Politikus DKI Sebut Heru Mulai Kampanye Buat Pilgub

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 Januari 2024
 Politikus DKI Sebut Heru Mulai Kampanye Buat Pilgub

Stiker Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang terpasang di sejumlah halte TransJakarta. ANTARA/HO

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemasangan stiker Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di sejumlah halte TransJakarta berisikan imbauan agar masyarakat ikut berperan menjaga Pemilu 2024 berlangsung aman dan damai mendapat kritikan.

Stiker dipasang sejak 10 November 2023 lalu. Ini dalam rangka menyambut pelaksanaan Pemilu 2024 dan diklaim ajakan untuk menjaga agar pemilu berjalan aman.

Baca Juga:

Gambar Pj Heru di Halte TransJakarta Bisa Jadi Kampanye

Anggota Komisi B DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli menduga adanya kampanye dini terkait stiker Penjabat (PJ) Gubernur DKI Heru Budi Hartono di Halte TransJakarta.

"Kalau banyak menampilkan spanduk dengan foto dan nama diri bisa dianggap sebagai kampanye dini untuk Pilkada Jakarta 2024," kata Taufik kepada pers di Jakarta, Jumat.

Taufik menuturkan pemasangan stiker bertuliskan "Pilihan cerdas, Pemilu aman, Indonesia Kuat!" disertai foto Heru memakai seragam putih sambil mengepalkan tangan terpampang di pintu Halte TransJakarta itu tidak sesuai dengan waktunya. Padahal kamapnye Pilkada DKI Jakarta bakal dimulai 25 September hingga 23 November 2024.

Ia menegaskan, masa kampanye saat ini dilaksanakan demi menyambut pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) sehingga yang cocok berkampanye, yakni calon presiden, calon wakil presiden, calon legislatif dan partai peserta Pemilu.

Ia mengatakan, jika untuk memakai alasan pemilu damai maupun netral maka tidak perlu disertai penampilan gambar wajah dari pejabat, terutama Heru yang digadang menjadi bakal calon Gubernur DKI 2024.

"Cukup nama, lambang atau ikon Kota Jakarta seperti Monas dan sebagainya," tuturnya.

Meski di TransJakarta tidak ada aturan memasang foto pejabat, namun dia menyoroti etika yang seharusnya menyesuaikan masa kampanye.

"Menurut saya sih etika, karena ini belum masa kampanye pilkada, harusnya enggak dilakukan," katanya.

Komisi B DPRD DKI, tegas ia, akan melihat secara menyeluruh terkait aturan di TransJakarta demi menciptakan penggunaan transportasi umum yang aman dan nyaman. (Knu)

Baca Juga:

Stiker Pj Heru Tetap Tertempel di Halte TransJakarta Selama Belum Ada Iklan

#DKI Jakarta #Pemilu #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Ternyata, Dishub DKI Perbolehkan Kendaraan di Bahu Jalan Waktu Tertentu di Mayjen Sutoyo
Namun, di lapangan masih ditemukan pelanggaran, yakni kendaraan parkir melebihi kapasitas dan tidak sesuai baris parkir yang telah ditetapkan
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
Ternyata, Dishub DKI Perbolehkan Kendaraan di Bahu Jalan Waktu Tertentu di Mayjen Sutoyo
Indonesia
HUT ke-499 Jakarta, Kang Dedi Mulyadi Kirim Karangan Bunga Hitam
Umumnya karangan bungan memiliki warna cerah yang menggambarkan suasana suka cita.
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
HUT ke-499 Jakarta, Kang Dedi Mulyadi Kirim Karangan Bunga Hitam
Indonesia
Dishub DKI bakal Koordinasi dengan Pengelola Gedung, Sediakan Tempat Ojol
Hal itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019.
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
Dishub DKI bakal Koordinasi dengan Pengelola Gedung, Sediakan Tempat Ojol
Indonesia
Demo Marak di Jakarta, Gubernur Pramono: Asal tak Rusak Fasum
Menurut Pramono, Indonesia menganut negara demokrasi. Oleh karena itu, siapa saja boleh berpendapat dan berekspresi di muka umum.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Juni 2026
Demo Marak di Jakarta, Gubernur Pramono: Asal tak Rusak Fasum
Indonesia
Puluhan Orang Ditangkap Imbas Ricuh Pengosongan Hotel Sultan, Polisi: Mereka Dimobilisasi
Orang-orang yang diduga memantik kericuhan saat eksekusi tersebut merupakan orang luar.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
Puluhan Orang Ditangkap Imbas Ricuh Pengosongan Hotel Sultan, Polisi: Mereka Dimobilisasi
Indonesia
GBK Sebut Lahan Hotel Sultan Bisa Digunakan Semua Masyarakat setelah Eksekusi
Aset tersebut akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
GBK Sebut Lahan Hotel Sultan Bisa Digunakan Semua Masyarakat setelah Eksekusi
Indonesia
KPK Ikut Awasi Pelaksanaan SPMB di Jakarta, Cegah Orang Titipan dan Korupsi
Pelaksanaan SPMB telah berlangsung mulai 15 Juni hingga 9 Juli 2026.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Ikut Awasi Pelaksanaan SPMB di Jakarta, Cegah Orang Titipan dan Korupsi
Indonesia
Gubernur Pramono Bertemu 2 Menteri Singapura, Bahas Investasi hingga Transportasi
Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat kemitraan Jakarta-Singapura dalam bidang investasi, pengembangan kawasan perkotaan, transportasi publik yang mendukung transformasi Jakarta menuju kota global.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
Gubernur Pramono Bertemu 2 Menteri Singapura, Bahas Investasi hingga Transportasi
Indonesia
DPRD DKI Temukan Banyak Praktik Pungli dalam SPMB
Pungli mencederai pelaksanaan SPMB yang seharusnya berjalan bebas dari biaya.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
DPRD DKI Temukan Banyak Praktik Pungli dalam SPMB
Indonesia
SPMB DKI Tampung 245.980 Murid, Disdik Pastikan tak Ada Pungutan Biaya
SPMB 2026/2027 disiapkan untuk memastikan setiap anak di Jakarta memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan berkualitas.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
SPMB DKI Tampung 245.980 Murid, Disdik Pastikan tak Ada Pungutan Biaya
Bagikan