Wisnu Cipto
ISU Politik Kartel bukan suatu yang baru. Sejak pemilu di era reformasi 1999 gejala politik kartel sudah tampak. Desain kepartaian kita memberi ruang tumbuhnya politik kartel. Multi partai hanya melahirkan banyak partai. Tapi tidak melahirkan partai tangguh. Baik secara kualitatif maupun kuantitif. Karena itu, tidak ada parpol yang percaya diri dan mampu membentuk pemerintah secara mandiri. Bagi-bagi kursi sesuatu yang tak terhindarkan, siapapun presidennya dan dari parpol manapun.
Fenomena ini sangat tampak pada kabinet SBY, dengan kabinet pelanginya, dan kembali menguat pada kabinet Jokowi Widodo. Pidato kampanye Jokowi tidak bagi-bagi kursi dalam kenyataannya isapan jempol belaka, alias tidak terbukti. Karena itu, multi partai sukar dijelaskan sebagai bentuk representasi pluralitas ideologi dan sosio kultural. Ideologi dan program parpol bisa dikalahkan dengan deal-deal politik atau politik transaksi. Representasi itu hanya tampak formal bisa dilenyapkan oleh faktor kepentingan.
Pada akhirnya, institusi Parpol menjadi kenderaan kepentingan ekonomi politik para oligarki parpol. Bahkan, fenomena oligarki dan kartel semakin bertambah setelah verifikasi Bawaslu. Dengan ciri, apa yang dinamakan partai korporasi. Parpol didirikan oleh para pemilik modal, untuk melindungi kepentingan bisnisnya. Tidak ada hubungannya dengan akar sosial, kultural apalagi ideologis.
Siapa yang bisa membantah di balik kemenangan pemilihan bupati, gubernur, pileg hingga pilpres di belakangnya melibatkan pemilik modal. Dukungan modal kepada politisi tidak gratis, ada imbal balik mulai dari bagi-bagi sumber ekonomi, bagi lahan, eksplorasi SDA, proyek pemerintah, hingga membajak anggaran pembangunan melalui mekanisme Badan Anggaran (Banggar).
Hampir semua kasus korupsi yang terbongkar membuktikan bagaimana konspirasi para politisi dengan pemilik modal. Tanpa membedakan warna parpol. Mereka bersama sama bisa bersekongkol merampas kekayaan negara. Sebut beberapa kasus saja, misalnya pengemplangan BLBI di zaman Megawati. Kasus bank Century dan proyek Hambalang di masa SBY. Kasus Reklamasi masa Jokowi Gubernur dan dilanjutkan Ahok saat menjadi Gubernur DKI. Kasus E-KTP yang merugikan uang negara triliunan, kasus kondensat 30 triliun tanpa tersentuh hukum.
Jadi dukung mendukung dalam poros koalisi Joko Widodo, tidak ada sesuatu yang baru. Semakin menguatkan praktek politik kartel. Jadi, suksesi politik pilpres, tidak menumbuhkan tradisi politik baru dalam pembangunan demokrasi. Yaitu, bagaimana mampu membangun pencerahan. Apa pertimbangan mendasar dan gagasan besar setiap parpol dalam memilih koalisi. Bukan sebatas bagi-bagi kekuasaan. Apa dan bagaimana komitmen politik atau pertanggungjawaban mereka terhadap penyelesaian kasus-kasus yang merugikan negara atau publik. Dan yang sangat mengenaskan koalisi dibangun tidak sebatas memburu kepentingan ekonomi. Tetapi persekongkolan kejahatan hukum, sebuah strategi perlindungan kasus korupsi yang menimpa para elit parpol.
