PHK Meningkat, BKPM Ikut Kawal Penyerapan Tenaga Kerja

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Kamis, 08 Oktober 2015
PHK Meningkat, BKPM Ikut Kawal Penyerapan Tenaga Kerja

Sejumlah pencari kerja mencatat data lowongan kerja di arena Job Fair Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten, di Serang, Rabu (7/10). ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Keuangan - Meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia nampaknya meresahkan semua pihak. Sebab, peristiwa ini dinilai bisa berujung pada peningkatan angka kemiskinan di Indonesia.

Akhir Agustus lalu, Kementerian Ketenagakerjaan menyebut jumlah pekerja terkena PHK akibat melemahnya rupiah mencapai 26.000 orang. Sedangkan BPS merilis jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,9 juta jiwa atau bertambah sekitar 860 ribu jiwa selama enam bulan dalam periode September 2014-Maret 2015. Bahkan, diprediksi angka tersebut masih akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun nanti.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menyatakan pihaknya akan terus mengawal penyerapan tenaga kerja dari realisasi investasi khususnya sektor padat karya.

"Salah satu langkah yang akan dilakukan BKPM adalah memastikan rencana perekrutan tenaga kerja oleh 16 perusahaan yang ikut dalam program tahap pertama dapat berjalan sesuai waktu yang telah direncanakan pihak perusahaan," tutur Franky di kantornya, Jakarta, Rabu (7/10).

Berdasarkan data dari BKPM, investasi pada pada semester I 2015 tumbuh mencapai 16,6 persen atau mencapai Rp258,7 triliun.

"Nilai investasi tersebut, mampu menyerap tenaga kerja hingga 686.174 orang atau naik 12,31 persen dibandingkan tahun lalu," sambungnya.

Selain itu , beberapa investor sektor garmen dan tekstil di Jawa Tengah akan merealisasikan perekrutan tenaga kerja November mendatang. Hal tersebut cukup penting untuk memperkuat sinyal positif ekonomi bergerak, investasi terus berderap dan dapat menghasilkan penyerapan tenaga kerja. (rfd)

 

BACA JUGA:

  1. Cegah PHK, PLN Beri Diskon 30 Persen Hingga Cicilan
  2. Desk Khusus Investasi Cegah PHK Massal Sektor Sepatu dan Tekstil
  3. Tekan Angka PHK, Pemerintah Beri Kredit Murah Bagi Perusahaan Kolaps
  4. Pemerintah Diminta Fokus Tangani Korban PHK
#Dampak Kemiskinan #Pengangguran #Tenaga Kerja #PHK
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
1.077 BUMN Bakal Dipangkas Jadi 200, Danatara Jamin Tak Ada Pemecatan Pegawai
program perampingan BUMN berpotensi menghasilkan penghematan langsung hingga Rp 50 triliun per tahun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 Juni 2026
1.077 BUMN Bakal Dipangkas Jadi 200, Danatara Jamin Tak Ada Pemecatan Pegawai
Indonesia
Peningkatan Penjualan Produk Lokal Bisa Naikkan Serapan Tenaga Kerja
Penguatan konsumsi produk lokal perlu didukung oleh berbagai langkah strategis, mulai dari perlindungan terhadap industri dalam negeri hingga peningkatan daya saing produsen lokal.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Peningkatan Penjualan Produk Lokal Bisa Naikkan Serapan Tenaga Kerja
Indonesia
PHK 2026 Meningkat, DPR Desak Pemenuhan Hak Pekerja dan Pengawasan Ketat
PHK 2026 kini sudah menembus 23.470 orang. Komisi IX DPR pun mendesak hak pekerja segera dipenuhi.
Soffi Amira - Rabu, 10 Juni 2026
PHK 2026 Meningkat, DPR Desak Pemenuhan Hak Pekerja dan Pengawasan Ketat
Indonesia
Program Magang Nasional S1 Dibuka 8-19 Juni, Lulus dapat Sertifikat 'Gampang Cari Kerja'
Kemnaker membuka pendaftaran Magang Nasional S1 Tahap 2 pada 8–19 Juni 2026. Peserta berkesempatan memperoleh sertifikat kompetensi resmi BNSP yang diakui dunia kerja.
Wisnu Cipto - Senin, 08 Juni 2026
Program Magang Nasional S1 Dibuka 8-19 Juni, Lulus dapat Sertifikat 'Gampang Cari Kerja'
Indonesia
Biaya Gratis Dapat BPJS dan Makan Siang, Program Vokasi Nasional Tahap 2 Dibuka Sampai 9 Juni
Peserta yang lolos akan memperoleh manfaat berupa pelatihan gratis, makan siang, bantuan transportasi, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan (JKK dan JKM), sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi BNSP, serta fasilitas asrama bagi yang memenuhi kriteria.
Wisnu Cipto - Senin, 25 Mei 2026
Biaya Gratis Dapat BPJS dan Makan Siang, Program Vokasi Nasional Tahap 2 Dibuka Sampai 9 Juni
Indonesia
20 Ribu Pekerja Berpotensi di PHK, Pemerintah Harus Bersiap Bikin Mitigasi
Kebijakan fiskal preventif perlu disiapkan untuk menahan tekanan dunia usaha agar tidak berujung pada PHK, penundaan perekrutan, maupun penurunan upah secara signifikan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 Mei 2026
20 Ribu Pekerja Berpotensi di PHK, Pemerintah Harus Bersiap Bikin Mitigasi
Indonesia
Badai PHK Intai Sektor Manufaktur, Hasil Simulasi Bisa Sampai 20 Ribu Pekerja
Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperingatkan potensi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur pada kuartal II 2026.
Wisnu Cipto - Rabu, 20 Mei 2026
Badai PHK Intai Sektor Manufaktur, Hasil Simulasi Bisa Sampai 20 Ribu Pekerja
Indonesia
Prabowo Janjikan Pertumbuhan Ekonomi 6,5 Persen di 2027, Penganguran Terbuka Bisa Turun
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga dipatok turun ke kisaran 4,30 hingga 4,87 persen dari target sebelumnya yang berada pada rentang 4,44 hingga 4,96 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 Mei 2026
Prabowo Janjikan Pertumbuhan Ekonomi 6,5 Persen di 2027, Penganguran Terbuka Bisa Turun
Indonesia
Cara Daftar Pelatihan Vokasi Nasional Tahap 2, Peserta Lulus Dapat Sertifikat Sertifikat Kompetensi
Program ini penting untuk meningkatkan kompetensi, daya saing dan kesiapan kerja agar bisa langsung terserap di dunia kerja atau berwirausaha
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Cara Daftar Pelatihan Vokasi Nasional Tahap 2, Peserta Lulus Dapat Sertifikat Sertifikat Kompetensi
Indonesia
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
BPJS Ketenagakerjaan akan bergerak aktif menghubungi perusahaan untuk memastikan hak pekerja dapat segera diproses apabila PHK terjadi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
Bagikan