Pidato Pelantikan Tak Singgung Korupsi, KPK Ingatkan Jokowi Mimpi 2045

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 21 Oktober 2019
Pidato Pelantikan Tak Singgung Korupsi, KPK Ingatkan Jokowi Mimpi 2045

Presiden Jokowi, Wapres Ma'ruf Amin dan Ketua MPR Bambang Soesatyo meninggalkan Gedung MPR/DPR. Foto: MP/Rizki Fitrianto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato perdananya usai dilantik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10) kemarin, menargetkan Indonesia pada 2045 masuk dalam kategori lima besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, langkah itu harus diiringi dengan semangat pemberantasan korupsi.

"Jadi secara eksplisit atau implisit pasti include di dalamnya pemberantasan korupsi. Sebab mimpi Anda tahun 2045 akan sulit tercapai kalau perilaku korupsi masih terus berlanjut," kata Saut saat dikonfirmasi wartawan, Senin (21/10).

Baca Juga

Pelantikan Selesai, Kini Saatnya Menagih Jokowi Lunasi Janji-Janji Kampanyenya Ini!

Meski Jokowi sama sekali tak menyinggung korupsi dalam pidatonya, namun Saut meyakini Jokowi tetap menjadikan isu pemberantasan korupsi sebagai prioritas. Pasalnya, lanjut Saut, dalam mewujudkan mimpi Indonesia maju pada 2045, harus seiring dengan pemberantasan korupsi.

"Kalau disebut include ya saya anggap itu termasuk prioritas walau tidak sebut secara eksplisit disebut (di pidato). Karena sejarah negara maju mana pun lainnya menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi yang tinggi itu is a must," ujar Saut.

Menurut Saut, meningkatnya indeks persepsi korupsi bisa dilihat dari bagaimana pemerintah memakai keuangan dari pajak. Selain itu, bagaimana pemerintah memberikan kepastian hukum dan jaminan kesehatan untuk rakyat.

"Indeks persepsi yang tinggi itu datang dari bagaimana Anda menata pajak, pelayanan hukum yang baik, kepastian berusaha, jaminan kemanan, perizinan, kesehatan (BPJS), check and balances , demokrasi bebas politik uang, dan lain-lain," bebernya.

Presiden Jokowi. Foto: ANTARA
Presiden Jokowi. Foto: ANTARA

Untuk itu, Saut meminta kepada masrakakat agar tidak skeptis terhadap pidato Jokowi yang tidak menyinggung pemberantasan korupsi. Sebab, kata Saut, lebih baik tidak disebut tapi dilaksanakan ketimbang sebaliknya.

"Lebih baik tidak disebut tapi dilaksanakan, daripada disebut tapi tidak dilanksanakan. Jangan skeptical
dulu atas pidato itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan pada usia 100 tahun, Indonesia harus mampu keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Secara rinci, kata Jokowi, Indonesia bisa menjadi negara maju dengan pendapatan rata-rata Rp 320 juta per kapita per tahun atau Rp 27 juta per kapita per bulan.

Baca Juga

Pidato Perdana Jokowi Usai Dilantik Jadi Presiden Periode 2019-2024

Selain itu, untuk mewujudkan 2045 sebagai negara maju, maka Produk Domestik Bruto Indonesia (PDB) harus mencapai USD 7 triliun. Saat ini, Indonesia sudah masuk lima besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen.

"Itulah target kita. Target kita bersama. Kita harus menuju ke sana. Kita sudah hitung, sudah kalkulasi, target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk kita capai," ucap Jokowi dalam pidatonya di Gedung MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10). (Pon)

#Presiden Jokowi #KPK #Saut Situmorang
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Geledah Kantor Pemkab Klaten Usai Tetapkan Bupati Hamenang sebagai Tersangka
KPK menggeledah kompleks Pemkab Klaten setelah menetapkan Bupati Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Tujuh ruangan disegel.
Ananda Dimas Prasetya - 1 jam, 48 menit lalu
KPK Geledah Kantor Pemkab Klaten Usai Tetapkan Bupati Hamenang sebagai Tersangka
Indonesia
KPK Siapkan Opsi Jemput Paksa, Benarkah Menteri Nusron Wahid Kabur ke Malaysia?
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid belum dicekal meski mangkir panggilan KPK. Benarkah ia hindari pemeriksaan dan pergi ke Malaysia? Simak fakta lengkapnya.
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Oktober 2026
KPK Siapkan Opsi Jemput Paksa, Benarkah Menteri Nusron Wahid Kabur ke Malaysia?
Indonesia
Pemprov Jakarta Terima Hibah Tanah Dari KPK, Bakal Dibuat Pos Pemadam Kebakaran
Kerja sama dengan KPK dapat terus diperkuat, tidak hanya dalam pemanfaatan aset hasil penegakan hukum, tetapi juga melalui upaya pencegahan korupsi dan pendampingan tata kelola pemerintahan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Oktober 2026
Pemprov Jakarta Terima Hibah Tanah Dari KPK, Bakal Dibuat Pos Pemadam Kebakaran
Indonesia
KPK Geledah 8 Lokasi Kasus Korupsi BNPB, Sita 3 Mobil hingga Perhiasan
KPK menggeledah delapan lokasi kasus korupsi BNPB. Dalam penggeledahan itu, KPK menyita tiga mobil hingga perhiasan.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
KPK Geledah 8 Lokasi Kasus Korupsi BNPB, Sita 3 Mobil hingga Perhiasan
Indonesia
KPK OTT Bupati Klaten, Ruangan Bupati, Wakil dan Sekda Disegel
Ada sejumlah 20 orang yang diamankan KPK di wilayah Klaten dan Jakarta. Para pihak yang diamankan di Klaten diperiksa di Mapolresta Klaten
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Oktober 2026
KPK OTT Bupati Klaten, Ruangan Bupati, Wakil dan Sekda Disegel
Berita Foto
KPK Pamerkan Barang Bukti OTT Bupati Klaten, Gentong Biru Berisi Uang Rp1,2 Miliar
Petugas menunjukkan barang bukti OTT korupsi dugaan suap Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 16 Oktober 2026
KPK Pamerkan Barang Bukti OTT Bupati Klaten, Gentong Biru Berisi Uang Rp1,2 Miliar
Berita Foto
KPK Pamerkan Barbuk Rp5,47 Miliar Kasus Dugaan Korupsi Dana Siap Pakai BNPB
Petugas menunjukkan barang bukti hasil OTT terkait dugaan korupsi dana siap pakai BNPB di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 16 Oktober 2026
KPK Pamerkan Barbuk Rp5,47 Miliar Kasus Dugaan Korupsi Dana Siap Pakai BNPB
Berita Foto
KPK Resmi Tetapkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo Tersangka Dugaan Suap
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo (209) berjalan menuju mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jum'at (16/10/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 16 Oktober 2026
KPK Resmi Tetapkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo Tersangka Dugaan Suap
Berita Foto
Momen Bupati Klaten Terjaring OTT Tiba di Gedung KPK Jakarta
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyotiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 16 Oktober 2026
Momen Bupati Klaten Terjaring OTT Tiba di Gedung KPK Jakarta
Indonesia
Bupati Klaten Kena OTT KPK, Wabup Yulindha Pastikan Roda Pemerintahan Tetap Jalan
Pemkab menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan ditangani KPK.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Oktober 2026
Bupati Klaten Kena OTT KPK, Wabup Yulindha Pastikan Roda Pemerintahan Tetap Jalan
Bagikan