Misalnya, apa yang bisa dimaknai di balik kasak kusuk PKB dan Demokrat yang menjagokan Cak Imin dan AHY sebagai figur cawapres. Tanpa didahului mekanisme seleksi internal partai, karena banyak kader partai yang lebih layak. Fenomena ini juga menular PPP, malahan Romi sang ketum PPP mempromosikan dirinya sendiri, tanpa uji kelayakkan, uji gagasan di hadapan publik, terhadap isu-isu krusial yang dihadapi negeri ini. Misalnya soal utang, soal kesenjangan sosial meningkat 20%, soal pemberantasan korupsi yang jauh dari harapan publik.
Publik Kian Kecewa
Pilpres dari waktu ke waktu hanya menjadi sebuah tontonan yang menjemukan dan bahkan memuakkan. Perilaku elit parpol hanya mempertontonkan kepentingan pribadi yang lebih mengemuka. Hanya sibuk menjual diri sendiri, tanpa menawarkan apa gagasan besarnya.
Menurunnya elektabilitas Jokowi pada angka 30-35 % menunjukkan suatu signal, bahwa publik kecewa terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi. Penurunan legitimasi itu tidak berdiri sendiri. Ekspresi ketidak puasan publik itu ditandai dengan maraknya beredar luas kaos bertulisan Ganti Presiden 2019.
Fenomena krisis legitimasi politik dihujung masa pemerintahan Jokowi, menguatkan asumsi bahwa politik kartel telah membajak kedaulatan rakyat. Sistem presidensial, yang mengisyaratkan presiden berdaulat karena memperoleh kekuasaan dari rakyat, tidak terkonfirmasi dalam relasi kuasa dengan parpol. Bahkan presiden bisa terjebak dalam konspirasi kepentingan pusat kekuasaan ekonomi politik yang tidak terstruktur dalam lembaga politik formal.
Fenomena dapat dilihat, bahwa gegap gempita koalisi parpol tidak berbanding lurus dengan signal politik arus bawah. Sangat paradoks. Sangat bertolak belakang antara kehendak rakyat dengan kepentingan elit parpol. Kasus kekalahan Ahok dalam pilkada DKI Jakarta, tidak bisa dibaca sebatas ekspresi kemarahan umat islam. Juga sebagai simbolik perlawanan rakyat atau pemilih terhadap kekuatan politik kartel dan pemilik modal. Praktek demokrasi Pilpres semakin terbaca, sebagai bentuk arogansi kekuasaan para elit politik dan pemodal. Mereka secara telanjang telah membajak kedaulatan rakyat hanya untuk melayani kepentingan mereka sendiri. Sehingga era otoritarian orde baru dan reformasi secara subtansial tidak menampakkan perbedaan karakter penguasa.
Kemunculam poros koalisi dan oposisi yang dimotori Prabowo bersama partai Gerindra PKS, PAN, PBB patut diapresiasi, dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Dalam sistem demokrasi mekanisme cheks and balances mutlak diperlukan. Yaitu harus ada kekuatan pengimbang, melakukan kontrol terhadap pemerintah atau kekuatan politik yang berseberangan.
Menyongsong Pilpres 2009 publik menunggu, kehadiran poros oposisi atau koalisi Prabowo mengkritisi berbagai kebijakan strategis pemerintah Jokowi secara elegan. Memberi gagasan alternatif terhadap kemelut ekonomi politik yang membelengu bangsa ini. Sekaligus meyakinkan kepada rakyat, poros koalisi oposisi layak untuk memimpin lima tahun kedepan. Peluang itu sangat terbuka di tengah menurunnya elektabilitas Jokowi.
Jika tidak, apa artinya sebuah pemilu, pilpres, pileg jika tidak kunjung mensejahterakan rakyat. Dinamika koalisi dan opoisi hanya menambah beban masyarakat. Momentum politik pemilu hanya mengakumulasi rasa kekecewaan rakyat. Dalam konteks ini ada benarnya sinyalemen Robert Dahl ilmuan politik terkemuka. Demokrasi adalah jalan yang mampu memberi harapan, tetapi demokrasi juga bisa berakhir dengan kekecewaan. *
*Dr. TB Massa Djafar
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional
