Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1
Pilpres 2019

"Prabowo Dianggap Promosikan Khilafah, Sementara Jokowi Dianggap Keluarga PKI"

Eddy FloEddy Flo - Senin, 24 September 2018

Yenny Wahid berbicara dalam rilis hasil survei Lembaga Survei Indonesia di Jakarta, Senin (24/9) (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Direktur Wahid Foundation Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid alias Yenny Wahid memprediksi isu agama masih akan mewarnai proses Pemilihan Presiden 2019. Menurut Yenny ada dua termin yang membuka ruang untuk itu.

"Kenapa, karena Prabowo Subianto dianggap mempromosikan khilafah. Sementara Joko Widodo dianggap keluarga PKI," kata Yenny di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Senin (24/9).

Atas dasar itu, kata Yenny, kedua kandidat masih rentan diterpa isu agama. Untuk itu, ia mengimbau semua pihak bersikap dewasa dalam mendukung kedua pasangan capres dan cawapres.

"Semuanya harus dilakukan secara proporsional dan mengedepankan fakta. Artinya kita boleh dukung Prabowo atau Jokowi, tapi tidak boleh hoax dan menggunakan isu yang tidak berdasar," tegas dia.

Rilis hasil survei LSI di Jakarta
Lembaga Survei Indoensia (LSI) memaparkan hasil survei terkait persepsi publik terhadap demokrasi, korupsi dan toleransi di Indonesia (MP/Ponco Sulaksono)

Yenny menyebut isu agama merupakan salah satu isu yang faktanya bersifat sumir. Hal tersebut, kata dia, membawa dampak yang luar biasa bagi akar rumput. Jika berlarut, akan menciptakan sekat-sekat dalam masyarakat dan intoleransi akan meningkat.

"Dampaknya akan membawa perpecahan yang sangat kuat di tengah masyarakat," imbuh dia.

Pasalnya, menurut Putri Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini, jika intoleransi meningkat, potensi konflik sesama masyarakat juga akan meningkat. Hal ini yang akan menjadi permasalahan. Sebab mengancam persatuan Indonesia.

Untuk itu, Yenny meminta komitmen kedua kandidat agar tidak menggunakan isu Suku Ras dan Agama (SARA) dalam kontestasi politik. Komitmen tersebut, lanjut dia, harus disampaikan ke publik dan disepakati oleh semua komponen masyarakat.

"Sehingga kemudian publik bisa menuntut ketika kemudian ada penggunaan isu SARA dari kedu kubu," pungkas Yenny Wahid.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Masihkah Demokrasi Jadi Sistem Pemerintahan Terbaik di Indonesia? Berikut Hasil Surveinya

#Yenny Wahid #Prabowo Subianto #Presiden Jokowi #Pilpres 2019 #Hasil Survei
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dapat Rapor Merah dari SMRC, Istana Tegaskan Prabowo Kerja Bukan Demi Survei
Istana menegaskan kerja Presiden Prabowo Subianto berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan survei.
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Juli 2026
Dapat Rapor Merah dari SMRC, Istana Tegaskan Prabowo Kerja Bukan Demi Survei
Indonesia
Mensesneg Bilang Prabowo Juga Naikkan Tukin Guru-Nakes 3T Bukan Cuma TNI
Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan tunjangan kinerja bukan hanya untuk TNI dan Kemenhan, tetapi juga guru, dosen, dan tenaga kesehatan di wilayah 3T.
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Juli 2026
Mensesneg Bilang Prabowo Juga Naikkan Tukin Guru-Nakes 3T Bukan Cuma TNI
Indonesia
Prabowo Bakal Resmikan Revitalisasi Stasiun Semarang Tawang, Fasad Bersejarah Dikembalikan
Stasiun Semarang Tawang segera direvitalisasi. Presiden RI, Prabowo Subianto, segera meresmikannya.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
Prabowo Bakal Resmikan Revitalisasi Stasiun Semarang Tawang, Fasad Bersejarah Dikembalikan
Indonesia
Prabowo Terbitkan Perpres Baru, Tunjangan Kinerja TNI dan ASN Kemhan Naik
Presiden RI, Prabowo Subianto, menaikkan tunjangan kinerja TNI dan ASN Kemhan. Hal itu tertuang dalam Perpres Nomor 42 Tahun 2026.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
Prabowo Terbitkan Perpres Baru, Tunjangan Kinerja TNI dan ASN Kemhan Naik
Indonesia
Prabowo Tekankan Lulusan IPDN Harus Dekat dengan Rakyat dan Tolak Korupsi
Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta lulusan IPDN untuk dekat dengan rakyat dan menolak korupsi.
Soffi Amira - Rabu, 29 Juli 2026
Prabowo Tekankan Lulusan IPDN Harus Dekat dengan Rakyat dan Tolak Korupsi
Indonesia
Sah Diteken Prabowo! Kejagung Punya 7 Kejaksaan Negeri Baru, 2 di Pulau Jawa
Presiden Prabowo Subianto menandatangani Perpres Nomor 40 Tahun 2026 tentang pembentukan tujuh kejaksaan negeri baru, termasuk Pangandaran dan Serang di Pulau Jawa.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 Juli 2026
Sah Diteken Prabowo! Kejagung Punya 7 Kejaksaan Negeri Baru, 2  di Pulau Jawa
Indonesia
Ekonom Ingatkan Presiden Salah Pilih Gubernur BI Baru Bisa Picu Bahaya Fiskal
Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai mundurnya Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI jadi momentum menjaga independensi bank sentral.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Juli 2026
Ekonom Ingatkan Presiden Salah Pilih Gubernur BI Baru Bisa Picu Bahaya Fiskal
Indonesia
Kronologi Bos BI Perry Warjiyo Mundur tanpa Alasan Detail: Internal Tahu Sabtu Sampai Istana Minggu
Gubernur BI Perry Warjiyo resmi mundur. Surat diterima Presiden tanpa alasan detail. Pemerintah bantah ada intervensi politik.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Juli 2026
Kronologi Bos BI Perry Warjiyo Mundur tanpa Alasan Detail: Internal Tahu Sabtu Sampai Istana Minggu
Indonesia
Perry Warjiyo Mundur dari Gubernur BI, Prabowo Sampaikan Apresiasi atas Pengabdiannya
Presiden RI, Prabowo Subianto, telah menerima surat pengunduran diri Perry Warjiyo dari Gubernur BI. Ia pun mengucapkan terima kasih atas dedikasinya.
Soffi Amira - Senin, 27 Juli 2026
Perry Warjiyo Mundur dari Gubernur BI, Prabowo Sampaikan Apresiasi atas Pengabdiannya
Indonesia
Perry Warjiyo Lepas Jabatan Gubernur BI, Destry Damayanti Ditunjuk Jadi Pengganti Sementara
Perry Warjiyo mundur dari Gubernur BI. Presiden RI, Prabowo Subianto, sudah menerima surat pengunduran dirinya.
Soffi Amira - Senin, 27 Juli 2026
Perry Warjiyo Lepas Jabatan Gubernur BI, Destry Damayanti Ditunjuk Jadi Pengganti Sementara
Bagikan