Adinda Nurrizki
Merahputih Politik- Hingga kini polemik soal Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-Undangan (Perppu) No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung tak kunjung usai.
Koordinator Manajer Program Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto mengatakan, perbedaan sikap di parlemen dalam memandang Perppu tersebut menjadi pemicu utama dari ketidakpastian prosesi pilkada. Sebab, hingga kini belum ada payung hukum jelas atas pelaksanaan pilkada langsung, karena itu Perppu yang lahir di akhir era kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus mendapatkan perhatian serius.
"Perppu harus jadikan prioritas pembahasan oleh DPR agar pelaksanaan pemilukada memiliki payung hukum dan perhatian pemimpin di daerah tidak terlaksana akibat tidak ada pemilukada," kata Sunanto, ketika dihubungi, Jakarta, Selasa (9/12).
Penggiat demokrasi yang akrab disapa Cak Nanto ini memprediksi kekuatan politik di Parlemen kembali terbelah dalam memandang Perrpiu. Hal tersebut diperkuat dengan sikap Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie yang tegas-tegas menolak Perrpu tersebut.
Namun, lanjut Cak Nanto, tidak semua partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) akan mengikuti sikap politik Golkar. "Tidak semua akan mengikuti Golkar. Yang pasti tidak ikut Demokrat,"
Cak Nanto menambahkan, dua partai yang bakal mengikuti Golkar, yakni Gerindra dan PKS. Perpecahan di tubuh Golkar juga memberikan andil suara mengarah kemana.
"Apalagi Golkar saat ini dalam kondisi masih pecah maka ini semakin runyam kalau KMP ikut Golkar," pungkasnya.
