Politikus DKI Sebut Heru Mulai Kampanye Buat Pilgub

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 Januari 2024
 Politikus DKI Sebut Heru Mulai Kampanye Buat Pilgub

Stiker Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang terpasang di sejumlah halte TransJakarta. ANTARA/HO

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Pemasangan stiker Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di sejumlah halte TransJakarta berisikan imbauan agar masyarakat ikut berperan menjaga Pemilu 2024 berlangsung aman dan damai mendapat kritikan.

Stiker dipasang sejak 10 November 2023 lalu. Ini dalam rangka menyambut pelaksanaan Pemilu 2024 dan diklaim ajakan untuk menjaga agar pemilu berjalan aman.

Baca Juga:

Gambar Pj Heru di Halte TransJakarta Bisa Jadi Kampanye

Anggota Komisi B DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli menduga adanya kampanye dini terkait stiker Penjabat (PJ) Gubernur DKI Heru Budi Hartono di Halte TransJakarta.

"Kalau banyak menampilkan spanduk dengan foto dan nama diri bisa dianggap sebagai kampanye dini untuk Pilkada Jakarta 2024," kata Taufik kepada pers di Jakarta, Jumat.

Taufik menuturkan pemasangan stiker bertuliskan "Pilihan cerdas, Pemilu aman, Indonesia Kuat!" disertai foto Heru memakai seragam putih sambil mengepalkan tangan terpampang di pintu Halte TransJakarta itu tidak sesuai dengan waktunya. Padahal kamapnye Pilkada DKI Jakarta bakal dimulai 25 September hingga 23 November 2024.

Ia menegaskan, masa kampanye saat ini dilaksanakan demi menyambut pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) sehingga yang cocok berkampanye, yakni calon presiden, calon wakil presiden, calon legislatif dan partai peserta Pemilu.

Ia mengatakan, jika untuk memakai alasan pemilu damai maupun netral maka tidak perlu disertai penampilan gambar wajah dari pejabat, terutama Heru yang digadang menjadi bakal calon Gubernur DKI 2024.

"Cukup nama, lambang atau ikon Kota Jakarta seperti Monas dan sebagainya," tuturnya.

Meski di TransJakarta tidak ada aturan memasang foto pejabat, namun dia menyoroti etika yang seharusnya menyesuaikan masa kampanye.

"Menurut saya sih etika, karena ini belum masa kampanye pilkada, harusnya enggak dilakukan," katanya.

Komisi B DPRD DKI, tegas ia, akan melihat secara menyeluruh terkait aturan di TransJakarta demi menciptakan penggunaan transportasi umum yang aman dan nyaman. (Knu)

Baca Juga:

Stiker Pj Heru Tetap Tertempel di Halte TransJakarta Selama Belum Ada Iklan

#DKI Jakarta #Pemilu #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pramono Tegaskan Perubahan Status PAM Jaya Jadi Persoda demi tak Beratkan APBD
Ini merupakan strategi untuk menerapkan skema pendanaan non-APBD.
Dwi Astarini - Jumat, 05 September 2025
Pramono Tegaskan Perubahan Status PAM Jaya Jadi Persoda demi tak Beratkan APBD
Indonesia
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
DPRD DKI Jakarta berterima kasih atas kontrol sosial yang diberikan para mahasiswa.
Dwi Astarini - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
Indonesia
Astrid Kuya Ceritakan Penjarahan Rumahnya, Banyak Anak Sekolah Ikut
Oleh sebab itu, Astrid menilai perlunya pendalaman atas pendidikan keagamaan bagii para siswa di sekolah Jakarta.
Dwi Astarini - Kamis, 04 September 2025
Astrid Kuya Ceritakan Penjarahan Rumahnya, Banyak Anak Sekolah Ikut
Indonesia
Anggaran Rp 3,9 Miliar Habis untuk Perbaiki 18 Lampu Lalu Lintas Akibat Demo Anarkis di Jakarta
Perbaikan dilakukan bertahap sejak Senin (1/9)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Anggaran Rp 3,9 Miliar Habis untuk Perbaiki 18 Lampu Lalu Lintas Akibat Demo Anarkis di Jakarta
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Hari Setelah Kericuhan: Jakarta Berangsur Pulih, Monas dan Area Vital Lainnya Sepi dari Unjuk Rasa
Bentrokan antara massa dan aparat menyebabkan kerusakan pada kantor polisi dan fasilitas umum
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Agustus 2025
Hari Setelah Kericuhan: Jakarta Berangsur Pulih, Monas dan Area Vital Lainnya Sepi dari Unjuk Rasa
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Ungkap Motor Affan, Korban Tewas di Dilindas Mobil Brimob, Hilang
Pramono Anung menyebut Affan merupakan tulang punggung keluarga.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Agustus 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Ungkap Motor Affan, Korban Tewas di Dilindas Mobil Brimob, Hilang
Indonesia
Demo Sisakan 28,63 Ton Sampah, Pemprov DKI Kerahkan 750 Personel untuk Lakukan Pembersihan
Pembersihan di lokasi lain, yakni sekitar Mako Brimob Polda Metro Jaya di Kwitang, masih berlangsung.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Agustus 2025
 Demo Sisakan 28,63 Ton Sampah, Pemprov DKI Kerahkan 750 Personel untuk Lakukan Pembersihan
Indonesia
Pompa Pengendali Banjir Diisukan Dimatikan saat Hujan Deras, Pemprov DKI Beri Penjelasan
Seluruh rumah pompa pengendali banjir di Ibu Kota tetap beroperasi normal pada Kamis (28/8).
Dwi Astarini - Jumat, 29 Agustus 2025
Pompa Pengendali Banjir Diisukan Dimatikan saat Hujan Deras, Pemprov DKI Beri Penjelasan
Indonesia
Pansus Minta Operator Parkir tak Berizin Harus Segera Ditindak
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta Jupiter menegaskan operator parkir yang tak memiliki izin harus segera ditindak tegas.
Dwi Astarini - Kamis, 28 Agustus 2025
Pansus Minta Operator Parkir tak Berizin Harus Segera Ditindak
Bagikan