Petisi Papua Merdeka di PBB, Dubes Triansyah Djani: Benny Wenda Bohong

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 29 September 2017
Petisi Papua Merdeka di PBB, Dubes Triansyah Djani: Benny Wenda Bohong

Para pemimpin dunia dan delegasi dari 193 negara Sidang Majelis Umum PBB ke-72 di New York, Amerika Serikat. ANTARA FOTO/Aditya Wicaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pernyataan salah satu tokoh separatis Papua, Benny Wenda bahwa pihaknya telah menyerahkan petisi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ternyata tidak sesuai fakta yang sesungguhnya.

"Tahun lalu Benny Wenda pernah menyebutkan bahwa telah menyerahkan dokumen mengenai Papua kepada Sekjen PBB, namun setelah dikonfirmasi ke kantor Sekjen PBB ternyata bohong," kata Dian Triansyah Djani Dubes RI untuk PBB.

Dalam keterangan tertulisnya yang diterima medi di Jakarta, Jumat (29/9) pernyataan Dubes Triansyah Djani dipertegas lagi dengan keterangan Ketua Komite Dekoloniasi PBB, Rafael Ramirez.

"Sebagai Ketua Komite Khusus Dekolonisasi PBB (C-24), saya maupun Sekretariat Komite, tidak pernah menerima, secara formal maupun informal, petisi atau siapa pun mengenai Papua seperti yang diberitakan dalam koran Guardian," kata Duta Besar Venezuela untuk PBB, Rafael Ramirez, sebagai ketua Komite Kolonisasi PBB di markas besar PBB di New York.

Rafael Ramirez menyatakan bahwa petisi mengenai Papua yang disampaikan oleh kelompok separatis Benny Wenda hanya sebuah propaganda.

Menjawab pertanyaan wartawan apakah Dubes Ramirez pernah berkomunikasi dengan Benny Wenda, Rafael menegaskan bahwa selaku Ketua Komite Dekolonisasi PBB, dia tidak mungkin berhubungan dengan pihak-pihak di luar agenda C-24.

Selain itu, Duta Besar Rafael Ramirez menyampaikan kegusarannya dengan adanya individu maupun pihak-pihak yang memanipulasi namanya untuk propaganda.

Pernyataan tersebut disampaikan Ramirez setelah pada 27 September 2017 koran Guardian dalam artikelnya menyebutkan bahwa Benny Wenda telah menyampaikan petisi yang meminta dilakukannya referendum untuk Papua kepada Komite Dekolonisasi PBB.

Lebih lanjut Ramirez menegaskan bahwa dirinya sangat menghormati integritas dan kedaulatan wilayah semua negara anggota.

"Sebagai sesama anggota Gerakan Non Blok, kita selalu menjunjung tinggi prinsip utama GNB yang menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah negara anggota," ujar Ramirez.

Pernyataan dari Ketua Komite Dekolonisasi PBB kembali menunjukkan bahwa kelompok separatis dan Benny Wenda telah menyebarkan berita palsu dan kebohongan kepada publik. Kebohongan dan penyebaran berita palsu seperti itu sudah sangat sering dilakukan oleh kelompok separatis, khususnya apabila ada pertemuan besar PBB dan pada pertemuan yang dihadiri pejabat tinggi PBB.(*)

#Konflik Papua #OPM #PBB #Dubes #Papua
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Pesawat Smart Air Jatuh di Perairan Nabire Diduga Akibat Gangguan Mesin
Pesawat Smart Air PK-SNS rute Nabire–Kaimana alami gangguan mesin dan mendarat darurat di Nabire. Seluruh penumpang selamat, Kemenhub lakukan investigasi.
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Januari 2026
Pesawat Smart Air Jatuh di Perairan Nabire Diduga Akibat Gangguan Mesin
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Donald Trump Pindahkan 1 Juta Orang Israel ke Papua, Prabowo Sudah Oke
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan hendak memindahkan 1 juta orang Israel ke Papua, Indonesia.
Wisnu Cipto - Senin, 26 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Donald Trump Pindahkan 1 Juta Orang Israel ke Papua, Prabowo Sudah Oke
Indonesia
Freeport McMoRan Berencana Ajukan Perpanjangan Izin Tambang Usai Rampungkan Pembangunan Smelter
Tanpa perpanjangan hingga tahun 2061, Freeport khawatir investasi besar-besaran yang mereka tanamkan tidak akan optimal
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Freeport McMoRan Berencana Ajukan Perpanjangan Izin Tambang Usai Rampungkan Pembangunan Smelter
Dunia
PBB Tegaskan Status Greenland Milik Kerajaan Denmark
Hak dan kesejahteraan seluruh warga Greenland selalu terjamin selama berada di bawah Kerajaan Denmark.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Januari 2026
PBB Tegaskan Status Greenland Milik Kerajaan Denmark
Indonesia
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Ia menilai sangat mungkin konflik yang terjadi di dunia akan berujung pada Perang Dunia III.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Indonesia
Gempa M 5,5 Maluku Tengah Getarannya Terasa Hingga Papua
Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 5,5 yang mengguncang kawasan Maluku Tengah, Maluku, pagi tadi getarannya terasa hingga Papua.
Wisnu Cipto - Sabtu, 17 Januari 2026
Gempa M 5,5 Maluku Tengah Getarannya Terasa Hingga Papua
Indonesia
Profil Sidharto Suryodhipuro, Presiden Dewan HAM PBB Asal Indonesia
Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026. Wakil Tetap RI di Jenewa, Sidharto Reza Suryodhipuro, ditunjuk memimpin Dewan HAM PBB.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Profil Sidharto Suryodhipuro, Presiden Dewan HAM PBB Asal Indonesia
Indonesia
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB, Sidharto Suryodipuro Jadi Presiden
Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026. Sidharto Reza Suryodipuro ditunjuk memimpin Human Rights Council dengan tema A Presidency for All.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB, Sidharto Suryodipuro Jadi Presiden
Indonesia
Indonesia Resmi Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Ini Tugas & Kewenangannya
Indonesia ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB dalam organizational meeting pertama Dewan HAM PBB tahun 2026 di Jenewa
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Januari 2026
Indonesia Resmi Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Ini Tugas & Kewenangannya
Dunia
Presiden Donald Trump Tarik Keikutsertaan Amerika Serikat dari Puluhan Organisasi Internasional, Sebut tak Melayani Kepentingan Negaranya
Disebut tidak lagi melayani kepentingan Amerika dan mendorong agenda yang tidak efektif atau bersifat bermusuhan.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Presiden Donald Trump Tarik Keikutsertaan Amerika Serikat dari Puluhan Organisasi Internasional, Sebut tak Melayani Kepentingan Negaranya
Bagikan