PKB Anggap Wajar Permohonan Maaf Jokowi, Ingatkan soal Pertanggungjawaban

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 02 Agustus 2024
PKB Anggap Wajar Permohonan Maaf Jokowi, Ingatkan soal Pertanggungjawaban

Presiden Jokowi. (Foto: Sekretariat Presiden RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid menanggapi permohonan maaf Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendekati lengser pada Oktober 2024. Jazilul menilai hal itu wajar atas tindakan Jokowi itu.

Permohonan maaf Jokowi diungkapkan dalam acara "Zikir dan Doa Kebangsaan 79 Tahun Indonesia Merdeka" di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/8) malam. Tapi Jazilul menilai rakyat sudah punya catatan mengenai janji yang tak terlaksana selama dua periode.

"Selaku presiden itu ada laporan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat Indonesia terkait janji-janjinya, kepercayaan yang sudah diembannya, terkait dengan mandat sudah sampai mana," kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/8).

Wakil Ketua MPR RI yang akrab disapa Gus Jazil ini menyebut permintaan maaf Jokowi terbilang wajar dari segi kemanusiaan.

Baca juga:

Jokowi Minta Maaf 10 Tahun Pimpin Indonesia, PDIP: Jangan-Jangan Sedang Sandiwara

"Secara pribadi dan manusiawi itu wajar menyampaikan permohonan maaf," ujarnya.

Ia juga mengatakan rakyat Indonesia bisa saja memaafkan Jokowi. Tapi ia mengingatkan tanggung jawab Jokowi terhadap masyarakat selama menjabat Presiden.

"Karena apa, karena masyarakat berharap pelaksanaan dari janji itu dan presiden sebagai pejabat negara juga digaji, maka permohonan maaf selalu pribadi. Saya yakin masyarakat Indonesia akan memaafkan. Tetapi selaku presiden itu ada tempatnya untuk menyampaikan pertanggungjawaban," ucapnya.

Gus Jazil mencontohkan tanggung jawab Jokowi sebagai presiden yang belum dilaksanakan yaitu pertumbuhan ekonomi, penegakkan demokrasi, dan pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca juga:

Pratikno Bantah Jokowi akan Terbitkan Perppu MD3

"Banyak hal yang harus diperbaiki, termasuk janji pertumbuhan ekonomi juga belum terpenuhi, termasuk janji menegakkan demokrasi juga masih tanda kutip ada yang masih belum merasakan kepuasan, itu termasuk janji pindah ibu kota sampai hari ini juga belum kan masih banyak," pungkasnya. (Pon)

#PKB #Presiden Jokowi #Presiden Joko Widodo
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
PKB Kawal Implementasi Regulasi Turunan UU Pesantren, Ingin Terjadi Transformasi
pentingnya transformasi pendidikan pesantren agar semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi global.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
PKB Kawal Implementasi Regulasi Turunan UU Pesantren, Ingin Terjadi Transformasi
Indonesia
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, memberikan apresiasi atas kinerja penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Indonesia
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Pengasuh ponpes di Pati ditangkap. Anggota DPR RI dari fraksi PKB, Eva Monalisa, memberikan apresiasi atas langkah cepat kepolisian.
Soffi Amira - Jumat, 08 Mei 2026
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Indonesia
PKB Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas, Soroti Sistem dan Suara Rakyat
PKB mendorong pembahasan revisi UU Pemilu dimulai tahun ini. Hasanuddin Wahid menyoroti sistem pemilu dan pentingnya menjaga suara rakyat tidak hilang.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 April 2026
PKB Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas, Soroti Sistem dan Suara Rakyat
Indonesia
UU PPRT Disahkan setelah 22 Tahun, PKB Tegaskan Komitmen Perlindungan Pekerja Domestik
Pengesahan UU PPRT merupakan hasil kerja kolektif dan konsistensi berbagai elemen masyarakat yang terus memperjuangkan perlindungan bagi pekerja rumah tangga.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
UU PPRT Disahkan setelah 22 Tahun, PKB Tegaskan Komitmen Perlindungan Pekerja Domestik
Indonesia
Cak Imin Terima Delegasi MCA, PKB Dorong Kolaborasi Indonesia-Malaysia
Cak Imin menerima delegasi MCA di Jakarta. PKB mendorong kerja sama Indonesia-Malaysia di bidang politik, ekonomi, hingga pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 April 2026
Cak Imin Terima Delegasi MCA, PKB Dorong Kolaborasi Indonesia-Malaysia
Indonesia
UU PPRT Disahkan setelah 22 Tahun, PKB: jangan Jadi 'Macan Kertas'
UU PPRT harus menjadi instrumen hukum yang memberikan perlindungan maksimal bagi sekitar 4,2 juta pekerja rumah tangga di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
UU PPRT Disahkan setelah 22 Tahun, PKB: jangan Jadi 'Macan Kertas'
Indonesia
Bukan Cuma Janji, PKB Tekankan Peran Partai Hadir untuk Masyarakat
PKB Jakarta Barat menekankan peran penting partai yang hadir untuk masyarakat. Kepercayaan masyarakat tidak bisa dibangun lewat narasi politik saja.
Soffi Amira - Senin, 20 April 2026
Bukan Cuma Janji, PKB Tekankan Peran Partai Hadir untuk Masyarakat
Indonesia
Fraksi PKB DPR: Krisis Global Jadi Momentum Wujudkan Kemandirian Energi Nasional
PKB menyoroti ketergantungan impor BBM Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kemandirian energi melalui cadangan strategis dan EBT.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 14 April 2026
Fraksi PKB DPR: Krisis Global Jadi Momentum Wujudkan Kemandirian Energi Nasional
Bagikan