Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

PKB Siap Dampingi HTI Uji Materi Perppu Ormas

Yohannes AbimanyuYohannes Abimanyu - Minggu, 23 Juli 2017
PKB Siap Dampingi HTI Uji Materi Perppu Ormas

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menjadi pembicara dalam diskusi Merawat Keindonesiaan di DPP PKB, Jakarta, Minggu (23/7). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung langkah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengajukan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Bahkan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan kesiapan partainya mendampingi HTI untuk mengajukan gugatan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya menghargai dan menghormati HTI, bahkan kami siap dampingi untuk menguji hak hukumnnya. Tidak masalah. Bukan hanya mempersilahkan tapi siap mendampingi HTI, agar terjadi keadilan," kata Muhaimin Iskandar di Kantor DPP PKB, Jakarta, Minggu (23/7).

Menurut pria yang kerap disapa Cak Imin ini, pihaknya akan mengundang HTI untuk berdialog. Hal tersebut, untuk menyamakan persepsi terkait Perppu Ormas yang beberapa waktu lalu diterbitkan pemerintah.

"Ya dialog, undang ke sini. Agar tidak salah paham dengan Perppu yang prinsip negara," pungkas Cak Imin.

Sebelumnya, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra resmi mengajukan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tentang Ormas ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (18/7).

"Kami sudah mendaftarkan Perpu Nomor 2 atas nama HTI sebagai lembaga publik yang mengajukan permohonan ke MK," ujar Yusril usai memasukkan berkas permohonan uji materi ke Panitera MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakart Pusat, Selasa (18/7).

Menurut Yusril permohonan uji materi tersebut dilakukan untuk menguji Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Satu poin yang ia anggap tidak jelas terkait dapat dibubarkannya suatu ormas karena menganut dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Yusril menyebut poin tersebut bisa disalahgunakan oleh penguasa untuk bertindak sewenang-wenang. (Pon)

Baca juga berita terkait berikut ini: Kecam Perppu Ormas, HTI: Di Mana Asas Kemanusiaan yang Adil dan Beradabnya?

#HTI #Bubarkan HTI #Ormas Radikal #PKB #Muhaimin Iskandar
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Yohannes Abimanyu

Wonderful Indonesia, Pesona Indonesia dan pesona gw adalah satu
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
RUU Kehutanan, Fraksi PKB Minta Pengelolaan Hutan Didasarkan Pasal 33 UUD
Pengelolaan kawasan hutan harus sepenuhnya berpedoman pada amanat Pasal 33 UUD 1945 untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
RUU Kehutanan, Fraksi PKB Minta Pengelolaan Hutan Didasarkan Pasal 33 UUD
Indonesia
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Akses terhadap data warga seharusnya hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Indonesia
Gus Jazil: Hari Bhayangkara ke-80 Harus Jadi Momentum Pembenahan Internal Polri
Gus Jazilul Fawaid meminta Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum pembenahan internal Polri, memperkuat profesionalisme, integritas, dan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Gus Jazil: Hari Bhayangkara ke-80 Harus Jadi Momentum Pembenahan Internal Polri
Indonesia
PKB Ungkap 8 Catatan Penting soal RUU Keamanan Siber, Judi Online Ikut Disorot
Fraksi PKB DPR RI menyampaikan delapan catatan kritis terhadap RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, mulai dari perlindungan data, AI, hingga pemberantasan judi online.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 29 Juni 2026
PKB Ungkap 8 Catatan Penting soal RUU Keamanan Siber, Judi Online Ikut Disorot
Indonesia
PKB Tanggapi Prabowo soal Demo Dibayar, Minta Pemerintah Fokus Evaluasi Kebijakan
PKB menanggapi pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, soal pihak-pihak yang membiayai aksi demonstrasi.
Soffi Amira - Jumat, 26 Juni 2026
PKB Tanggapi Prabowo soal Demo Dibayar, Minta Pemerintah Fokus Evaluasi Kebijakan
Indonesia
Cak Imin: Talenta Indonesia Siap Ungguli India-Filipina di Tingkat Global
Tingginya kebutuhan tenaga kerja di luar negeri didorong banyaknya negara maju yang mengalami kekurangan tenaga kerja usia produktif.
Dwi Astarini - Kamis, 25 Juni 2026
Cak Imin: Talenta Indonesia Siap Ungguli India-Filipina di Tingkat Global
Indonesia
PKB Tepis Tudingan Deddy Sitorus PDIP, Sebut Koalisi Kompak dan Solid
Partai-partai yang tergabung dalam koalisi saat ini tengah bekerja keras untuk memastikan berbagai program pemerintah berjalan sesuai harapan masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Juni 2026
PKB Tepis Tudingan Deddy Sitorus PDIP, Sebut Koalisi Kompak dan Solid
Indonesia
Sebut 'Politisi Keluar dari PBNU', Cak Imin: Saya Bicara karena Cinta NU
Kritik tersebut disampaikan sebagai bentuk kepeduliannya terhadap organisasi yang telah membesarkannya.
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
Sebut 'Politisi Keluar dari PBNU', Cak Imin: Saya Bicara karena Cinta NU
Indonesia
Soroti Dinamika PBNU, Cak Imin: Yang Berpolitik Silakan di Partai Saja
Cak Imin menanggapi dinamika yang terjadi di PBNU menjelang Muktamar ke-35. Ia mengatakan, bahwa yang bermain-main di NU bisa dikeluarkan.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
Soroti Dinamika PBNU, Cak Imin: Yang Berpolitik Silakan di Partai Saja
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Bagikan