PKS Usul Mobil Dinas Pejabat Diganti dengan Mobil Listrik Esemka

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 10 Oktober 2022
PKS Usul Mobil Dinas Pejabat Diganti dengan Mobil Listrik Esemka

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto. Foto: DPR RI

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Rencana pemerintah mengganti semua kendaraan dinas pejabat dengan mobil listrik mendapat kritik dari anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto.

Menurut Mulyanto, rencana tersebut terlalu mengada-ada, tidak penting dan tidak mendesak untuk dilaksanakan. Apalagi keuangan negara saat ini sedang tidak baik-baik saja.

Baca Juga

Airlangga Berikan Mobil Listrik Kuning-Merah G24 ke Puan

Ia menyarankan pemerintah menghemat anggaran negara untuk mengantisipasi kemungkinan resesi global di tahun mendatang. Kalau pun tetap ngotot ingin mengganti kendaraan dinas pejabat dengan mobil listrik, ia menyarankan agar menggunakan mobil listrik buatan Esemka.

"Esemka itu merek lokal kebanggaan bangsa Indonesia. Kita harus apresiasi karya anak bangsa yang dikenalkan oleh Presiden Jokowi. Pabriknya sudah ada. Ordernya sudah banyak. Tinggal dikembangkan saja ke varian mobil listrik," kata Mulyanto dalam keterangannya, Senin (10/10).

Baca Juga

Pengamanan sampai Operasional KTT G20 di Bali Gunakan Kendaraan Listrik

Mulyanto menyayangkan bila Presiden Jokowi sampai benar-benar melaksanakan program penggantian kendaraan dinas ini dengan menggunakan mobil merek lain.

"Hal tersebut menandakan Presiden tidak peka dengan kemampuan keuangan negara," ujarnya.

Dalam berbagai kesempatan, lanjut Mulyanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, memberi kode peringatan bahwa kondisi keuangan Indonesia ada pada posisi tidak aman.

Mulyanto mengatakan, pemerintah perlu berhati-hati memilih program yang hanya memanjakan fasilitas aparat negara. Ia meminta bila program tersebut tidak terlalu penting sebaiknya ditunda atau dibatalkan.

"Apalagi sekarang beredar kabar sudah ada beberapa pejabat negara yang cawe-cawe dalam program penggantian kendaraan dinas ini. Kita patut curiga keterlibatannya dalam program ini bukan untuk tujuan yang baik. Tapi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Kemenhub Rancang Subsidi Biaya Konversi Motor BBM ke Listrik

#Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Indonesia
Abdul Kharis Almasyhari Jadi Ketua Fraksi PKS DPR
Hal itu diketahui saat Presiden PKS periode 2025-2030 Almuzammil Yusuf menghadiri rapat pleno fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6) kemarin.
Frengky Aruan - Kamis, 26 Juni 2025
Abdul Kharis Almasyhari Jadi Ketua Fraksi PKS DPR
Indonesia
Polemik Visa Haji Furoda 2025, PKS Minta Pemerintah Ambil Kuota Negara Lain
Tidak terbitnya visa haji furoda dinilai merugikan merugikan calon jemaah haji yang sudah membayar dan siap berangkat.
Frengky Aruan - Sabtu, 07 Juni 2025
Polemik Visa Haji Furoda 2025, PKS Minta Pemerintah Ambil Kuota Negara Lain
Indonesia
Presiden PKS Sapa Pendukung Anies, Berharap Turut Menangkan Pasangan RIDO
Pelaksana Harian (Plh) Presiden PKS Ahmad Heryawan (Aher) percaya Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) menang satu putaran
Frengky Aruan - Kamis, 14 November 2024
Presiden PKS Sapa Pendukung Anies, Berharap Turut Menangkan Pasangan RIDO
Indonesia
Soal Wacana Twin Cities, PKS Ingatkan Payung Hukum
Konsep twin cities adalah dua kota utama yang menjalankan fungsi-fungsi administrasi pemerintahan, di mana salah satunya menjadi ibu kota de jure dan lainnya de facto.
Frengky Aruan - Kamis, 17 Oktober 2024
Soal Wacana Twin Cities, PKS Ingatkan Payung Hukum
Indonesia
Setahun Genosida, Fraksi PKS DPR: Terus Dukung Palestina dan Boikot Israel
Menurut politikus partai Dakwah ini, penghancuran rumah sakit, sekolah, dan fasilitas publik lainnya merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
Frengky Aruan - Senin, 07 Oktober 2024
Setahun Genosida, Fraksi PKS DPR: Terus Dukung Palestina dan Boikot Israel
Indonesia
Suswono Sebut PKS Tidak Pernah Mengkhianati Anies
Bakal calon wakil gubernur Jakarta, Suswono mengajak pendukung Anies untuk berdiskusi terkait gerakan coblos 3 pasangan calon.
Frengky Aruan - Jumat, 13 September 2024
Suswono Sebut PKS Tidak Pernah Mengkhianati Anies
Indonesia
PKS Ingin Pertemukan RK dengan Anies demi Suara 'Anak Abah'
Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Khoirudin juga ingin mempertemukan Ridwan Kamil (RK) dengan Sutiyoso hingga Ahok.
Frengky Aruan - Sabtu, 07 September 2024
PKS Ingin Pertemukan RK dengan Anies demi Suara 'Anak Abah'
Indonesia
Revisi UU Pilkada Batal, PKS: Sesuai Harapan Rakyat
PKS menyambut baik keputusan DPR RI dan pemerintah membatalkan Revisi Undang-Undang Pilkada dan menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Frengky Aruan - Jumat, 23 Agustus 2024
Revisi UU Pilkada Batal, PKS: Sesuai Harapan Rakyat
Indonesia
PAN dan PSI Usung Gus Bhre-Astrid Pilkada Solo, PKS dan Golkar Pilih 'Wait and See'
Partai Golkar dan PKS sejauh ini belum memutuskan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Solo di Pilkada Solo 2024.
Frengky Aruan - Senin, 19 Agustus 2024
PAN dan PSI Usung Gus Bhre-Astrid Pilkada Solo, PKS dan Golkar Pilih 'Wait and See'
Bagikan