Pilpres 2019

"Prabowo Dianggap Promosikan Khilafah, Sementara Jokowi Dianggap Keluarga PKI"

Eddy FloEddy Flo - Senin, 24 September 2018

Yenny Wahid berbicara dalam rilis hasil survei Lembaga Survei Indonesia di Jakarta, Senin (24/9) (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Direktur Wahid Foundation Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid alias Yenny Wahid memprediksi isu agama masih akan mewarnai proses Pemilihan Presiden 2019. Menurut Yenny ada dua termin yang membuka ruang untuk itu.

"Kenapa, karena Prabowo Subianto dianggap mempromosikan khilafah. Sementara Joko Widodo dianggap keluarga PKI," kata Yenny di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Senin (24/9).

Atas dasar itu, kata Yenny, kedua kandidat masih rentan diterpa isu agama. Untuk itu, ia mengimbau semua pihak bersikap dewasa dalam mendukung kedua pasangan capres dan cawapres.

"Semuanya harus dilakukan secara proporsional dan mengedepankan fakta. Artinya kita boleh dukung Prabowo atau Jokowi, tapi tidak boleh hoax dan menggunakan isu yang tidak berdasar," tegas dia.

Rilis hasil survei LSI di Jakarta
Lembaga Survei Indoensia (LSI) memaparkan hasil survei terkait persepsi publik terhadap demokrasi, korupsi dan toleransi di Indonesia (MP/Ponco Sulaksono)

Yenny menyebut isu agama merupakan salah satu isu yang faktanya bersifat sumir. Hal tersebut, kata dia, membawa dampak yang luar biasa bagi akar rumput. Jika berlarut, akan menciptakan sekat-sekat dalam masyarakat dan intoleransi akan meningkat.

"Dampaknya akan membawa perpecahan yang sangat kuat di tengah masyarakat," imbuh dia.

Pasalnya, menurut Putri Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini, jika intoleransi meningkat, potensi konflik sesama masyarakat juga akan meningkat. Hal ini yang akan menjadi permasalahan. Sebab mengancam persatuan Indonesia.

Untuk itu, Yenny meminta komitmen kedua kandidat agar tidak menggunakan isu Suku Ras dan Agama (SARA) dalam kontestasi politik. Komitmen tersebut, lanjut dia, harus disampaikan ke publik dan disepakati oleh semua komponen masyarakat.

"Sehingga kemudian publik bisa menuntut ketika kemudian ada penggunaan isu SARA dari kedu kubu," pungkas Yenny Wahid.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Masihkah Demokrasi Jadi Sistem Pemerintahan Terbaik di Indonesia? Berikut Hasil Surveinya

#Yenny Wahid #Prabowo Subianto #Presiden Jokowi #Pilpres 2019 #Hasil Survei
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
MBG Diminta Setop Sementara, Ekonom Soroti Anggaran hingga Kasus Keracunan
Ekonom Achmad Nur Hidayat meminta program MBG dihentikan sementara. Ia menyoroti anggaran hingga kasus keracunan.
Soffi Amira - Jumat, 12 Juni 2026
MBG Diminta Setop Sementara, Ekonom Soroti Anggaran hingga Kasus Keracunan
Indonesia
Pemerintah Pastikan Harga Pertalite dan Biosolar Tidak Naik, Bahlil Ungkap Alasannya
Pemerintah memastikan harga Pertalite dan Biosolar tidak naik. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan alasannya.
Soffi Amira - Jumat, 12 Juni 2026
Pemerintah Pastikan Harga Pertalite dan Biosolar Tidak Naik, Bahlil Ungkap Alasannya
Indonesia
Sudah Bayar Rp 1 Triliun, Dudung Sebut Ribuan Motor Listrik MBG Masih dalam Perakitan
Ribuan motor listrik MBG kini masih dalam proses perakitan. Meski tersandung kasus korupsi, tetapi nasib motor listrik itu menunggu keputusan Prabowo.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Sudah Bayar Rp 1 Triliun, Dudung Sebut Ribuan Motor Listrik MBG Masih dalam Perakitan
Indonesia
Cocoklogi Prabowo di Hari Ultah HIPMI, Salah Hitung 10+6=17 Ujungnya Jadi 8
Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung angka 8 yang dianggapnya sebagai simbol keberuntungan.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Juni 2026
Cocoklogi Prabowo di Hari Ultah HIPMI, Salah Hitung 10+6=17 Ujungnya Jadi 8
Indonesia
Terima Surat Surat Kepercayaan Duta Besar 9 Negara, Prabowo Tegaskan Prinsip Dasar Diplomatik RI
Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari sembilan duta besar negara sahabat.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 Juni 2026
Terima Surat Surat Kepercayaan Duta Besar 9 Negara, Prabowo Tegaskan Prinsip Dasar Diplomatik RI
Indonesia
UU Polri Disahkan, Kapolri Berpeluang Menjabat Lebih Lama Lewat Keputusan Presiden
DPR resmi mengesahkan UU Polri. Dalam aturan itu, masa jabatan Kapolri berpeluang diperpanjang sesuai keputusan presiden.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
UU Polri Disahkan, Kapolri Berpeluang Menjabat Lebih Lama Lewat Keputusan Presiden
Indonesia
DPR Titip Pesan ke Said Iqbal, Fokus Bereskan PHK hingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Said Iqbal mendapat tugas berat usai dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Buruh.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
DPR Titip Pesan ke Said Iqbal, Fokus Bereskan PHK hingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bisa Bubarkan DPR Lewat Dekrit, Benarkah?
Presiden RI, Prabowo Subianto, dikabarkan bisa membubarkan DPR lewat dekrit. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bisa Bubarkan DPR Lewat Dekrit, Benarkah?
Indonesia
Prabowo Bakal Lantik Pimpinan Baru BGN dan Said Iqbal di Istana Negara Sore ini
Presiden RI, Prabowo Subianto, akan melantik beberapa pejabat pada Senin (8/6). Presiden Buruh, Said Iqbal, juga ikut dilantik.
Soffi Amira - Senin, 08 Juni 2026
Prabowo Bakal Lantik Pimpinan Baru BGN dan Said Iqbal di Istana Negara Sore ini
Indonesia
Istana Bantah Purbaya Dicopot dari Kursi Menkeu, Tegaskan Jangan Percaya Rumor
Istana membantah isu Menkeu Purbaya diganti Chatib Basri. Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tak percaya isu.
Soffi Amira - Senin, 08 Juni 2026
Istana Bantah Purbaya Dicopot dari Kursi Menkeu, Tegaskan Jangan Percaya Rumor
Bagikan