Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Kementerian ESDM telah menetapkan PLTS Atap dengan target 3,6 gigawatt pada 2025 sebagai program strategis nasional. Penetapan PLTS atap sebagai program strategis nasional ini, untuk mempercepat pencapaian target energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025.
Langkah itu, ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan mengevalusasi regulasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021. Kapasitas terpasang PLTS Atap diharapkan mencapai target dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.
Baca Juga:
Gibran Pastikan Proyek PLTSa Putri Cempo Tetap Jalan Meski Diprotes Walhi Jateng
Berdasarkan proyeksi Kementerian ESDM, target pengembangan PLTS atap untuk sektor rumah tangga selama tiga tahun ke depan memiliki potensi daya listrik sebesar 1,52 gigawatt. Asumsi jumlah pelanggan PLN yang akan memasang PLTS atap dengan target 2 persen dari pelanggan 1.300 VoltAmpere (VA) dan 10 persen dari pelanggan 2.200 VA.
Sedangkan dari sektor komersial dan bisnis, pemerintah memperkirakan ada potensi 1,30 gigawatt energi hijau dengan rincian 10 persen pelanggan PLN 1.300 VA sampai 14 kVA dan 20 persen pelanggan di atas 14.000 kVA juga memasang PLTS atap.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, revisi peraturan itu dilakukan lantaran kelebihan pasokan listrik yang kian menguat, namun di satu sisi bisa memberikan kemudahan proses pemasangan PLTS atap untuk sektor industri.
"Kami sudah mengkaji dengan berbagai pihak, intinya sekarang itu terjadi hambatan di lapangan untuk implementasi peraturan tersebut," kata Dadan.
Kebijakan take or pay PLN di tengah kondisi kelebihan pasokan listrik membuat perseroan dan pemerintah harus membeli listrik yang dihasilkan pembangkit-pembangkit listrik swasta. PLN harus membayar kontrak listrik yang sudah ada tersebut walau listriknya dipakai ataupun tidak dipakai.
Dadan menuturkan, pemerintah melihat situasi itu secara lebih realistis karena negara mengeluarkan angka yang terbilang besar untuk membayar kontrak listrik di tengah kondisi kelebihan pasokan.
"Sekarang diskusinya makin berkembang, PLN masih menunjukkan posisinya bahwa dicari cara yang paling bisa membuat semuanya itu nyaman," ujar Dadan.
Ia memaparkan, harga PLTS atap yang makin kompetitif ditambah keinginan pelaku industri untuk menghasilkan energi bersih agar produk-produk mereka bisa masuk kategori hijau, secara langsung akan mempercepat pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia.
Pemerintah telah menyiapkan beberapa skema guna mendorong pelaku industri melakukan operasi paralel dan memasang sendiri PLTS atap.
"Kami akan permudah dari sisi perizinan untuk mendorong hal tersebut. Kami akan lihat sampai titik yang mana angka 100 persen, sekarang yang ramai adalah kapasitas di masyarakat," kata Dadan.
Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 diatur kapasitas terpasang maksimum 100 persen dari kapasitas terpasang berlangganan dengan PLN. Pemerintah akan mempertimbangkan persentase yang layak untuk kapasitas terpasang PLTS atap dan membuat pedoman yang lebih jelas.
Dadan menuturkan pemakaian listrik industri tidak 100 persen sesuai dengan kapasitas terpasang. Namun mereka mengajukan pemasangan PLTS atap hingga 100 persen. Misalnya, ada perusahaan yang langganan listrik ke PLN sebesar 10 megawatt, namun angka yang tercatat justru hanya 5 megawatt.
"Prinsip PLTS atap adalah untuk pemanfaatan sendiri, ini yang diskusinya lama. Saya mengikuti ada yang sudah satu tahun diskusi untuk hal ini," jelas Dadan.
Ia menegaskan, revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 merupakan cara pemerintah dalam mencari jalan terbaik untuk mendongkrak kapasitas terpasang PLTS atap di dalam negeri.
Selain itu, kata ia, biaya pemasangan PLTS atap kini berkisar Rp 14 juta sampai Rp 17 juta per kilowatt peak tergantung kapasitas. Kondisi ini, sudah termasuk dengan konverter dan segala macam, tapi di luar membeli meteran karena meterannya harus beli ke PLN yang harganya sekitar Rp 1,7 juta.
Dadan menuturkan, harga pemasangan PLTS atap kini sudah menarik bagi konsumen, tak semahal beberapa tahun lalu. Meski tujuan pemasangan listrik tenaga surya bukan untuk jual beli, konsumen secara otomatis akan membandingkan harga membeli listrik dari PLN dengan harga baru setelah mereka memasang PLTS atap.
Sementara itu, pelaku industri tidak akan membandingkan nilai ekonomis antara punya PLTS sendiri atau beli listrik dari PLN, melainkan industri memang dituntut untuk menggunakan energi terbarukan, karena setrum bersih akan mendukung proses ekspor produk industri ke pasar global.
Pengamat Energi Universitas Indonesia Iwa Garniwa mengatakan bila pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dikombinasikan dengan baterai akan menjadikan masyarakat mandiri energi dan tidak tergantung pada listrik dari PLN.
"Andaikata PLTS ini dikoneksikan atau menjadi satu sistem dengan baterai, maka rasanya bagi pemerintah, masyarakat enggak usah langganan lagi dengan PLN," ujarnya di Jakarta, Selasa (10/5).
Iwa menuturkan, harga baterai untuk energi surya saat ini masih tinggi yang membuat biaya listrik menjadi mahal. Harga baterai diperkirakan akan semakin turun lantaran biaya instalasi PLTS kini sudah murah dan bisa bersaing dengan energi kotor dari bahan bakar fosil.
"Ketika baterai masuk jadi mahal sekali biaya listriknya. Baterai ini akan semakin turun, harga PLTS sudah murah sangat bersaing dengan fosil," kata Iwa.
Ia memaparkan, dalam berbagai penelitian, investasi yang harus dikeluarkan untuk memasang PLTS sistem off-grid yang dapat menyimpan listrik memerlukan biaya dua hingga tiga kali lipat dibandingkan PLTS on-grid karena banyak komponen tambahan dan instalasi yang lebih kompleks, termasuk perawatan teratur.
Komponen utama PLTS off-grid berupa panel surya, baterai, charger controller, dan inverter. Sedangkan, komponen utama dalam PLTS on-grid hanya panel surya dan inverter karena ada proses ekspor-impor listrik dengan PLN.
Iwa menilai, rencana meningkatkan kapasitas terpasang PLTS atap hingga 3,6 gigawatt akan sulit tercapai mengingat kondisi PLN saat ini masih kelebihan pasokan listrik dan sisi lain komponen impor yang masih tinggi pada produk PLTS hanya akan menguntungkan negara-negara produsen.
"Pemerintah diharap, untuk tidak terlalu ambisius dalam mengejar target bauran energi terbarukan di dalam negeri, terkhusus listrik yang bersumber dari radiasi matahari," ungkapnya. (Asp)
Baca Juga:
Menteri ESDM Klaim PLTSa Putri Cempo Solo Mampu Ciptakan Lingkungan yang Lebih Sehat
