Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - PENYAMPAIAN aspirasi di ruang publik merupakan bagian dari demokrasi. Namun, aksi tidak boleh membuat masyarakat lain kehilangan hak untuk bekerja, belajar, berusaha maupun mendapatkan pelayanan publik. Hal itu disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir saat menyoroti aksi massa di Jakarta.
Menurut Isir, ruang publik bukan hanya milik kelompok yang sedang menyampaikan aspirasi.
Pada waktu yang sama, pekerja, pelajar, pedagang, pelaku usaha hingga masyarakat yang membutuhkan layanan pemerintahan juga menggunakan ruang tersebut.
“Ruang publik merupakan ruang bersama. Setiap masyarakat memiliki kebutuhan dan kepentingan yang harus berjalan,” ujar Isir dalam keterangannya dikutip Rabu (26/8).
Oleh karena itu, Isir meminta seluruh pihak menjaga keseimbangan antara hak menyampaikan pendapat dan hak masyarakat lainnya untuk tetap menjalankan aktivitas. “Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Namun, ruang demokrasi itu juga harus dijaga bersama dengan rasa tanggung jawab dan saling menghormati,” katanya.
Baca juga:
Jelang Aksi Demo Agustus, Polri: Sampaikan Aspirasi Boleh, Rusuh Jangan
Polri, lanjut Isir, akan tetap memberikan pelayanan ketika masyarakat menyampaikan aspirasi. Namun, pada saat yang sama, kepolisian juga memastikan masyarakat yang tidak terlibat dalam aksi tetap dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. “Ketika masyarakat menyampaikan aspirasi, Polri hadir untuk menjaga dan melayani. Pada saat yang sama, kami juga memastikan masyarakat lainnya tetap dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman dan nyaman,” ujarnya.
Isir menegaskan menjaga ruang publik bukan berarti membatasi penyampaian pendapat. Menurutnya, kebebasan menyampaikan aspirasi justru harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab terhadap masyarakat lain.
“Menjaga ruang publik adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.(knu)
Baca juga:
4 Massa Bersiap Demo 27 Agustus di DPR, ini Daftar Tuntutannya
