Pers Digunakan Sebagai Alat Perjuangan, Bukan Kepentingan Pemilik Modal

Merahputih.com - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai Kalangan pers nasional harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dalam memberitakan sehingga bukan untuk kepentingan para pemilik modal.

"Dulu, misalnya, Mohammad Hatta mendirikan Majalah Daulat Ra'jat, atau Soekarno memimpin Fikiran Ra'jat dan Soeloeh Indonesia Moeda. Media-media itu digunakan sebagai alat perjuangan, untuk membela kepentingan rakyat banyak, bukan kepentingan para pemilik modal," kata Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (9/2) dilansir Antara.

Menurut Fadli Zon, pada masa pergerakan nasional, pers memang erat bersinggungan dengan politik. Tapi politiknya adalah politik kebangsaan, bukan politik partisan.

Untuk itu, politisi Gerindra itu mengingatkan pers di Indonesia tidak kembali lagi kepada zaman pers kolonial yang sepenuhnya dikendalikan para pemilik modal.

Fadli mencontohkan, surat kabar AID de Preanger Bode pada awal abad ke-20 adalah juru bicaranya para pemodal yang menguasai perkebunan teh, karet, dan kina.

Selain itu, media Soerabajaasch Handelsblad, adalah corongnya para pemodal yang menguasai industri gula, sehingga banyak media merupakan juru bicara dari para pemilik modal.

"Tentu kita tak ingin mengulang lagi semua itu. Di hari pers ini, saya ingin mengajak insan pers Indonesia untuk mengingat kembali khittahnya," katanya.

Ia mengajak para jurnalis harus kembali ke barak dan menjaga diri terhadap hegemoni kekuasaan, serta harus menjaga kehormatan penanya.

Hal tersebut, karena sesungguhnya pena jurnalis jauh lebih tajam dari sebilah pedang.

"Selamat Hari Pers Nasional, semoga di tahun politik, pers menjadi oase yang mengawal demokrasi dengan profesional dan independen," ucap Fadli.

Menurut dia, pers di tengah iklim demokrasi memiliki tantangan yang jauh berbeda dengan tantangan zaman otoritarian.

Salah satu tantangan tersebut adalah rangkap posisi antara pemilik media dan politisi yang dinilai kerap menyulitkan posisi pers sehingga pers kemudian tidak mudah lagi mempertahankan independensinya.

Padahal, bila jurnalis tidak lagi independen, maka pers tentu akan kehilangan kredibilitasnya sebagai juru terang masyarakat. (*)