Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Politisi PKB Abdul Kadir Karding menanggapi tudingan capres Prabowo Subianto yang menyebut anggaran negara bocor sebesar 25 persen atau setara dengan Rp500 triliun di masa kepemimpinan Presiden Jokowi.
Karding menyebut ucapan Prabowo lebih pantas sebagai ocehan politik ketimbang pidato politik.
"Ocehan itu ibarat barang sudah menjadi barang bekas karena pernah disampaikan pada Pilpres 2014. Konyolnya Prabowo tidak pernah sekalipun menjabarkan bukti apalagi melakukan pelaporan hukum," kata Karding kepada wartawan, Jumat (8/2).
Sikap Prabowo yang suka menuding tanpa bukti, kata dia, menunjukkan karakter politiknya yang doyan mencari sensasi ketimbang substansi.
Padahal, selama ini APBN dikelola secara kredibel dan profesional. Setiap tahun BPK juga melakukan audit.
Dua tahun terakhir, yaitu 2016 dan 2017, BPK memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
"Jadi saya kira, kebocoran anggaran yang dia ucapkan bukan untuk memperbaiki keadaan bangsa tapi lebih pada upaya untuk menyudutkan dan menjatuhkan lawan politiknya," ucapnya.
Wakil Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf menyarankan, jika Prabowo bermaksud memperbaiki kondisi bangsa dan negara tak sepatutnya mengeluarkan pernyataan menyudutkan.
Eloknya, laporkan saja ke penegak hukum seperti kepolisian, KPK, dan Kejaksaan, tentunya disertakan dengan bukti-bukti. Bukan malah menyebar hoaks melulu.
"Jadi, bagi kami jika kubu Prabowo benar ingin memperbaiki kondisi negara ini buat apa menunggu berkuasa? Silakan saja laporkan bukti-bukti yang dia miliki ke penegak hukum," pungkasnya.
Sebelumnya, capres nomor 02 itu mengatakan telah terjadi kebocoran anggaran sebesar 25 persen dari total APBN atau sekitar Rp500 triliun saat menghadiri acara ulang tahun ke-20 Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Sports Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/2) lalu.
Kebocoran anggaran itu terjadi dalam berbagai bentuk, contohnya, mark up, proyek jembatan yang harganya Rp100 miliar akan ditulis jadi Rp150 miliar dan ini terjadi terus menerus. (Fdi)
