Politikus DKI Sebut Heru Mulai Kampanye Buat Pilgub


Stiker Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang terpasang di sejumlah halte TransJakarta. ANTARA/HO
MerahPutih.com - Pemasangan stiker Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di sejumlah halte TransJakarta berisikan imbauan agar masyarakat ikut berperan menjaga Pemilu 2024 berlangsung aman dan damai mendapat kritikan.
Stiker dipasang sejak 10 November 2023 lalu. Ini dalam rangka menyambut pelaksanaan Pemilu 2024 dan diklaim ajakan untuk menjaga agar pemilu berjalan aman.
Baca Juga:
Gambar Pj Heru di Halte TransJakarta Bisa Jadi Kampanye
Anggota Komisi B DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli menduga adanya kampanye dini terkait stiker Penjabat (PJ) Gubernur DKI Heru Budi Hartono di Halte TransJakarta.
"Kalau banyak menampilkan spanduk dengan foto dan nama diri bisa dianggap sebagai kampanye dini untuk Pilkada Jakarta 2024," kata Taufik kepada pers di Jakarta, Jumat.
Taufik menuturkan pemasangan stiker bertuliskan "Pilihan cerdas, Pemilu aman, Indonesia Kuat!" disertai foto Heru memakai seragam putih sambil mengepalkan tangan terpampang di pintu Halte TransJakarta itu tidak sesuai dengan waktunya. Padahal kamapnye Pilkada DKI Jakarta bakal dimulai 25 September hingga 23 November 2024.
Ia menegaskan, masa kampanye saat ini dilaksanakan demi menyambut pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) sehingga yang cocok berkampanye, yakni calon presiden, calon wakil presiden, calon legislatif dan partai peserta Pemilu.
Ia mengatakan, jika untuk memakai alasan pemilu damai maupun netral maka tidak perlu disertai penampilan gambar wajah dari pejabat, terutama Heru yang digadang menjadi bakal calon Gubernur DKI 2024.
"Cukup nama, lambang atau ikon Kota Jakarta seperti Monas dan sebagainya," tuturnya.
Meski di TransJakarta tidak ada aturan memasang foto pejabat, namun dia menyoroti etika yang seharusnya menyesuaikan masa kampanye.
"Menurut saya sih etika, karena ini belum masa kampanye pilkada, harusnya enggak dilakukan," katanya.
Komisi B DPRD DKI, tegas ia, akan melihat secara menyeluruh terkait aturan di TransJakarta demi menciptakan penggunaan transportasi umum yang aman dan nyaman. (Knu)
Baca Juga:
Stiker Pj Heru Tetap Tertempel di Halte TransJakarta Selama Belum Ada Iklan
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Pramono Tegaskan Perubahan Status PAM Jaya Jadi Persoda demi tak Beratkan APBD

DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya

Astrid Kuya Ceritakan Penjarahan Rumahnya, Banyak Anak Sekolah Ikut

Anggaran Rp 3,9 Miliar Habis untuk Perbaiki 18 Lampu Lalu Lintas Akibat Demo Anarkis di Jakarta

Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru

Hari Setelah Kericuhan: Jakarta Berangsur Pulih, Monas dan Area Vital Lainnya Sepi dari Unjuk Rasa

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Ungkap Motor Affan, Korban Tewas di Dilindas Mobil Brimob, Hilang

Demo Sisakan 28,63 Ton Sampah, Pemprov DKI Kerahkan 750 Personel untuk Lakukan Pembersihan

Pompa Pengendali Banjir Diisukan Dimatikan saat Hujan Deras, Pemprov DKI Beri Penjelasan

Pansus Minta Operator Parkir tak Berizin Harus Segera Ditindak
