Prabowo Buka-bukaan Kementerian Haji Dibentuk karena Penolakan Arab Saudi

MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto buka-bukaan alasan membentuk nomenklatur baru Kementerian Haji dan Umrah yang kini dipimpin Menteri Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan.

Kepala negara mengakui Kementerian Haji dan Umrah itu dibentuk atas permintaan Pemerintah Arab Saudi yang menilai urusan haji harus ditangani setingkat pejabat menteri.

“Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi," kata Presiden, saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).

Baca juga:

Kementerian Haji dan Umrah Resmi Jadi Mitra Komisi VIII DPR RI

Menurut Prabowo, pemerintah Arab Saudi secara terang-terangan menolak jika urusan haji Indonesia hanya ditangani lembaga negara setingkat badan.

"Karena dia (Arab Saudi) bilang, kami urusan haji adalah menteri haji Jadi kami harus minta urusannya sama pejabat. Oke ini Kepala Badan, enggak dia maunya menteri,” tandasnya, dilansir dari laman setkab.go.id.

Untuk urusan ibadah haji jemaah Indonesia sebelumnya berada di bawah kewenangan Badan Penyelenggara Haji Indonesia. Namun, badan itu saat ini sudah dilebur menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

Baca juga:

Perintah Prabowo ke Gus Irfan: Pangkas Waktu Tunggu Haji dari 40 Tahun Jadi 26 Tahun

Nomenklatur kementerian Kementerian Haji dan Umrah sendiri baru resmi dibentuk Pemerintah Prabowo bulan lalu pada September 2025.

Langkah ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi haji, sekaligus mempercepat reformasi layanan jemaah. Salah satu instruksi Presiden kepada Gus Irfan adalah memangkas waktu tunggu haji dari 40 tahun menjadi 26 tahun. (*)