Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Kemenko Polhukam meyakinkan masyarakat bahwa penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Keorganisasian Masyarakat (ormas) tidak akan membuat pemerintah menjadi otoriter. Justru Perppu tersebut merupakan versi penyempurnaan dari UU No. 17 Tahun 2013.
Asisten Deputi Bidang Hukum Kemenko Polhukam Heni Susila mengatakan, Perppu Ormas akan lebih demokratis karena terkandung tahapan-tahapan proses pencabutan izin ormas. Jadi, kata Heni, ormas diberikan kesempatan untuk membela diri.
"Di sini ormas dapat melakukan pembelaan dengan mengajukan keberatan melalui pengadilan, itu yang menonjol. Tidak represif," kata Heni saat gelar diskusi di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (17/7).
Berbeda dengan UU Nomor 17 Tahun 2013, ormas yang dinyatakan dibubarkan tidak bisa melakukan pembelaan atau mengajukan keberatan.
Ia juga meyakinkan masyarakat bahwa penerbitan Perppu Ormas tidak tiba-tiba ada dan ditandatangani presiden. Sudah ada persiapan dan diskusi panjang.
"Yang jelas penerbitan Perppu demi kepentingan bangsa dan falsafah negara," tandasnya. (Fdi)
Baca berita terkait Perppu Ormas lainnya di: Perppu Ormas Sangat Demokratis
