Pernyataan Panglima TNI Terkait Operasi Penumpasan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Minggu, 19 November 2017
Pernyataan Panglima TNI Terkait Operasi Penumpasan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (kedua kiri) didampingi Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Agus Surya Bakti (kiri) dan Kapolda Sulsel Irjen Pol Muktiono (ketiga kiri). (ANTARA FOTO/Dewi Fajriani

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan, operasi penumpasan Kelompok Kriminal Bersenjata-Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (KKB-TPN OPM) di wilayah Kimbeli dan Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, pada Jumat (17/11) semata-mata demi menyelamatkan masyarakat sipil.

"Gerakan separatis ini sudah melakukan pembunuhan. Kemudian melakukan penyanderaan. Penyanderaan itu bukan disekap dalam satu ruangan, tetapi di suatu lokasi dan membuat mereka tidak bisa ke mana-mana, tidak mendapat layanan apa pun, baik pendidikan, kesehatan, dan lainnya," kata Jenderal Gatot Nurmantyo kepada wartawan di Tembagapura, Papua, Minggu (19/11).

Panglima TNI bersama sejumlah pejabat teras Mabes TNI secara khusus datang ke Tembagapura, Timika, pada Sabtu (18/11) dalam rangka menganugerahkan kenaikan pangkat luar biasa kepada 58 prajurit TNI yang terlibat langsung dalam tim penumpasan KKB-TPN OPM.

Para prajurit TNI yang mendapat kenaikan pangkat luar biasa itu berasal dari kesatuan Batalyon Infanteri 751 Rider Jayapura, Komando Pasukan Khusus (Kopassus), dan Peleton Intai Tempur (Tontaipur) Kostrad.

Upacara penganugerahan kenaikan pangkat luar biasa kepada puluhan prajurit TNI itu berlangsung di Kampung Utikini Lama, Distrik Tembagapura, Minggu pagi.

Jenderal Gatot mengatakan, sedianya pemberian kenaikan pangkat luar biasa itu dilaksanakan di Kampung Kimbeli atau Kampung Banti.

Namun, rencana itu dibatalkan lantaran akses jalan kedua kampung tersebut dalam kondisi rusak berat lantaran digali menggunakan alat berat oleh pihak KKB-TPN OPM, beberapa waktu lalu.

Panglima TNI menegaskan selama, ratusan warga sipil diisolasi di Kimbeli, Banti dan area longsoran dekat Kali Kabur, warga mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari KKB-TPN OPM.

"Para sandera juga terintimidasi, bahkan 12 wanita dilaporkan mengalami kekerasan seksual," tegas Panglima TNI.

Tidak hanya itu, kata Panglima TNI, sebagian warga sipil mengaku dijarah dan dirampas harta bendanya.

Berdasarkan data yang diterima pihak kepolisian, jumlah uang yang dirampas mencapai Rp 107,5 juta, emas hasil dulangan yang dijarah sebanyak 254,4 gram, dan sebanyak 200-an telepon genggam disita oleh KKB.

Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan, tindakan tersebut tidak bisa dibiarkan terus berlangsung sehingga negara melalui aparat TNI dan Polri harus hadir untuk menyelamatkan masyarakat sipil.

"Urgensinya, karena penyanderaan sudah dilakukan sejak tanggal 1 November dan semakin hari kesehatan para sandera semakin menurun, kelaparan karena persediaan logistik mereka sudah mulai habis sehingga harus segera diambil tindakan tegas," katanya.

Tindakan tegas itu harus segera dilakukan mengingat berbagai upaya pendekatan telah dilakukan oleh Kapolda Papua Irjen Polisi Boy Rafli Amar bersama para tokoh tapi tidak juga meluluhkan hati para anggota kelompok separatis bersenjata itu.

