Politikus DKI Sebut Heru Mulai Kampanye Buat Pilgub


Stiker Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang terpasang di sejumlah halte TransJakarta. ANTARA/HO
MerahPutih.com - Pemasangan stiker Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di sejumlah halte TransJakarta berisikan imbauan agar masyarakat ikut berperan menjaga Pemilu 2024 berlangsung aman dan damai mendapat kritikan.
Stiker dipasang sejak 10 November 2023 lalu. Ini dalam rangka menyambut pelaksanaan Pemilu 2024 dan diklaim ajakan untuk menjaga agar pemilu berjalan aman.
Baca Juga:
Gambar Pj Heru di Halte TransJakarta Bisa Jadi Kampanye
Anggota Komisi B DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli menduga adanya kampanye dini terkait stiker Penjabat (PJ) Gubernur DKI Heru Budi Hartono di Halte TransJakarta.
"Kalau banyak menampilkan spanduk dengan foto dan nama diri bisa dianggap sebagai kampanye dini untuk Pilkada Jakarta 2024," kata Taufik kepada pers di Jakarta, Jumat.
Taufik menuturkan pemasangan stiker bertuliskan "Pilihan cerdas, Pemilu aman, Indonesia Kuat!" disertai foto Heru memakai seragam putih sambil mengepalkan tangan terpampang di pintu Halte TransJakarta itu tidak sesuai dengan waktunya. Padahal kamapnye Pilkada DKI Jakarta bakal dimulai 25 September hingga 23 November 2024.
Ia menegaskan, masa kampanye saat ini dilaksanakan demi menyambut pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) sehingga yang cocok berkampanye, yakni calon presiden, calon wakil presiden, calon legislatif dan partai peserta Pemilu.
Ia mengatakan, jika untuk memakai alasan pemilu damai maupun netral maka tidak perlu disertai penampilan gambar wajah dari pejabat, terutama Heru yang digadang menjadi bakal calon Gubernur DKI 2024.
"Cukup nama, lambang atau ikon Kota Jakarta seperti Monas dan sebagainya," tuturnya.
Meski di TransJakarta tidak ada aturan memasang foto pejabat, namun dia menyoroti etika yang seharusnya menyesuaikan masa kampanye.
"Menurut saya sih etika, karena ini belum masa kampanye pilkada, harusnya enggak dilakukan," katanya.
Komisi B DPRD DKI, tegas ia, akan melihat secara menyeluruh terkait aturan di TransJakarta demi menciptakan penggunaan transportasi umum yang aman dan nyaman. (Knu)
Baca Juga:
Stiker Pj Heru Tetap Tertempel di Halte TransJakarta Selama Belum Ada Iklan
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Duit Pemda Rp 14,6 Triliun Nganggur di Bank, ini Penyebabnya

Pengecekan Kesehatan Cepat kini Tersedia di Stasiun MRT Jakarta Dukuh Atas

IKJ Dukung Gubernur Pramono Pindahkan Kampus ke Kota Tua demi Jakarta Kota Global

Insentif Pajak Kendaraan Listrik 0 Persen Bikin Pendapatan Jakarta Turun Rp 3 Triliun

Gubernur DKI Jakarta Pramono Bikin KJP Try Out, Bantu Pelajar Percaya Diri Masuk Perguruan Tinggi

Pemangkasan Dana Transfer ke Jakarta Rp 15 Triliun Pengaruhi Pembangunan 5 Tahun Mendatang

Komunitas Fotografer Minta Maaf setelah Pungutan Rp 500 Ribu ke Pengunjung yang Motret Tebet Eco Park Ramai

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal Tertibkan Pihak yang Tarik Biaya Rp 500 Ribu Motret di Tebet Eco Park

Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda

PSI Usul Pelelangan Ikan Masuk Kawasan Tanpa Rokok
