PKB Anggap Wajar Permohonan Maaf Jokowi, Ingatkan soal Pertanggungjawaban

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 02 Agustus 2024
PKB Anggap Wajar Permohonan Maaf Jokowi, Ingatkan soal Pertanggungjawaban

Presiden Jokowi. (Foto: Sekretariat Presiden RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid menanggapi permohonan maaf Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendekati lengser pada Oktober 2024. Jazilul menilai hal itu wajar atas tindakan Jokowi itu.

Permohonan maaf Jokowi diungkapkan dalam acara "Zikir dan Doa Kebangsaan 79 Tahun Indonesia Merdeka" di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/8) malam. Tapi Jazilul menilai rakyat sudah punya catatan mengenai janji yang tak terlaksana selama dua periode.

"Selaku presiden itu ada laporan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat Indonesia terkait janji-janjinya, kepercayaan yang sudah diembannya, terkait dengan mandat sudah sampai mana," kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/8).

Wakil Ketua MPR RI yang akrab disapa Gus Jazil ini menyebut permintaan maaf Jokowi terbilang wajar dari segi kemanusiaan.

Baca juga:

Jokowi Minta Maaf 10 Tahun Pimpin Indonesia, PDIP: Jangan-Jangan Sedang Sandiwara

"Secara pribadi dan manusiawi itu wajar menyampaikan permohonan maaf," ujarnya.

Ia juga mengatakan rakyat Indonesia bisa saja memaafkan Jokowi. Tapi ia mengingatkan tanggung jawab Jokowi terhadap masyarakat selama menjabat Presiden.

"Karena apa, karena masyarakat berharap pelaksanaan dari janji itu dan presiden sebagai pejabat negara juga digaji, maka permohonan maaf selalu pribadi. Saya yakin masyarakat Indonesia akan memaafkan. Tetapi selaku presiden itu ada tempatnya untuk menyampaikan pertanggungjawaban," ucapnya.

Gus Jazil mencontohkan tanggung jawab Jokowi sebagai presiden yang belum dilaksanakan yaitu pertumbuhan ekonomi, penegakkan demokrasi, dan pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca juga:

Pratikno Bantah Jokowi akan Terbitkan Perppu MD3

"Banyak hal yang harus diperbaiki, termasuk janji pertumbuhan ekonomi juga belum terpenuhi, termasuk janji menegakkan demokrasi juga masih tanda kutip ada yang masih belum merasakan kepuasan, itu termasuk janji pindah ibu kota sampai hari ini juga belum kan masih banyak," pungkasnya. (Pon)

#PKB #Presiden Jokowi #Presiden Joko Widodo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Link Live Streaming Gratis Sidang Kasus Ijazah Palsu: Detik-detik Kesaksian Jokowi
Cari link live streaming sidang Roy Suryo dan Dokter Tifa hari ini? Tonton langsung kesaksian eksklusif Presiden ke-7 RI Jokowi di PN Jaktim lewat tautan resmi ini.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 November 2026
Link Live Streaming Gratis Sidang Kasus Ijazah Palsu: Detik-detik Kesaksian Jokowi
Indonesia
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Pemerintah agar mengkaji ulang penerapan pajak terhadap pembalut, dan menyarankan optimalisasi sumber penerimaan pajak dari kelompok ekonomi yang mapan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Indonesia
Cak Imin Berikan Bantuan Uang Tunai dan Pangan ke Relawan Karhutla Kalsel
Bantuan diberikan di sela peresmian Kantor Dewan Pengurus Wilayah PKB Kalimantan Selatan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Cak Imin Berikan Bantuan Uang Tunai dan Pangan ke Relawan Karhutla Kalsel
Indonesia
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Para relawan PKB telah mendistribusikan berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak karhutla, seperti masker dan perlengkapan pendukung evakuasi lainnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Oktober 2026
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
PKB menyoroti Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia diminta tak hanya cosplay damkar, tetapi ikut melakukan pembenahan.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Indonesia
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Ia merasa bahagia karena Ijtima Ulama PKB secara tegas menyatakan dukungan terhadap arah pembangunan ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Bagikan