PPDB Selalu Bermasalah, DPR Tawarkan 3 Opsi Solusi

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 10 Juli 2024
PPDB Selalu Bermasalah, DPR Tawarkan 3 Opsi Solusi

Dede Yusuf. Foto: Devi/man

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PENERIMAAN Peserta Didik Baru (PPDB) setiap tahun mengalami permasalahan yang terus berulang. Atas permasalahan itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf memberikan masukan untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mengatasi persoalan PPDB.

“Tiga opsi ini mudah-mudahan bisa dilihat nanti di dalam pemerintahan berikutnya,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (10/7).

Opsi pertama yakni membangun sekolah baru. Menurut Dede, opsi ini tentu akan memakan anggaran, tapi itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan transfer keuangan daerah (TKD).

“Apabila disisipkan saja mungkin Rp 50 triliun tiap tahun sehingga dalam 10 tahun itu (pembangunan sekolah baru) akan selesai. Jadi untuk membangun sekolah-sekolah baru, itu opsi pertama. Tentu membutuhkan waktu, membutuhkan aset, dan sebagainya,” tutur Dede Yusuf.

Baca juga:

DPR Minta Sistem PPDB Diubah jika Tidak Efektif

Kedua, politikus Fraksi Partai Demokrat itu juga menyebut usul anggota Komisi X mengenai pemberdayaan sekolah swasta dalam proses PPDB. Dengan begitu, output lulusan sekolah dapat tertampung semua ke sekolah jenjang berikutnya.

“Pemerintah daerah dapat membantu anggaran sekolah swasta melalui transfer dana ke daerah juga,” ungkap Dede Yusuf.

Dorongan kepada pemerintah daerah untuk mendukung sekolah-sekolah swasta juga diperlukan. Hal itu membuat pemerintah daerah dapat membantu anggaran sekolah swasta melalui transfer dana ke daerah juga.

“Memberdayakan sekolah swasta juga dapat mengatasi masalah sekolah swasta yang saat ini kekurangan siswa,” jelas Dede Yusuf.

Opsi terakhir yakni mengubah sistem PPDB. "Judulnya nanti mau kembali ke NEM kek, mau kembali ke apa, silakan. Namun, kalau sampai tidak berubah, terlalu. Karena ini bagaimanapun pemerintah di masa depan harus punya komitmen yang sama,” tutup Dede Yusuf.(Knu)

Baca juga:

DPR Anggap Kisruh PPDB Ibarat Jatuh di Lubang yang Sama

#Komisi X DPR #PPDB #Pendidikan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi X DPR Nilai Gaji Guru Honorer Belum Sejahtera, Usulkan Rp 5 Juta per Bulan
Komisi X DPR meminta gaji guru honorer minimal Rp 5 juta per bulan. Saat ini, gaji yang diterima masih jauh dari kata layak.
Soffi Amira - Jumat, 23 Januari 2026
Komisi X DPR Nilai Gaji Guru Honorer Belum Sejahtera, Usulkan Rp 5 Juta per Bulan
Indonesia
1.000 Lebih Kasus Kekerasan Terjadi Selama 2025, Jadi Alarm Serius Dunia Pendidikan
Sebanyak 1.000 lebih kasus kekerasan terjadi selama 2025. Komisi X DPR RI pun menyoroti maraknya kasus tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 23 Januari 2026
1.000 Lebih Kasus Kekerasan Terjadi Selama 2025, Jadi Alarm Serius Dunia Pendidikan
Indonesia
Temui Profesor Oxford hingga Imperial College, Prabowo Ingin Bangun 10 Kampus Baru di Indonesia
Presiden Prabowo Subianto bertemu profesor dari 24 universitas top Inggris yang tergabung dalam Russell Group. Kerja sama pendidikan hingga rencana bangun 10 kampus baru di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 22 Januari 2026
Temui Profesor Oxford hingga Imperial College, Prabowo Ingin Bangun 10 Kampus Baru di Indonesia
Indonesia
Legislator NasDem Ingatkan Program Sekolah Rakyat Harus Fokus di Daerah Tertinggal
Keberadaan Sekolah Rakyat akan menjadi solusi konkret untuk menekan angka putus sekolah.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Januari 2026
Legislator NasDem Ingatkan Program Sekolah Rakyat Harus Fokus di Daerah Tertinggal
Indonesia
Bertemu Rektor Seluruh Indonesia di Istana Negara, Presiden Prabowo Terima Dokumen Berisi Kritik dan Masukan kepada Pemerintah
Menegaskan Presiden tidak antikritik dan terbuka terhadap berbagai aspirasi dari seluruh elemen masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Bertemu Rektor Seluruh Indonesia di Istana Negara, Presiden Prabowo Terima Dokumen Berisi Kritik dan Masukan kepada Pemerintah
Indonesia
Pemerintah Siapkan 5.750 Kuota Beasiswa LPDP di 2026
Rincian kuota tersebut mencakup 1.000 kursi untuk beasiswa Garuda (S-1), 4.000 kursi untuk jenjang S-2 dan S-3, serta 750 kursi khusus bagi doktor spesialis.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Pemerintah Siapkan 5.750 Kuota Beasiswa LPDP di 2026
Indonesia
Pemerintah Terbitkan 156 Izin Prodi Spesialis Kedokteran Baru
Langkah strategis ini dilakukan dalam memperkuat layanan kesehatan nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Pemerintah Terbitkan 156 Izin Prodi Spesialis Kedokteran Baru
Indonesia
UKT Mahal Jadi Sorotan, DPR Apresiasi Pertemuan Prabowo dengan Para Guru Besar
Wakil Ketua Komisi X DPR RI mengapresiasi langkah Presiden Prabowo mengundang 1.200 rektor dan guru besar. Diharap lahirkan solusi konkret soal mahalnya UKT.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
UKT Mahal Jadi Sorotan, DPR Apresiasi Pertemuan Prabowo dengan Para Guru Besar
Indonesia
Viral Guru Dikeroyok Murid, DPR Soroti Etika dan Karakter Pendidikan
Anggota Komisi X DPR RI menyesalkan insiden guru dan murid saling serang yang viral. DPR menilai peristiwa ini mencerminkan kegagalan pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Viral Guru Dikeroyok Murid, DPR Soroti Etika dan Karakter Pendidikan
Indonesia
Presiden Minta Program Revitalisasi Ditambah 60 Ribu Sekolah, DPR Sebut masih Banyak Gedung Rusak
Sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor fundamental dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Presiden Minta Program Revitalisasi Ditambah 60 Ribu Sekolah, DPR Sebut masih Banyak Gedung Rusak
Bagikan