Politikus DKI Sebut Heru Mulai Kampanye Buat Pilgub

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 Januari 2024
 Politikus DKI Sebut Heru Mulai Kampanye Buat Pilgub

Stiker Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang terpasang di sejumlah halte TransJakarta. ANTARA/HO

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemasangan stiker Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di sejumlah halte TransJakarta berisikan imbauan agar masyarakat ikut berperan menjaga Pemilu 2024 berlangsung aman dan damai mendapat kritikan.

Stiker dipasang sejak 10 November 2023 lalu. Ini dalam rangka menyambut pelaksanaan Pemilu 2024 dan diklaim ajakan untuk menjaga agar pemilu berjalan aman.

Baca Juga:

Gambar Pj Heru di Halte TransJakarta Bisa Jadi Kampanye

Anggota Komisi B DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli menduga adanya kampanye dini terkait stiker Penjabat (PJ) Gubernur DKI Heru Budi Hartono di Halte TransJakarta.

"Kalau banyak menampilkan spanduk dengan foto dan nama diri bisa dianggap sebagai kampanye dini untuk Pilkada Jakarta 2024," kata Taufik kepada pers di Jakarta, Jumat.

Taufik menuturkan pemasangan stiker bertuliskan "Pilihan cerdas, Pemilu aman, Indonesia Kuat!" disertai foto Heru memakai seragam putih sambil mengepalkan tangan terpampang di pintu Halte TransJakarta itu tidak sesuai dengan waktunya. Padahal kamapnye Pilkada DKI Jakarta bakal dimulai 25 September hingga 23 November 2024.

Ia menegaskan, masa kampanye saat ini dilaksanakan demi menyambut pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) sehingga yang cocok berkampanye, yakni calon presiden, calon wakil presiden, calon legislatif dan partai peserta Pemilu.

Ia mengatakan, jika untuk memakai alasan pemilu damai maupun netral maka tidak perlu disertai penampilan gambar wajah dari pejabat, terutama Heru yang digadang menjadi bakal calon Gubernur DKI 2024.

"Cukup nama, lambang atau ikon Kota Jakarta seperti Monas dan sebagainya," tuturnya.

Meski di TransJakarta tidak ada aturan memasang foto pejabat, namun dia menyoroti etika yang seharusnya menyesuaikan masa kampanye.

"Menurut saya sih etika, karena ini belum masa kampanye pilkada, harusnya enggak dilakukan," katanya.

Komisi B DPRD DKI, tegas ia, akan melihat secara menyeluruh terkait aturan di TransJakarta demi menciptakan penggunaan transportasi umum yang aman dan nyaman. (Knu)

Baca Juga:

Stiker Pj Heru Tetap Tertempel di Halte TransJakarta Selama Belum Ada Iklan

#DKI Jakarta #Pemilu #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Duit Pemda Rp 14,6 Triliun Nganggur di Bank, ini Penyebabnya
Dalam mengelola anggaran, Pemprov DKI mempunyai semangat yang sama dengan Pemerintah pusat berdasarkan perencanaan yang baik, belanja yang semakin efisien dan efektif, serta pengelolaan kas yang prudent demi menjamin kesinambungan fiskal.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Duit Pemda Rp 14,6 Triliun Nganggur di Bank, ini Penyebabnya
Indonesia
Pengecekan Kesehatan Cepat kini Tersedia di Stasiun MRT Jakarta Dukuh Atas
Diharapkan mempermudah para pengguna moda transportasi publik, komuter, pekerja, dan warga sekitar dalam mengakses layanan kesehatan yang cepat, nyaman, dan profesional.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Pengecekan Kesehatan Cepat kini Tersedia di Stasiun MRT Jakarta Dukuh Atas
Indonesia
IKJ Dukung Gubernur Pramono Pindahkan Kampus ke Kota Tua demi Jakarta Kota Global
Mungkin saja IKJ nantinya memiliki dua lokasi seperti kampus Universitas Indoneia di Depok dan Salemba Jakarta.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
IKJ Dukung Gubernur Pramono Pindahkan Kampus ke Kota Tua demi Jakarta Kota Global
Indonesia
Insentif Pajak Kendaraan Listrik 0 Persen Bikin Pendapatan Jakarta Turun Rp 3 Triliun
Potensi pendapatan daerah dari dua sektor pajak kendaraan listrik seharusnya cukup besar.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Oktober 2025
 Insentif Pajak Kendaraan Listrik 0 Persen Bikin Pendapatan Jakarta Turun Rp 3 Triliun
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Bikin KJP Try Out, Bantu Pelajar Percaya Diri Masuk Perguruan Tinggi
Merupakan bagian dari Program Kerja Wali Kota Jakarta Timur Bidang Pendidikan bagi siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Dwi Astarini - Selasa, 21 Oktober 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Bikin KJP Try Out, Bantu Pelajar Percaya Diri Masuk Perguruan Tinggi
Indonesia
Pemangkasan Dana Transfer ke Jakarta Rp 15 Triliun Pengaruhi Pembangunan 5 Tahun Mendatang
Pemda harus menyesuaikan pendekatan perencanaan daerah melalui dua strategi utama, yakni perubahan perilaku belanja agar lebih efisien dan terukur, serta eksplorasi sumber fiskal baru.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Oktober 2025
Pemangkasan Dana Transfer ke Jakarta Rp 15 Triliun Pengaruhi Pembangunan 5 Tahun Mendatang
Indonesia
Komunitas Fotografer Minta Maaf setelah Pungutan Rp 500 Ribu ke Pengunjung yang Motret Tebet Eco Park Ramai
Koordinator komunitas sudah meminta maaf atas kejadian tersebut yang membuat Eco Park tidak kondusif.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Komunitas Fotografer Minta Maaf setelah Pungutan Rp 500 Ribu ke Pengunjung yang Motret Tebet Eco Park Ramai
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal Tertibkan Pihak yang Tarik Biaya Rp 500 Ribu Motret di Tebet Eco Park
Pramono bahkan baru mengetahui ada komunitas fotografi yang meminta uang dari warga yang memotret di taman sana.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal Tertibkan Pihak yang Tarik Biaya Rp 500 Ribu Motret di Tebet Eco Park
Indonesia
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Menunjukkan ketidakmampuan Dinas PPKUKM untuk melakukan pembinaan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Indonesia
PSI Usul Pelelangan Ikan Masuk Kawasan Tanpa Rokok
Dinas KPKP harus membahas isunya supaya tidak menjadi permasalahan di kemudian hari setelah Raperda KTR disahkan DPRD DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
PSI Usul Pelelangan Ikan Masuk Kawasan Tanpa Rokok
Bagikan