Polri Usulkan Batas Kepemilikan Baru Narkoba dalam RUU Narkotika, Di Bawah 3 Gram Berpotensi Direhabilitasi

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 08 April 2026
Polri Usulkan Batas Kepemilikan Baru Narkoba dalam RUU Narkotika, Di Bawah 3 Gram Berpotensi Direhabilitasi

Ilustrasi Rilis Narkoba Polri. (Foto: Polda Metro Jaya)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktur Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri, Eko Hadi Santoso, mendorong penguatan aturan dalam Rancangan Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika dengan menetapkan ambang batas kepemilikan narkotika secara tegas.

Langkah ini dinilai krusial untuk membedakan pengguna dengan bandar secara lebih jelas dan terukur.

Saat ini, menurut Eko, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang mewajibkan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan. Namun, regulasi tersebut belum mengatur batas jumlah kepemilikan secara rinci.

Akibatnya, penanganan kasus di lapangan kerap menimbulkan perbedaan tafsir.

“Karena itu, kami mengusulkan ambang batas yang lebih rendah dan jelas dalam undang-undang,” ujar Eko di Jakarta, dikutip Rabu (8/4).

Selama ini, aparat penegak hukum masih mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 untuk menentukan kategori pengguna. Namun, aturan tersebut hanya berlaku di lingkungan peradilan dan belum memiliki kekuatan hukum setingkat undang-undang.

Baca juga:

RUU Narkotika Disorot, BNN Minta Kewenangan Penyadapan Diperkuat

Dalam draf usulan terbaru, Polri mengajukan batas kepemilikan yang jauh lebih ketat, yaitu:

  • Ganja: maksimal 3 gram (sebelumnya 25 gram)
  • Sabu: maksimal 1 gram (sebelumnya 8,4 gram)
  • Ekstasi: maksimal 5 butir (sebelumnya 10 butir)
  • Heroin: maksimal 1,5 gram (sebelumnya 5 gram)
  • Etomidate: maksimal 0,5 gram (sebelumnya belum diatur)

Eko menegaskan, angka tersebut disusun berdasarkan hasil uji laboratorium serta rata-rata konsumsi harian pengguna.

Dengan dasar tersebut, aparat diharapkan dapat lebih objektif dalam menentukan apakah seseorang tergolong pengguna atau bagian dari jaringan peredaran gelap.

Baca juga:

BNN Usul Vape Dilarang di RUU Narkotika, Temuan 341 Sampel Ungkap Fakta Mengkhawatirkan

Selain memperjelas klasifikasi pengguna dan bandar, kebijakan ini juga ditujukan untuk menutup celah yang selama ini dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk menyamarkan diri sebagai pengguna.

Polri menilai penetapan ambang batas tersebut akan memperkuat kepastian hukum dalam penanganan kasus narkotika.

Di sisi lain, langkah ini juga diharapkan mampu menekan angka penyalahgunaan, risiko overdosis, serta tingkat ketergantungan narkotika di masyarakat.

“Dengan aturan ini, tidak ada lagi keraguan dalam membedakan korban penyalahgunaan dengan bandar,” tutup Eko. (Knu)

#RUU Narkotika #Polri #Narkoba
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rumah di Cibinong Titik Awal Rencana Makar Sadap Prabowo, Intip Penampakannya
Bareskrim menggeledah rumah di Cibinong yang diduga menjadi lokasi awal permufakatan kasus makar terkait dengan perkara penyadapan ilegal. Penyidik menyita dokumen, spanduk, dan perangkat elektronik.
Wisnu Cipto - Jumat, 20 November 2026
Rumah di Cibinong Titik Awal Rencana Makar Sadap Prabowo, Intip Penampakannya
Indonesia
Usut Kasus Dugaan Makar terhadap Presiden Prabowo, Polisi Geledah Sejumlah Tempat di Tangerang dan Bogor
Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari lanjutan penyidikan.
Dwi Astarini - Jumat, 20 November 2026
Usut Kasus Dugaan Makar terhadap Presiden Prabowo, Polisi Geledah Sejumlah Tempat di Tangerang dan Bogor
Indonesia
Polri Kerahkan Bhabinkamtibmas Bantu Atasi Pengangguran, 30 Ribu Lowongan Kerja Terdata
Program ini dilakukan dengan menggandeng perusahaan dan dunia usaha untuk membuka informasi serta kesempatan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Polri Kerahkan Bhabinkamtibmas Bantu Atasi Pengangguran, 30 Ribu Lowongan Kerja Terdata
Indonesia
Polri Perketat Syarat Pengunduran Diri Anggota yang Terancam Dipecat tidak Hormat
Dengan perubahan tersebut, tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman tepat lima tahun juga masuk cakupan ketentuan baru.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Polri Perketat Syarat Pengunduran Diri Anggota yang Terancam Dipecat tidak Hormat
Indonesia
Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Kode Etik Polri
Kapolri terbitkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 menjelang sidang etik Listyo Sigit. Aturan baru mengubah pangkat majelis dan memungkinkan sidang daring.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 18 November 2026
Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Kode Etik Polri
Indonesia
Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar
Terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma dalam perpol tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar
Indonesia
Polri Dalami Dugaan Cip Nvidia Diselundupkan ke China lewat Indonesia
Dugaan penggunaan Indonesia sebagai jalur transit pengiriman cip AI Nvidia ke China sebelumnya mencuat setelah adanya laporan media internasional.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Polri Dalami Dugaan Cip Nvidia Diselundupkan ke China lewat Indonesia
Indonesia
Pengendali Teknis Penyadapan Presiden Prabowo belum Disidang, masih Sakit
Slamet masih menjalani perawatan intensif akibat penyakit yang dideritanya.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Pengendali Teknis Penyadapan Presiden Prabowo belum Disidang, masih Sakit
Indonesia
Kasus Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Sidang etik tersebut digelar di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Kasus Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Bagikan