Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - PP Muhammadiyah menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pemerintah.
Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti berjanji, ormasnya akan mengelola tambang tanpa ada kerusakan.
"Apabila pengelolaan tambang lebih banyak timbulkan mafsadat (kerusakan), maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan kembalikan izin pertambangan kepada pemerintah," kata Mu'ti dalam Konfrensi pers virtual Jakarta, Minggu (28/7).
Baca juga:
Muhammadiyah Terima Tawaran Jokowi Kelola Pertambangan, Sebut ada Nilai Positif
Mu'ti menegaskan pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan membangun budaya hidup bersih dan ramah lingkungan. Lalu mendukung semua usaha pengembangan sumber energi terbarukan yang ada di Indonesia. Hal ini termasuk dalam pengelolaan tambang.
"Kami ingin menjaga kelestarian alam secara seimbang, dan melibatkan sumberdaya insani yang handal dan berintegritas tinggi," kata Mu’ti.
Di sisi lain, dalam mengelola tambang Muhammadiyah berkomitmen untuk mengembangkan model bisnis yang berorientasi pada kesejahteraan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat.
"Pengembangan tambang akan diusahakan menjadi model usaha not for profit, keuntungan usaha akan dimanfaatkan untuk dukung dakwah dan amal usaha kami,” ungkap dia.
Baca juga:
KPK Sita Dokumen Perizinan Tambang dari Kantor Ditjen Minerba ESDM
Sekdar informasi saja, kebijakan izin tambang ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara. Aturan ini diteken Presiden Joko Widodo.
Lewat aturan ini, ormas keagamaan dapat diprioritaskan sebagai penerima penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) eks Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B). (Knu)
