Pernyataan Panglima TNI Terkait Operasi Penumpasan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua

MerahPutih.com - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan, operasi penumpasan Kelompok Kriminal Bersenjata-Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (KKB-TPN OPM) di wilayah Kimbeli dan Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, pada Jumat (17/11) semata-mata demi menyelamatkan masyarakat sipil.

"Gerakan separatis ini sudah melakukan pembunuhan. Kemudian melakukan penyanderaan. Penyanderaan itu bukan disekap dalam satu ruangan, tetapi di suatu lokasi dan membuat mereka tidak bisa ke mana-mana, tidak mendapat layanan apa pun, baik pendidikan, kesehatan, dan lainnya," kata Jenderal Gatot Nurmantyo kepada wartawan di Tembagapura, Papua, Minggu (19/11).

Panglima TNI bersama sejumlah pejabat teras Mabes TNI secara khusus datang ke Tembagapura, Timika, pada Sabtu (18/11) dalam rangka menganugerahkan kenaikan pangkat luar biasa kepada 58 prajurit TNI yang terlibat langsung dalam tim penumpasan KKB-TPN OPM.

Para prajurit TNI yang mendapat kenaikan pangkat luar biasa itu berasal dari kesatuan Batalyon Infanteri 751 Rider Jayapura, Komando Pasukan Khusus (Kopassus), dan Peleton Intai Tempur (Tontaipur) Kostrad.

Upacara penganugerahan kenaikan pangkat luar biasa kepada puluhan prajurit TNI itu berlangsung di Kampung Utikini Lama, Distrik Tembagapura, Minggu pagi.

Jenderal Gatot mengatakan, sedianya pemberian kenaikan pangkat luar biasa itu dilaksanakan di Kampung Kimbeli atau Kampung Banti.

Namun, rencana itu dibatalkan lantaran akses jalan kedua kampung tersebut dalam kondisi rusak berat lantaran digali menggunakan alat berat oleh pihak KKB-TPN OPM, beberapa waktu lalu.

Panglima TNI menegaskan selama, ratusan warga sipil diisolasi di Kimbeli, Banti dan area longsoran dekat Kali Kabur, warga mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari KKB-TPN OPM.

"Para sandera juga terintimidasi, bahkan 12 wanita dilaporkan mengalami kekerasan seksual," tegas Panglima TNI.

Tidak hanya itu, kata Panglima TNI, sebagian warga sipil mengaku dijarah dan dirampas harta bendanya.

Berdasarkan data yang diterima pihak kepolisian, jumlah uang yang dirampas mencapai Rp 107,5 juta, emas hasil dulangan yang dijarah sebanyak 254,4 gram, dan sebanyak 200-an telepon genggam disita oleh KKB.

Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan, tindakan tersebut tidak bisa dibiarkan terus berlangsung sehingga negara melalui aparat TNI dan Polri harus hadir untuk menyelamatkan masyarakat sipil.

"Urgensinya, karena penyanderaan sudah dilakukan sejak tanggal 1 November dan semakin hari kesehatan para sandera semakin menurun, kelaparan karena persediaan logistik mereka sudah mulai habis sehingga harus segera diambil tindakan tegas," katanya.

Tindakan tegas itu harus segera dilakukan mengingat berbagai upaya pendekatan telah dilakukan oleh Kapolda Papua Irjen Polisi Boy Rafli Amar bersama para tokoh tapi tidak juga meluluhkan hati para anggota kelompok separatis bersenjata itu.

"Pak Kapolda sudah menggunakan berbagai macam cara untuk negosiasi, baik melalui tokoh gereja, tokoh masyarakat, Pemda dan semua upaya dilakukan," kata Gatot. (*)