Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Perusahaan Badan Usaha Milik Negara PT Pertamina sejak Maret 2024 sudah menahan harga BBM, meski ketika itu minyak dunia tengah melonjak dan nilai tukar sedang anjlok.
Politikus PAN yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno menilai Pertamina layak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi seperti Pertamax series agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia menegaskan, impor BBM dilakukan oleh Pertamina dan harus menunggu waktu cukup lama sampai mendapatkan kembali kompensasi dari pemerintah atas BBM yang diimpornya.
"Ini membebani APBN dan 'cashflow' Pertamina. Penyesuaian harga Pertamax bisa dilakukan, agar tidak semakin membebani APBN dan kondisi keuangan perusahaan," katanya dikutip Antara.
Baca juga:
Pertamina Tunggu Perintah Pemerintah Soal Pembatasan Pembelian BBM
Penyesuaian harga BBM nonsubsidi bisa dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat. Selain itu, diharapkan agar kenaikan tidak menjadikan disparitas harga antara BBM nonsubsidi dan BBM subsidi semakin besar.
Ia menegaskan, yang juga perlu diperhatikan, lanjutnya, bahwa mayoritas konsumsi BBM bukan terhadap BBM nonsubsidi, namun BBM dalam bentuk Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni BBM subsidi.
Selain itu, alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera, sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
"Perbedaan disparitas yang tidak terlalu lebar memang penting. Tetapi yang lebih penting adalah pengaturan agar pembelian BBM subsidi oleh kalangan publik yang masuk kategori tertentu saja, seperti masyarakat ekonomi lemah, UMKM, ojek, angkot, dan sebagainya," ujar Eddy Soeparno. (*)
