Andika Pratama
MerahPutih.com - Polisi mengancam akan menindak oknum massa gabungan dari Persaudaraan Alumni (PA) 212, Front Pembela Islam (FPI) hingga Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) jika mereka melakukan aksi main hakim sendiri saat aksi di Kedubes India.
Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Sartono akan menindak tegas apabila ada aksi sweeping warga India di Jakarta. Polisi telah menyiapkan sejumlah pengamanan di lokasi.
Baca Juga
"Yang penting apapun tindak pidana, apalagi sampai yang ada yang mendatangi-datangi (sweeping) pasti akan ditindak. Seperti biasa, pengamanan seperti minggu lalu kita lakukan pengamanan di depan Kedubes India," jelas Budi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/3).
Budi mengatakan, pihaknya telah menerima pemberitahuan dari massa terkait aksi tersebut. Polisi menyiapkan sejumlah personel untuk mengamankan aksi.
"Ya cukup lah untuk pengamanan," imbuh Budi yang enggan menyebutkan jumlahnya.
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengaku telah menyiapkan rencana rekayasa pengalihan arus lalu lintas di kawasan sekitar Kedutaan Besar India.
Pengalihan arus bersifat situasional. Artinya, pengalihan arus baru akan dilakukan apabila kondisi di lapangan memang mengharuskannya untuk dilakukan.
Baca Juga
PA 212 Ancam Sweeping Warga India, Pemerintah Diminta Bertindak Tegas
Berikut rute-rute rekayasa lalu lintas di sekitar Kedubes India yang sudah disiapkan Ditlantas Polda Metro Jaya:
Alternatif 1:
1. Arus lalu lintas dari Jalan Gatot Subroto yang akan menuju Jalan HR Rasuna Said diluruskan ke Jalan Gatot Subroto arah Pancoran atau belok ke kanan Jalan Mampang Prapatan.
2. Arus lalu lintas dari Jalan Mampang Prapatan tepatnya di underpass Mampang yang akan menuju ke Jalan HR Rasuna Said dibelokkan ke kiri ke Jalan Gatot Subroto arah Semanggi.
3. Arus lalu lintas dari Jalan Gatot Subroto arah Semanggi yang akan menuju Jalan HR Rasuna Said diputar balikkan di kolong layang Kuningan ke Jalan Gatot Subroto arah Pancoran.
Alternatif 2:
1. Jalan Rasuna Said belok ke kiri Jl Denpasar Selatan-belok kanan ke Jl Denpasar Raya-belok kiri ke Jl Besakih-belok kanan Jl Mega Kuningan Barat 1-belok kanan Jl Klungkung-pengalihan arus keluar mellaui Jl Klungkung kembali ke Rasuna Said.
Aksi ini digelar atas lanjutan peringatan PA 212, FPI, dan GNPF-U yang tak digubris sama sekali oleh pihak Kedutaan Besar India. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Media Center Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin.
"Kami akan demo lagi berjilid-jilid sampai pembantaian dihentikan dan pelakunya dijerat dengan hukum yang berlaku di dunia," kata Novel.
Ia membeberkan jika pihaknya akan terus berupaya melakukan aksi itu di Kedubes India hingga kekerasan terhadap muslim di New Delhi dihentikan.
"Kami tidak diam terhadap kezaliman pembantaian umat Islam di manapun, maka kami siap jihad," tegasnya.
Aksi ini buntut dari adanya korban tewas akibat bentrokan antara umat Muslim dan Hindu yang dipicu protes atas Undang-Undang Kewarganegaraan di wilayah pinggiran New Delhi, India.
Unjuk rasa menentang undang-undang kewarganegaraan yang disahkan dimulai sejak Minggu pekan lalu. Namun, aksi tersebut berujung bentrokan dan kerusuhan antara umat Muslim dan Hindu di wilayah timur laut New Delhi.
Kedua belah pihak saling serang dengan batu dan berbagai benda, serta merusak bangunan dan kendaraan.
Korban luka bukan hanya warga sipil, tetapi juga polisi. Ada juga laporan polisi melakukan kekerasan terhadap warga Muslim dan jurnalis yang tengah meliput.
Baca Juga
Polda Metro Jaya Terjunkan Ribuan Personel Amankan Demo FPI dan PA 212
UU kontroversial itu mengizinkan India memberi status kewarganegaraan terhadap imigran yang menerima persekusi di negara asalnya seperti Bangladesh, Pakistan, dan Afghanistan.
Beleid itu disahkan oleh pemerintahan Narendra Modi yang beraliran sayap kanan. Partai pengusungnya, Bharatiya Janata (BJP), dituduh bersikap diskriminatif terhadap umat Muslim.
Namun, UU itu hanya berlaku bagi imigran pemeluk agama Hindu, Kristen, dan agama minoritas lainnya selain Muslim. Kerusuhan ini terjadi bertepatan dengan kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke India.
Selain UU Kewarganegaraan, pertikaian antara umat Muslim dan Hindu di India juga kerap dipicu masalah konsumsi sapi. Umat Muslim menganggap sapi adalah hewan yang halal untuk dikonsumsi. Sedangkan umat Hindu menganut ajaran vegetarian karena tidak memakan bahan makanan dari sumber yang bernyawa.
Di mata umat Hindu, sapi adalah simbol kehidupan dan kekuatan yang harus dilindungi. Dalam kitab Weda, sapi disebut sebagai titisan Aditi yang merupakan ibu dari seluruh dewa.
Sejumlah negara bagian di India melarang perdagangan, penyembelihan dan konsumsi daging sapi. Kelompok konservatif di India mendesak Modi mengesahkan aturan yang melarang penyembelihan sapi. (Knu)
