Thomas Kukuh
MerahPutih.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membuat pernyataan yang mengejutkan. Pasalnya, Gatot menyebut ada pihak yang mencatut nama Presiden Joko Widodo perihal penyelundupan 5.000 pucuk senjata api ilegal.
Sebelumnya, jenderal bintang empat ini juga membuat hal yang kontroversial dengan menginstruksikan seluruh prajuritnya untuk menonton kembali film 'Pengkhianatan G30S/PKI' yang akhirnya menimbulkan pro dan kontra.
Tindakan mantan Kepala Staf Angkaran Darat (KSAD) itu pun menuai kritik dan kecaman. Sejumlah pihak menilai Jenderal Gatot sedang melancarkan manuver politik menjelang pesta demokrasi 2019.
Pasalnya, banyak opini berhembus bahwa pria kelahiran Tegal, Jawa Tengah ini memang menjadi salah satu nama yang digadang-gadang akan menjadi kuda hitam di pilpres 2019 mendatang.
Berbagai pihak pun meminta Komisi I DPR RI selaku mitra kerja TNI segera memanggil Gatot untuk dimintai klarifikasinya soal pernyataan kontroversialnya tersebut. Pasalnya, Menkopolhukam Wiranto telah mengklarifikasi pernyataan kontroversial Gatot tersebut.
Dalam pernyataannya, Wiranto menyebut bahwa ada pengadaan senjata laras panjang buatan PT Pindad untuk Badan Intelijen Negara (BIN). Jumlahnya pun hanya 500, berbeda jauh dengan yang diucapkan Gatot yakni 5.000 senjata.
Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta meminta semua pihak yang ada di pemerintahan saat ini untuk saling bersinergi membangun negeri.
"Ya memang sebetulnya secara umum kita pengen semua komponen yang ada di pemerintahan ini kompak, baik-baik lah semua. Koordinasi dengan baik," kata Sukamta di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (25/9).
Menurutnya, hal tersebut harus segera tercipta agar pembangunan bangsa ini bisa berjalan maju. Bukan malah menimbulkan kegaduhan-kegaduhan di masyarakat.
"Itu aja yang kita harapkan (kompak) karena negara ini membutuhkan semua pihak berjalan dengan baik dan kompak," tandad politisi PKS ini.
Lebih lanjut Sukamta mengatakan bahwa Komisi I pasti akan memanggil Gatot untuk dimintai klarifikasinya tersebut. Rencananya, hal itu akan dilakukan usai HUT TNI pada 5 Oktober mendatang.
"Kita ada rencana Rakor dengan Panglima dalam rangka membahas anggaran. Tapi saya kira karena waktu beliau sibuk, ya sehingga kita satukan saja (minta klarifikasi soal senjata ilegal)," pungkasnya. (Pon)
