Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan COVID-19 menjadi Peraturan Daerah (Perda), pada Senin (19/10) kemarin.
Perda Penanganan COVID-19 ini memuat 11 bab dan 35 pasal. Regulasi ini akan menjadi payung hukum Pemprov DKI dalam penanggulangan wabah COVID-19 di Jakarta.
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Dedi Supriadi, perda ini akan menguatkan jaminan sosial masyarakat, bukan hanya mereka yang terdampak secara ekonomi akibat PSBB.
Baca Juga:
"Tapi warga yang isolasi mandiri karena terkonfirmasi positif COVID-19 juga mendapat perlindungan sosial dari Pemerintah DKI," terang Dedi di Jakarta, Selasa (20/10).
Ketentuan ini tercantum dalam pasal 26 ayat 2, yang memperluas cakupan perlindungan sosial untuk masyarakat yang berkurang penghasilannya akibat tidak bisa bekerja karena harus menjalani isolasi mandiri.
Anggota Fraksi PKS ini juga menyebut ada program bantuan yang dimungkinkan berupa bantuan langsung tunai maupun nontunai.
Dedi melanjutkan, Perda Penanganan COVID-19 ini juga akan memberikan edukasi yang penting bagi warga DKI agar lebih waspada dalam menghadapi wabah.
"Penerapan protokol kesehatan, penggunaan masker, pengelolaan tempat kegiatan baik di kantor, tempat usaha, industri, hotel, tempat wisata, tempat ibadah, transportasi, warung makan, pedagang kaki lima hingga fasilitas kesehatan, semuanya diatur lebih komprehensif," ungkapnya.
Baca Juga:
Paksa Bawa Pulang Jenazah Dalam Perda Penanganan COVID-19 Disanksi Denda Rp7,5 Juta
Termasuk ada tracking dan surveilans epidemiologi bagi warga dan bukan warga berdomisili di Jakarta, tapi buat mereka yang beraktifitas di ibu kota.
"Perda ini akan mensinergikan penanggulangan COVID-19 dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, instansi pemerintah, TNI/Kepolisian dan Pemerintah Daerah lain, agar terbangun kolaborasi yang lebih efektif," pungkas Dedi. (Asp)
Baca Juga:
