Andika Pratama
MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin lebih banyak diwarnai dengan kegaduhan dan kegagapan. Kondisi ini menyebabkan negara dan rakyat berjalan tanpa arah, padahal Indonesia saat ini sedang mengalami krisis ekonomi yang cukup berat akibat pandemi.
"Para menteri pembantu presiden pada periode ini kesannya hanya pandai bikin gaduh," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/10).
Sukamta mencontohkan, para menteri yang kerap bikin gaduh. Di antaranya, Menteri Agama Fachrul Razi yang membuat pernyataan larangan cadar dan celana cingkrang, juga wacanakan sertifikasi penceramah.
Baca Juga
Ketua DPR: Tahun Pertama Jokowi-Ma’ruf, Indonesia Hadapi Banyak Tantangan
Kemudian Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang mewacanakan Pilkada tak langsung serta Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly yang membuat pernyataan kejahatan banyak terjadi di daerah miskin.
"Dan masih banyak lagi menteri yang buat kegaduhan di publik karena statemennya. Termasuk pak Menkes (Terawan Agus Putranto) yang sering buat pernyataan yang terkesan sepelekan virus Corona," ujarnya.
"Kegaduhan ini berimbas kepada kegaduhan di media sosial juga di masyarakat. Sementara kinerja menteri tidak jelas karena tertutup pernyataan kontroversi," sambung dia.
Sukamta memandang dengan banyaknya kegaduhan, situasi ekonomi yang sudah buruk akan semakin sulit teratasi. Apalagi, menurut dia, pemerintah dalam penanganan pandemi ini terlihat gagap dan seadanya. Sejak awal, kata dia, pemerintah terlihat tidak punya konsep, lemah dalam melakukan 3T (testing, tracing, dan treatment).
"Menurut worldometers jumlah tes yang dilakukan di Indonesia baru 15 per 1000 penduduk, kalah dari Filipina 39 per 1000 penduduk dan India 60 tes per 1000 penduduk. Sekarang yang paling diandalkan vaksin impor. Jika pandemi tidak cepat diatasi, ekonomi akan lebih sulit dipulihkan," ungkapnya.
Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini lebih lanjut menyebut satu tahun Jokowi-Ma'ruf bisa dikatakan gagal penuhi target pembangunan terutama di sektor ekonomi. Menurutnya pandemi COVID-19 tidak bisa menjadi alibi atas kegagalan penuhi target.
Sebelum pandemi datang, kata dia, kinerja ekonomi sudah kedodoran. Target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen di 2019 tidak tercapai, tercatat hanya 5,02 persen. Tak hanya itu, selama 6 tahun pemerintahan Jokowi, telah menambah utang Rp2.833,14 triliun sehingga menurut BI total per Agustus 2020 utang Indonesia mencapai Rp6.093 triliun.
Sementara, lanjut Sukamta, banyak petani dan nelayan yang menjerit karena harga jual yang sangat rendah baik sebelum dan saat pandemi. Saat ini yang jadi fokus pemerintah adalah kejar tayang cari investor supaya ekonomi bisa segera pulih dengan UU Cipta Kerja. Dia pun berharap pemerintah segera menyadari kelemahan dan kekeliruan yang terjadi.
Baca Juga
"Pilihannya hanya satu harus segera berbenah, selesaikan persoalan prioritas saat ini yaitu pandemi, perkuat ekonomi rakyat dan siapkan lompatan dengan inovasi berbasis teknologi. Orientasi pemerintah harus jadikan Indonesia negeri produsen, bukan mengandalkan hutang, investasi asing dan impor seperti yang terjadi selama ini," tutup Sukamta. (Pon)
