PPIH Cek Kesiapan Maktab untuk Layani Calon Haji


Ketua PPIH Arab Saudi Subhan Cholid (ketiga kiri) didampingi Kadaker Makkah Khalilurrahman (kedua kanan) saat meninjau maktab di Makkah. (ANTARA/Media Center Haji 2023).
MerahPutih.com - Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi terus memantau kesiapan maktab yang sekarang berubah nama menjadi markaz dalam memberikan layanan kepada calon haji di Makkah.
"Kita ingin memastikan seluruh layanan maktab sudah siap sebelum jemaah datang," kata Ketua PPIH Arab Saudi Subhan Cholid dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA]: Arab Saudi Berikan 400 Ribu Slot Haji Gratis Tahun Ini
Subhan mengatakan peserta ibadah haji Indonesia gelombang pertama akan mendarat di Madinah pada 24 Mei 2023, setelah menjalani ibadah Arbain (salat wajib berjamaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi) mereka akan berangkat ke Makkah.
"Jemaah kloter pertama diperkirakan masuk ke Makkah pada 2 Juni 2023. Hari ini kita lakukan pengecekan kesiapan maktab dalam memberikan layanan," kata Subhan.
Ada 70 maktab atau markaz yang tergabung dalam Kantor Layanan Asia Tenggara akan melayani 229.000 calon haji Indonesia.
Maktab bertanggung jawab dalam mempersiapkan layanan akomodasi, transportasi, dan termasuk juga katering, khususnya makanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Baca Juga:
Pemerintah Yakin Bisa Berangkatkan 8.000 Tambahan Kuota Haji
Selain itu setiap maktab juga harus menyiapkan tempat khusus untuk memastikan paspor peserta ibadah haji tersimpan dengan aman, sebagai pengganti identitas, jemaah telah diberikan gelang selama di Makkah.
Paspor jemaah akan dikembalikan lagi saat peserta ibadah haji akan pulang ke Tanah Air bagi gelombang pertama, atau saat mau ke Madinah bagi gelombang kedua.
Ikut mendampingi kunjungan tersebut yakni Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam, Kepala Daker Makkah Khalilurrahman dan Sekretaris Daker Makkah Tawwabuddin. (*)
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA]: Putra Mahkota Arab Gratiskan Ibadah Haji 2023
Bagikan
Mula Akmal
Berita Terkait
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre

BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024

Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri

BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah

Evaluasi Haji 2025: Gus Irfan Soroti Data tak Sinkron dan Tingginya Kematian Jemaah

Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek

PCO Tegaskan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo

Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah

Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah
