PMI Jadi Korban Kekerasan di Malaysia, PKB Bantu Proses Pemulangan

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 05 Agustus 2025
PMI Jadi Korban Kekerasan di Malaysia, PKB Bantu Proses Pemulangan

Ilustrasi - Sejumlah calon pekerja migran Indonesia (PMI) menjalani pemeriksaan oleh petugas Imigrasi di pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan. (ANTARA/HO-Dokpim Nunukan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nasim Khan bergerak cepat membantu pemulangan Hartatik, pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia yang menjadi korban kekerasan. Saat ini, perempuan asal Desa Taal, Kecamatan Tapen, Bondowoso, itu masih dalam proses pemulangan ke Indonesia.
?
Nasim mengetahui masalah yang menimpa Hartatik setelah perempuan itu mengunggah videonya yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Nasim Khan.
?
Dalam video tersebut, Hartatik mengatakan ia sudah 10 tahun menikah dengan pria asal Malaysia. Namun, suaminya itu kerap melakukan kekerasan kepadanya. Ia akhirnya memutuskan kabur dari suaminya dan hidup tidak menentukan di Malaysia.
?
Hartatik ingin pulang ke Indonesia, tapi tidak mempunyai uang. Ia meminta bantuan pemerintah dan Nasim agar bisa pulang ke Tanah Air. Selain itu, paspornya juga ditahan orang yang pernah menjadi majikannya.
?

Baca juga:

Kamboja-Thailand Memanas, Menteri P2MI Siapkan Mitigasi PMI


"Paspor saya ditahan majikan saya sebelumnya sehingga saya tidak bisa pulang. Dan keterbatasan ongkos saya tidak punya ongkos mohon bantuannya tolong saya," bebernya di video yang beredar.
?
Nasim bergerak cepat setelah mendengar kabar tersebut. Dia sudah menjalin komunikasi intensif dengan pihak KBRI di Malaysia. Menurutnya, pihak KBRI sudah bertemu dengan Hartatik dan memproses pemulangannya.
?
"Saat ini Bu Hartatik sudah dalam proses pemulangan oleh KBRI di Malaysia. Kami terus memantau dan berkoordinasi,” terang Nasim Khan, Senin (4/8).
?
Nasim juga melaporkan kasus tersebut ke Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar dan Ketua DPP PKB Halim Iskandar. Dia juga berkoordinasi dengan anggota Komisi I DPR Fraksi PKB Syamsu Rizal dan BKSAP DPR.
?
Tidak hanya itu, politisi asal Dapil Jawa Timur III juga menggandeng berbagai pihak di Bondowoso untuk mempercepat proses pemulangan. Nasim sudah berbicara dengan Bupati Bondowoso Ra Hamid, Ketua DPRD Ahmad Dhafir, dan Ketua Fraksi PKB DPRD Bondowoso. "Kami sudah berbicara dengan Pak Bupati, Ketua DPRD Bondowoso, dan Ketua Fraksi PKB DPRD Bondowoso. Ini bentuk sinergi agar prosesnya lancar,” ungkapnya.
?
Melalui tim Nasim Khan Indonesia (NKI), anggota Komisi VI DPR itu menyatakan siap bergerak cepat dalam merespons setiap aspirasi dan kasus warga, terutama menyangkut perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.
?
“Kami akan terus hadir di tengah masyarakat. Termasuk untuk persoalan-persoalan serius seperti ini,” tegasnya.
?
Nasim mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menyelidiki dan menindak tegas semua agen PMI ilegal agar tidak merugikan pekerja.(Pon)

Baca juga:

Legislator Minta Pencabutan Moratorium PMI ke Saudi Harus dengan Evaluasi Menyeluruh

#Pekerja Migran Indonesia #PKB #Malaysia
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Cak Imin Jadikan Korban Musibah Al-Khoziny Anak Angkat
Cak Imin menegaskan akan menanggung pendidikan mereka hingga perguruan tinggi.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Cak Imin Jadikan Korban Musibah Al-Khoziny Anak Angkat
Indonesia
Legislator PKB Desak Investigasi Ambruknya Ponpes Al-Khoziny di Sidoarjo
Keselamatan manusia harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan lembaga pendidikan
Wisnu Cipto - Selasa, 30 September 2025
Legislator PKB Desak Investigasi Ambruknya Ponpes Al-Khoziny di Sidoarjo
Indonesia
Cak Imin Instruksikan Kader PKB Bantu Tangani Musibah Musala Roboh di Al-Khoziny
Bantu tenaga maupun kebutuhan mendesak para santri terdampak.
Dwi Astarini - Selasa, 30 September 2025
Cak Imin Instruksikan Kader PKB Bantu Tangani Musibah Musala Roboh di Al-Khoziny
Indonesia
Setuju Revisi UU BUMN Ubah Status Kementerian, F-PKB Beri Sejumlah Catatan Khusus
Fraksi PKB menekankan sejumlah catatan penting yang harus diperhatikan pemerintah agar arah pengelolaan BUMN sejalan dengan amanat konstitusi.
Wisnu Cipto - Sabtu, 27 September 2025
Setuju Revisi UU BUMN Ubah Status Kementerian, F-PKB Beri Sejumlah Catatan Khusus
Indonesia
PKB Dorong RUU Masyarakat Hukum Adat demi Cegah Konflik Horizontal
Dalam konstitusi, keberadaan masyarakat adat dijamin sebagai warga negara Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 26 September 2025
PKB Dorong RUU Masyarakat Hukum Adat demi Cegah Konflik Horizontal
Indonesia
PKB Apresiasi Pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB: Memperkokoh Citra Indonesia di Forum Global
Dewan Syuro DPP PKB sebut pidato Prabowo menyuarakan aspirasi bangsa Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 24 September 2025
PKB Apresiasi Pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB: Memperkokoh Citra Indonesia di Forum Global
Indonesia
Kemenag Bentuk Ditjen Pesantren, PKB Optimistis Bisa Tingkatkan Layanan Pendidikan di Indonesia
Kementerian Agama segera membentuk Ditjen Pesantren. Ketua Fraksi PKB DPR, Jazilul Fawaid, menyambut positif langkah tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 23 September 2025
Kemenag Bentuk Ditjen Pesantren, PKB Optimistis Bisa Tingkatkan Layanan Pendidikan di Indonesia
Indonesia
Malaysia Turunkan Harga BBM RON 95 Jadi Sekitar Rp Rp 7.864 Per Liter, Di Indonesia Pertamax Rp 12.200 Per Liter
Pemerintah Malaysia menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis RON95 seharga 1,99 ringgit Malaysia per liter atau setara Rp 7.864 (kurs RM1=Rp3.952), mulai 30 September 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 September 2025
Malaysia Turunkan Harga BBM RON 95 Jadi Sekitar Rp Rp 7.864 Per Liter, Di Indonesia Pertamax Rp 12.200 Per Liter
Indonesia
Anggaran Pertanian Naik, PKB Sebut Harus Fokus ke Petani Milenial
Program kewirausahaan petani muda dan pendidikan pertanian perlu diperluas.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Anggaran Pertanian Naik, PKB Sebut Harus Fokus ke Petani Milenial
Indonesia
Muhammadiyah Resmika Rumah Hamka di Malaysia, Aset Dibeli Sejak 2024
Tahun 2024 menjadi tahun bersejarah karena Rumah Hamka dapat dibeli lunas. Selain itu PCIM Malaysia pada tahun tersebut juga secara legal terdaftar di Malaysia.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 14 September 2025
Muhammadiyah Resmika Rumah Hamka di Malaysia, Aset Dibeli Sejak 2024
Bagikan