terpilih kembali pada periode kedua, Prabowo bisa membawa Indonesia naik tiga tingkat lagi, dari peringkat 13 dunia ke Top 10 negara terbesar dunia secara ekonomi di tahun 2034.
"Inilah skenario terbaik yang bisa dibuat Prabowo untuk Indonesia. Di akhir jabatannya yang pertama (2029), peringkat ekonomi Indonesia melonjak tiga tingkat, dari peringkat ke-16 menjadi peringkat ke-13 dunia," kata Denny JA dalam keterangannya, Minggu (20/10).
Baca juga:
Denny JA menuturkan, harapannya itu ia gaungkan atas prediksi Lembaga kredibel seperti Bank Dunia dan McKinsey. Dua lembaga ini melaporkan Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-4 di dunia pada tahun 2045-2050.
Di antara negara-negara dengan ekonomi besar, di tahun itu Indonesia akan bergabung dengan Cina, India, dan Amerika Serikat di puncak ekonomi global.
Saat ini, kata dia, Indonesia berada di peringkat ke-16 ekonomi dunia. Perjalanan untuk naik 12 peringkat dalam 20 tahun ke depan adalah pencapaian besar, tetapi bukan tidak mungkin jika ditangani dengan strategi yang tepat.
"Jika dalam 20 tahun Indonesia bisa melompat naik dari peringkat 16 dunia (2024) menjadi peringkat 4 dunia (2045), berarti rata-rata setiap lima tahun, peringkat Indonesia naik 3 tingkat," tuturnya.
Namun demikian, Denny JA juga menggaris-bawahi dua kendala yang kini dihadapi Prabowo. Itu soal bahaya korupsi dan rapor merah demokrasi.
Baca juga:
Dilantik sebagai Presiden RI, Prabowo Tampil Elegan Pakai Baju Adat Betawi
Sebab, ia berujar, korupsi bukan sekadar masalah moral atau etika. Perilaku korupsi adalah penyakit sistemik yang merusak tatanan ekonomi.
"Prabowo sendiri sudah menyadari itu. Jauh-jauh hari ia sudah mengatakan kepada partai politik pendukungnya: Jangan menugaskan menteri cari uang dari APBN!," cetusnya.
Korupsi ibarat karat yang menggerogoti mesin negara. Ketika dana publik disalahgunakan atau bocor, pembangunan infrastruktur terhambat, investasi tidak datang, dan masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan," tutupnya. (Asp).
