Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - PENERIMAAN Peserta Didik Baru (PPDB) setiap tahun mengalami permasalahan yang terus berulang. Atas permasalahan itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf memberikan masukan untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mengatasi persoalan PPDB.
“Tiga opsi ini mudah-mudahan bisa dilihat nanti di dalam pemerintahan berikutnya,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (10/7).
Opsi pertama yakni membangun sekolah baru. Menurut Dede, opsi ini tentu akan memakan anggaran, tapi itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan transfer keuangan daerah (TKD).
“Apabila disisipkan saja mungkin Rp 50 triliun tiap tahun sehingga dalam 10 tahun itu (pembangunan sekolah baru) akan selesai. Jadi untuk membangun sekolah-sekolah baru, itu opsi pertama. Tentu membutuhkan waktu, membutuhkan aset, dan sebagainya,” tutur Dede Yusuf.
Baca juga:
Kedua, politikus Fraksi Partai Demokrat itu juga menyebut usul anggota Komisi X mengenai pemberdayaan sekolah swasta dalam proses PPDB. Dengan begitu, output lulusan sekolah dapat tertampung semua ke sekolah jenjang berikutnya.
“Pemerintah daerah dapat membantu anggaran sekolah swasta melalui transfer dana ke daerah juga,” ungkap Dede Yusuf.
Dorongan kepada pemerintah daerah untuk mendukung sekolah-sekolah swasta juga diperlukan. Hal itu membuat pemerintah daerah dapat membantu anggaran sekolah swasta melalui transfer dana ke daerah juga.
“Memberdayakan sekolah swasta juga dapat mengatasi masalah sekolah swasta yang saat ini kekurangan siswa,” jelas Dede Yusuf.
Opsi terakhir yakni mengubah sistem PPDB. "Judulnya nanti mau kembali ke NEM kek, mau kembali ke apa, silakan. Namun, kalau sampai tidak berubah, terlalu. Karena ini bagaimanapun pemerintah di masa depan harus punya komitmen yang sama,” tutup Dede Yusuf.(Knu)
Baca juga:
