Ikhsan Aryo Digdo
MerahPutih.com - Calon presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto tidak tanggung-tanggung dalam mengatasi kasus korupsi di Indonesia. Ia bertekad untuk memimpin pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh dan total.
Menurut Prabowo, koruptor merupakan musuh bersama yang harus diberantas habis.
"Semua upaya yang sudah disampaikan KPK, harus kita dukung dan saya bertekad untuk mendukung dan manakala saya bersama saudara Gibran mendapat mandat dari rakyat, kami akan memimpin upaya pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh dan total," kata Prabowo dalam acara Paku Integritas Capres-Cawapres dan KPK, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/1) malam.
Baca Juga:
Prabowo Dorong Sanksi untuk Pejabat Tak Jujur Laporkan LHKPN
Ia melanjutkan bahwa pendekatan yang dilakukan KPK selama ini sudah benar, mulai dari pendidikan, pencegahan, dan penindakan, yang harus terus ditingkatkan. Meskipun begitu, Prabowo mengaku juga akan menggunakan pendekatan sistemik dan realisme untuk menghilangkan korupsi di tanah air.
"Jadi, menurut pandangan saya, kita harus dengan secara realistis mengatur kualitas hidup para pengambil keputusan, yang mengendalikan roda pemerintahan. Kualitas hidupnya harus dijamin dan diperbaiki," kata Prabowo.
Ia mencontohkan profesi hakim di negara-negara maju, terutama hakim tertinggi seperti hakim agung, benar-benar dijamin kehidupannya seperti di Amerika Serikat dan Inggris.
"Hakim-hakim itu penghasilannya begitu besar, sehingga bisa dikatakan tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali. Ini yang saya anggap pendekatan sistemik dan realistis," ucap Prabowo mengenai salah satu pemikirannya untuk mencegah terjadinya kasus korupsi di Indonesia.
Karena hal ini, lanjut Prabowo, di Indonesia pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar kualitas hidupnya harus sesuai.
"Sekarang direksi-direksi perusahaan swasta bahkan BUMN gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI; dirjen-dirjen; yang memegang anggaran triliunan," kata Prabowo.
"Kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem dengan demikian kita tegakkan semua UU yang perlu ditegakkan. Sesudah sistem diperbaiki, dengan political will kita tindak sekerasnya yang menyimpang," tutupnya. (asp)
Baca Juga:
