Adinda Nurrizki
Merahputih Politik- Pemikir Politik Puspol Indonesia, Ubedilah Badrun, menilai diskursus Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-undangan (Perppu) No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung sama sekali tidak berkaitan erat dengan kepentingan publik.
Pemikir politik yang akrab disapa Ubed berpendapat polemik Perppu Pilkada Langsung termasuk didalamnya permintaan Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar didukung rakyat bermotif politis.
"Permintaan dukungan rakyat oleh SBY menunjukan bahwa polemik Perppu pilkada lebih sebagai arena komoditas politik para elit politik," kata Ubed kepada merahputih.com, Jakarta, Jumat (5/12).
Bekas aktivis pergerakan 1998 ini menambahkan sebagai komoditas politik tentu saja ada tarik ulur kepentingan antar elit politik. Termasuk di dalamnya kontestasi sengit antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang membawa-bawa nama rakyat.
Sementara itu, terkait sikap Partai Golkar yang tegas menolak Perppu dipandang sebagai hak politik dan konstitusional partai beringin tersebut.
"Golkar menolak Perppu, itu hak politik golkar yang juga dijamin Undang Undang,” demikian Ubed.
Sekedar kilas balik, penolakan partai Golkar atas Perppu yang diterbitkan oleh Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ditegaskan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar ke IX di Bali.
Fraksi Golkar di DPR diminta untuk memperjuangkan penolakan itu, sekaligus memperjuangkan diberlakukannya UU Pilkada dan UU Pemda.
Pertimbangannya, kata Ketua Komisi Organisasi, Rully Chaerul Azwar, pemberlakuan UU Pilkada yang telah disahkan bersama DPR dan pemerintah telah selaras dengan UUD 1945 terutama pasal 18 tentang otonomi daerah.
Bukan hanya itu Rully juga menuding pilkada langsung cenderung liberal karena telah menyuburkan kecenderungan transaksional yang masif. Selain itu, DPRD dapat lebih berfungsi dalam pengawasan dibandingkan bila kepala daerah dihasilkan dari pilkada langsung.
"Kami lihat, dalam pilkada dari tahun 2005 sampai sekarang itu kecenderungannya transaksional," katanya.
