Polri Masih Tarik Ulur Nama-Nama Jenderal Daftar Capim KPK

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 04 Juli 2019
Polri Masih Tarik Ulur Nama-Nama Jenderal Daftar Capim KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: kpk.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Nama-nama Perwira Tinggi (Pati) Polri untuk ditempatkan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini masih tarik ulur.

Karo Penmas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, sebelumnya ada sembilan Perwira Tinggi (Pati) Polri yang akan ditempatkan di lembaga antirasuah, namun kini berkurang menjadi delapan Pati.

"Capim KPK dari SDM saya terima, yang awalnya sembilan jadi delapan, satu orang mundur, kemudian tambahan yang baru lagi tentunya masih ada sampai jam 24.00 WIB," katanya kepada wartawan, Kamis (4/7).

Dedi melanjutkan, pihaknya belum bisa membeberkan nama-nama yang akan disodorkan ke KPK. Nama akan disampaikan setelah ada surat rekomendasi dari pimpinan.

"Dari SDM nanti akan menyampaikan apabila sudah ada surat rekomendasi dari pimpinan, siapa nama-namanya nanti akan kita sampaikan, ini kan belum final, sampai jam 12 malam untuk penutupan sesuai jadwal yang disampaikan oleh pansel KPK," ujarnya.

Karopenmas Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Ist)
Karopenmas Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Ist)

Baca Juga: Pati Polri yang Daftar Capim KPK Tak Punya Rekam Jejak Memberantas Korupsi

Dedi berjanji, jika seluruh persyaratan sudah rampung, pihaknya akan sesegera mungkin menyampaikannya kepada publik.

"Nanti ya, kan belum final. Baru diinfokan tentang jumlahnya aja, kan dari 9 jadi 8, dari 8 masih ada tambahan lagi. Tambahan lagi diproses hari ini, kalau misalnya hari ini sudah clear dari sisi administrasi nanti akan kita sampaikan," bebernya.

Dedi mengungkapkan adanya Pati Polri yang mundur dikarenakan dirinya merasa tidak dapat memenuhi persyaratan. Untuk itu dirinya lebih baik mundur dan diganti oleh Pati Polri lainnya.

"Ya beberapa persyaratan yang tidak bisa terpenuhi dan yang bersangkutan juga melihat persyaratannya cukup ketat. ini persyaratannya cukup ketat, karena nilai integritas adalah nilai yang paling tinggi sebagai calon pimpinan KPK," tutupnya. (Knu)

Baca Juga: Polri Sodorkan 9 Nama Perwira Tinggi Maju Jadi Capim KPK

#KPK #Capim KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji Asrul Azis Taba Ajukan Penangguhan Penahanan ke KPK
KPK memastikan seluruh tahanan memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar yang berlaku
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji Asrul Azis Taba Ajukan Penangguhan Penahanan ke KPK
Berita
KPK dan Kejagung Diminta Audit Dugaan Penyimpangan Penugasan Pemerintah di PPI
Dendi menilai audit perlu mencakup seluruh aspek pengelolaan perusahaan, mulai dari mekanisme penentuan vendor, distribusi komoditas strategis, pemberian kuota usaha, proses pengadaan, hingga sistem pengawasan internal
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
KPK dan Kejagung Diminta Audit Dugaan Penyimpangan Penugasan Pemerintah di PPI
Indonesia
Ke-3 Kalinya KPK Perpanjang Penahanan Yaqut Cholil Qoumas, Ngaku Masih Konfirmasi Barang Bukti
Perpanjangan itu menjadi yang ketiga kalinya setelah sebelumnya masa tahanan Yaqut diperpanjang sejak 8 Mei 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Ke-3 Kalinya KPK Perpanjang Penahanan Yaqut Cholil Qoumas, Ngaku Masih Konfirmasi Barang Bukti
Indonesia
Usut Korupsi MGB, KPK Tegaskan Tidak Lakukan Duplikasi Kasus Dengan Kejagung
Pada 8 Juni 2026, KPK mengungkapkan sempat melakukan penyelidikan dugaan korupsi terkait MBG di BGN pada saat Kejagung mengumumkan penahanan mantan pimpinan BGN.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Usut Korupsi MGB, KPK Tegaskan Tidak Lakukan Duplikasi Kasus Dengan Kejagung
Indonesia
KPK Hormati Langkah Kejagung Usut Dugaan Korupsi MBG, Pilih Kawal dari Sisi Pencegahan
KPK menghormati langkah Kejagung dalam mengusut dugaan korupsi MBG. KPK memilih mengawal dari sisi pencegahan.
Soffi Amira - Jumat, 19 Juni 2026
KPK Hormati Langkah Kejagung Usut Dugaan Korupsi MBG, Pilih Kawal dari Sisi Pencegahan
Indonesia
Hari Ini KPK Periksa Eks Wamen Imipas Silmy Karim, Fokus Dalami Bukti Gratifikasi
KPK memeriksa mantan Wamen Imipas Silmy Karim sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Delapan pejabat Imigrasi ditetapkan sebagai tersangka.
Wisnu Cipto - Jumat, 19 Juni 2026
Hari Ini KPK Periksa Eks Wamen Imipas Silmy Karim, Fokus Dalami Bukti Gratifikasi
Indonesia
KPK Buka Peluang Panggil Pansus Haji DPR dalam Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
KPK membuka peluang memanggil Pansus Haji DPR dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Dalami dugaan aliran dana dari Kemenag ke Pansus Haji.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
KPK Buka Peluang Panggil Pansus Haji DPR dalam Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Indonesia
KPK Periksa Bos Maktour, Selidiki Dugaan Aliran Dana Kuota Haji Khusus ke Pejabat Kemenag
KPK mendalami dugaan aliran dana dari penyelenggara ibadah haji khusus kepada pihak Kementerian Agama dalam kasus korupsi kuota haji 2023-2024.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
KPK Periksa Bos Maktour, Selidiki Dugaan Aliran Dana Kuota Haji Khusus ke Pejabat Kemenag
Indonesia
Pastikan Penyelidikan Dugaan Korupsi MBG Belum Dihentikan, KPK Masih Tunggu Penyidikan Kejagung
Ketua KPK Setyo Budiyanto memastikan penyelidikan dugaan korupsi Program MBG di BGN belum dihentikan. KPK masih menunggu perkembangan penyidikan Kejagung.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
Pastikan Penyelidikan Dugaan Korupsi MBG Belum Dihentikan, KPK Masih Tunggu Penyidikan Kejagung
Indonesia
Diperiksa KPK 7 Jam, Bos Maktour Fuad Hasan Bantah Ada Transaksi Kuota Haji Tambahan
Bos Maktour, Fuad Hasan, diperiksa KPK selama tujuh jam. Hal itu terkait kasus korupsi kuota haji.
Soffi Amira - Kamis, 18 Juni 2026
Diperiksa KPK 7 Jam, Bos Maktour Fuad Hasan Bantah Ada Transaksi Kuota Haji Tambahan
Bagikan