Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Partai Demokrat mengeluarkan pernyataan sikap terkait dugaan ketidakadilan yang dialami sejumlah kadernya saat akan menghadapi pemilihan kepala daerah. Dan, yang teranyar adalah laporan kasus yang dialami calon Gubernur Kaltim Syaharie Jaang ke Bareskrim Polri, Rabu (3/1).
Pernyataan itu dikeluarkan setelah Ketua Umum Partai Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumpulkan petinggi partainya di Wisma Proklamasi, Rabu (3/1) malam . Presiden RI ke-6 ini langsung memimpin rapat tertutup yang berlangsung sekitar pukul 20.00 WIB tersebut.
Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan saat dikonfirmasi mengatakan, rapat tersebut digelar untuk menyikapi kondisi politik terkini.
Hinca Pandjaitan membeberkan rangkaian ketidakadilan yang terjadi sejak Pilkada DKI Jakarta. Saat itu pasangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Silvana Murni diperiksa untuk sebuah kasus yang tidak ada kejelasannya sampai saat ini.
Belum lagi, kasus penyerangan rumah kediaman Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), berikut tudingan yang disampaikan mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Hal ini masih ditambah dengan tudingan terhadap SBY yang dianggap mendanai Aksi 411 dan 212 yang membuat suara AHY-Sylvi menurun drastis.
Kedua, kata Hinca, menimpa kepada calon Gubernur Lukas Enembe yang merupakan kader dan diusung yang kedua kalinya sebagai calon Gubernur Papua. Dikatakannya, Lukas dipaksa menandatangani wakilnya oleh parpol tertentu yang tidak sesuai keinginannya.
"Karena itu tindakan sewenang-wenang, kader kami membentuk TPF kami tuntaskan secara baik dan sampaikan kepada Presiden Jokowi. Terima kasih Jokowi kami telah deklarasikan pak lukas sebagai inkumben yang maju. Itu pengalaman kedua tak adil," ujar Hinca saat jumpa pers di Kantor Pusat Demokrat, Jakarta, Rabu (3/1).
Ketidakadilan yang ketiga, lanjut Hinca menimpa pada kader Demokrat yakni Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang yang berpasangan dengan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi. Kedua kader demokrat itu telah diduetkan untuk Pilgub Kalimantan Timur. Namun anehnya, Syaharie dipanggil oleh parpol tertentu agar bersedia mengganti wakilnya dengan Kapolda Kaltim. Syaharie menolak lantaran sudah ditentukan wakilnya yakni Rizal.
Menurut Hinca, karena Syaharie menolak, maka kadernya tersebut mendapat informasi bahwa akan ada kasus hukum yang diangkat berkenaan dengan dugaan keterlibatan Syaharie. Puncaknya hari ini Syaharie memenuhi panggilan Bareksrim Polri.
"Tanggal 26 desember sudah ada laporan polisi ke Bareskrim. (Tanggal) 27 keluar panggilan untuk diperiksa tanggal 29. Tentu Pak Jaang belum siap. (Tangga) 29 ditunda jadi sampe tanggal 2 (Januari)," paparnya.
Terkait hal itu, parpol berlambang bintang mercy itu meminta pemerintah tidak diam. Hinca mengaku percaya bahwa Jokowi tidak mengetahui mengenai masalah ini. Kendati begitu, ia berharap Jokowi sebagai kepala pemerintahan menghentikan proses yang dianggapnya tidak adil ini.
"Kami percaya dan berharap Presiden Jokowi untuk pastikan Pilkada 2018 berjalan adil jujur dan demokratis," pungkasnya. (Fdi)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Nah Lho! SBY Kumpulkan Petinggi Partai Demokrat, Ada Apa?
