Ikhsan Aryo Digdo
SATU lagi, produk asal Tiongkok ditambahkan dalam daftar hitam Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Perusahaan drone terbesar dunia, DJI Technology masuk dalam daftar tersebut.
Melansir laman The Verge, kasus ini menyusul perusahaan Huawei bersama dengan sejumlah perusahaan teknologi Tiongkok lainnya. DJI Technology diketahui menjadi korban baru dalam perang dagang antara kedua negara tersebut.
Baca juga:
Rusia Hadirkan Drone Tempur Super Canggih dalam Persaingan Alutsista
DJI dianggap meningkatkan risiko keamanan nasional AS. Selain itu, perusahaan di AS dilarang untuk mengekspor teknologinya ke DJI. Salah satu alasan yang diungkapkan adalah DJI dianggap turut serta dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Tiongkok.
"Mereka melakukan skala besar pelanggaran HAM di Tiongkok dengan melakukan pengawasan teknologi tinggi," ujar Pemerintah AS.
Hal ini terlihat bersangkutan dengan keterlibatan DJI dalam menyediakan drone bagi Pemerintah Tiongkok untuk mengawasi kamp tahanan di provinsi Xinjiang.
Karena masuk dalam daftar hitam, perusahaan AS akan kesulitan menyediakan komponen bagi DJI untuk dipakai di produk drone mereka, sehingga kemungkinan ada dampak cukup besar bagi DJI. Kemudian, toko di AS mungkin juga terhambat dalam menjual produk DJI.
Selain Huawei dan kemudian DJI, AS juga baru saja menambahkan perusahaan raksasa chip Tiongkok SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) dalam daftar hitam karena dianggap punya keterkaitan dengan militer Tiongkok.
Kemudian, Departemen Perdagangan AS juga menambahkan AGCU Scientech, Instrumen, Tiongkok National Scientific Instruments and Materials, dan Kuang-Chi Group. Perusahaan-perusahaan tersebut memungkinkan pelanggaran berskala luas di Tiongkok melalui pengumpulan dan analisis genetik.
Baca juga:
Mengutip Antara, Departemen Perdagangan AS mengatakan bahwa dalam beberapa kasus, perusahaan-perusahaan itu telah memfasilitasi ekspor barang oleh Tiongkok yang membantu rezim represif di seluruh dunia. Hal itu bertentangan dengan kepentingan kebijakan luar negeri AS.
Diketahui, sebelumnya Pemerintah AS telah menyuarakan keprihatinan mereka tentang DJI dan pembuat drone asal Tiongkok lainnya. Pada Januari 2020, Department of Homeland Security (DHS) AS mengatakan akan menghentikan sekitar 800 drone buatan Tiongkok.
Namun, ternyata AS sudah cukup lama cemas mengenai DJI. Pada 2019, DHS memperingatkan perusahaan-perusahaan AS untuk waspada terhadap kebocoran data perusahaan jika mereka menggunakan drone buatan Tiongkok.
Menurut DHS, drone tersebut bisa saja mempunyai komponen yang bisa mencuri data perusahaan dan serta membagikan informasi pribadi yang disimpan di server mereka.
Pernyataan itu ditepis oleh DJI. Menurut mereka, tak ada bukti yang mendukung tudingan bahwa DJI dimanfaatkan Pemerintah Tiongkok untuk aksi tersebut.
"Di DJI, keamanan adalah inti dari semua hal yang kami lakukan, dan keamanan dari teknologi kami sudah diverifikasi secara independen oleh Pemerintah AS dan bisnis-bisnis besar di AS," ujar juru bicara DJI, Adam Lisberg. (scp)
Baca juga:
