Headline

PKB Tak Masalah Jika Kadernya Tak Dipilih Jokowi Jadi Menteri

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 12 Juli 2019
PKB Tak Masalah Jika Kadernya Tak Dipilih Jokowi Jadi Menteri

Ketua DPP PKB Muhammad Lukman Edy (Foto: MP/Gomes

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Lukman Edy mengaku sampai saat ini pihaknya belum mengajukan nama-nama kader untuk menjadi menteri dalam Kabinet Kerja Jilid II.

Langkah tersebut diambil lantaran sampai saat ini PKB belum mendapat 'kode' dari Presiden Jokowi untuk menyodorkan sejumlah kader calon pembantu di Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Cak Imin (Muhaimin Iskandar, Ketum PKB) masih menunggu aba-aba dari Pak Jokowi. Begitu nanti ada aba-aba dari pak Jokowi, meminta supaya PKB memberikan data nama kader-kadernya untuk direkrut sebagai pembantu presiden, maka pak Cak Imin memproses itu, baru keluarlah namanya," kata Lukman di Restoran Batik Kuring, Jakarta Selatan, Jumat, (12/7).

Baca Juga: Permintaan Cak Imin Soal Jatah 10 Menteri untuk PKB Tidak Realistis

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. (MP/Rizki Fitrianto)

Sebagaimana diketahui Presiden terpilih Joko Widodo pernah menyinggung, soal siapa sosok menteri yang akan membantunya di kabinet terlebih dahulu berkomunikasi dengan partai koalisi. Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri acara penetapan presiden dan wapres terpilih di KPU RI, Minggu (30/6) lalu.

"Itu kan hanya soal cara pak Jokowi. Orangnya terbuka, walaupun hal ini menjadi hak sepenuhnya Presiden. Kita perlu apresiasi pak Jokowi soal itu," tambahnya.

Terkait kursi menteri, PKB tegas Lukman, sependapat dengan wakil presiden (Wapres) Pak Jusuf Kalla bahwasannya, tidak perlu mendikotomikan antara partai politik dan non partai politik, yang dianggap tidak profesional, entah itu direkrut dari akademisi, TNI Polri semuanya harus ahli dan profesional.

"Karena visi pak Jokowi dalam membangun kabinetnya pada lima tahun ke depan itu adalah kabinet yang, profesional dan ahli, serta bergerak cepat," tegasnya.

Baca Juga: NasDem Sindir PKB Minta Jatah Kursi 10 Menteri

Kendati demikian, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebut Lukman, menerima, jika pada akhirnya kursi menteri pembantu Jokowi-Ma'ruf tidakk diisi kader partainya.

"Sebab, PKB mencari orang-orang yang ahli dan profesional yang didorong sebagai pembantu di kabinet Jokowi nantinya," imbuh Lukman.

Lukman mengaku, hingga saat ini partainya belum menyodorkan nama-nama kader partai ke Presiden Joko Widodo, untuk duduk di kursi menteri.

"Belum dong, orang belum dibicarakan hal itu. Nanti kita ke ge eran ya, orang belum diajak bicara kok kita bicara duluan itu namanya ke ge-eran," tutupnya.(Gms)

Baca Juga: Konsultasi Politik, Cak Imin Temui Jusuf Kalla

#Partai Kebangkitan Bangsa #Lukman Edy #Kabinet Kerja #Muhaimin Iskandar
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan
Ketua Partai Nasional Inisiatif Palestina, Mustafa Barghouti, mengecam sikap PBNU yang mengundang tokoh akademisi Israel, Peter Berkowitz. Hal itu tak bisa dibenarkan.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan
Indonesia
Anggota PKB di DPR Usul Gerbong Perokok di Kereta, Cak Imin Sebut itu Urusan Pribadi Itu
Usul itu bukan sikap partai.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Agustus 2025
Anggota PKB di DPR Usul Gerbong Perokok di Kereta, Cak Imin Sebut itu Urusan Pribadi Itu
Indonesia
Tanggapi Aksi Demo Ricuh di DPR, Cak Imin: Ya Selalu Begitu, Dinamika Politik
Cak Imin meminta dewan parlemen Senayan untuk meningkatkan kinerja dengan menjalankan aspirasi masyarakat, jangan membuat kebijakan yang selalu menguntungkan golongannya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Agustus 2025
Tanggapi Aksi Demo Ricuh di DPR, Cak Imin: Ya Selalu Begitu, Dinamika Politik
Indonesia
Dinilai Menguntungkan dari Sisi Bisnis, Legislator PKB Usulkan KAI Sediakan Gerbong Khusus Merokok
Anggota Komisi VI DPR RI sebut usulan tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Agustus 2025
Dinilai Menguntungkan dari Sisi Bisnis, Legislator PKB Usulkan KAI Sediakan Gerbong Khusus Merokok
Indonesia
RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat
Target belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun disebut harus dikawal secara ketat agar benar-benar memberi manfaat bagi rakyat.
Frengky Aruan - Selasa, 19 Agustus 2025
RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat
Indonesia
Komisi IX DPR: Migran Center Langkah Konkret Lindungi PMI secara Menyeluruh
Sebelumnya, Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar menggagas pembentukan Migran Center sebagai pusat pelayanan dan informasi untuk menciptakan para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) berdaya saing global.
Frengky Aruan - Senin, 11 Agustus 2025
Komisi IX DPR: Migran Center Langkah Konkret Lindungi PMI secara Menyeluruh
Indonesia
Prabowo Bergerak Cepat Jadi 'Penata Baret', Dua Pejabat Penting Kena Koreksi Langsung di Muka Umum
Beberapa perwira yang mendapatkan tanda kehormatan adalah Letjen TNI Djon Afriandi (Pangkopassus), Letjen TNI (Mar) Endi Supardi (Pangkormar), Marsekal Madya TNI Deny Muis (Pangkopasgat), dan Marsekal Madya TNI Andyawan Martono Putra (Pangkoopsudnas).
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
Prabowo Bergerak Cepat Jadi 'Penata Baret', Dua Pejabat Penting Kena Koreksi Langsung di Muka Umum
Indonesia
Prabowo Sentil Pemain Ekonomi Cari Keuntungan Tanpa Peduli Rakyat, PKB: Penerapan Pasal 33 Harus Tegas dan Konsisten
Ratna Juwita Sari menilai pernyataan Presiden menjadi peringatan serius bagi semua pihak agar konsisten menegakkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Frengky Aruan - Jumat, 08 Agustus 2025
Prabowo Sentil Pemain Ekonomi Cari Keuntungan Tanpa Peduli Rakyat, PKB: Penerapan Pasal 33 Harus Tegas dan Konsisten
Indonesia
Guru Besar UIN Mataram Ungkap Masalah Serius di Kabinet Merah Putih, Berawal dari Kontroversi Bendera One Piece
Fenomena bendera One Piece harus segera direspon dan dirapatkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 07 Agustus 2025
Guru Besar UIN Mataram Ungkap Masalah Serius di Kabinet Merah Putih, Berawal dari Kontroversi Bendera One Piece
Indonesia
Golkar Tak Masalah Jika PDIP Gabung atau Tetap di Luar Pemerintahan Prabowo
Golkar tak masalah jika PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Namun, PDIP juga bisa saja tetap berada di luar pemerintahannya.
Soffi Amira - Kamis, 07 Agustus 2025
Golkar Tak Masalah Jika PDIP Gabung atau Tetap di Luar Pemerintahan Prabowo
Bagikan