"Pak Kapolda sudah menggunakan berbagai macam cara untuk negosiasi, baik melalui tokoh gereja, tokoh masyarakat, Pemda dan semua upaya dilakukan," kata Gatot. (*)

#Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) #OPM #Panglima TNI #Jenderal Gatot Nurmantyo
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
8 Anggota OPM Berikrar Kembali ke NKRI, TNI : jangan Bangun Masa Depan Papua dengan Permusuhan
Menunjukkan komitmen dari masyarakat untuk menjaga kedamaian dan mendukung pembangunan daerah.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
8 Anggota OPM Berikrar Kembali ke NKRI, TNI : jangan Bangun Masa Depan Papua dengan Permusuhan
Berita Foto
Raker Menhan dan Panglima TNI Bahas Perkembangan Dinamika Geopolitik Global
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (tengah) bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 19 Mei 2026
Raker Menhan dan Panglima TNI Bahas Perkembangan Dinamika Geopolitik Global
Indonesia
Kumpulkan Mantan Panglima TNI, Menhan Sjafrie Yakinkan Soal Prinsif Kepentingan Nasional
Dinamika strategi pertahanan negara yang baru tetap harus mengakar pada dua prinsip tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulkan Mantan Panglima TNI, Menhan Sjafrie Yakinkan Soal Prinsif Kepentingan Nasional
Indonesia
TNI Bantah Terlibat Insiden Penembakan Anak di Jigiunggi Papua
TNI bantah terlibat penembakan anak di Kampung Jigiunggi, Papua.
Wisnu Cipto - Senin, 20 April 2026
TNI Bantah Terlibat Insiden Penembakan Anak di Jigiunggi Papua
Indonesia
3 Warga Papua Diduga Anggota OPM Terlibat Penembakan Pembagian BLT Ucapkan Janji Setia NKRI
Dalam pernyataan ikrarnya, ketiganya dengan tegas menyatakan akan selalu setia kepada NKRI, menolak segala bentuk gerakan separatis
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 30 Maret 2026
3 Warga Papua Diduga Anggota OPM Terlibat Penembakan Pembagian BLT Ucapkan Janji Setia NKRI
Indonesia
Lebaran di Garis Depan, Operasi Damai Cartenz 2026 Pastikan Papua Aman Saat Warga Asyik Sungkeman
Para penjaga perdamaian ini memilih setia pada garis tugas, memastikan stabilitas tetap terjaga kala sebagian besar penduduk negeri merayakan kemenangan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 24 Maret 2026
Lebaran di Garis Depan, Operasi Damai Cartenz 2026 Pastikan Papua Aman Saat Warga Asyik Sungkeman
Indonesia
Panglima TNI Hidupkan Jabatan Kaster, DPR Tegaskan Bukan Dwifungsi ABRI
Komisi I DPR menanggapi keputusan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menghidupkan jabatan Kaster. Tegaskan kebijakan ini bukan kembalinya dwifungsi ABRI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 13 Maret 2026
Panglima TNI Hidupkan Jabatan Kaster, DPR Tegaskan Bukan Dwifungsi ABRI
Indonesia
TNI Siaga 1 di Tengah Konflik Timur Tengah, DPR: Antisipasi Ancaman Siber hingga Infiltrasi Informasi
Status siaga 1 TNI diberlakukan di tengah meningkatnya ketegangan konflik Timur Tengah. Antisipasi ancaman siber, infiltrasi informasi, dan dinamika geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 12 Maret 2026
TNI Siaga 1 di Tengah Konflik Timur Tengah, DPR: Antisipasi Ancaman Siber hingga Infiltrasi Informasi
Indonesia
Terapkan Status Siaga 1 untuk Semua Tentara, Panglima TNI: Hal Biasa untuk Menguji Kesiapsiagaan Prajurit
Status siaga 1 diterapkan untuk memeriksa kesiapan TNI dalam menghadapi situasi darurat.
Dwi Astarini - Rabu, 11 Maret 2026
Terapkan Status Siaga 1 untuk Semua Tentara, Panglima TNI: Hal Biasa untuk Menguji Kesiapsiagaan Prajurit
Indonesia
TNI Terapkan Siaga 1, DPR: Bukan Berarti Indonesia dalam Kondisi Darurat
Penetapan status siaga 1 oleh Panglima TNI merupakan hal wajar sebagai langkah antisipasi dari meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah.
Wisnu Cipto - Minggu, 08 Maret 2026
TNI Terapkan Siaga 1, DPR: Bukan Berarti Indonesia dalam Kondisi Darurat
Bagikan