Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pernyataan menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dinilai arogan dan antikritik. Pasalnya, Edhy Prabowo tetap akan melakukan ekspor benih lobster walaupun banyak penolakan dari masyarakat Indonesia.
Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) Bintang Wahyu Saputra mengatakan, Edhy terkesan anti demokrasi karena seperti ngotot melanjutkan kebijakan ekspor benih lobster meski mayoritas suara menolaknya.
"Menteri kok anti demokrasi. Anti diberi masukan. Belum juga 100 hari kerja sudah buat gaduh dan ribut ditengah presiden dan menteri lainnya sibuk bekerja untuk kemaslahatan," kata Bintang kepada Merahputih.com di Jakarta, Minggu (22/12).
Baca Juga:
Mumpung Tanggal Muda, Yuk Santap Menu Lobster di Empat Resto Jakarta Ini
Menurut Bintang, langkah Edhy bisa menjadi hambatan bagi pemerintahan Joko Widodo yang sedang getol melakukan pembangunan.
"Jangan sampai menjadi benalu bagi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang mempunyai visi Indonesia maju," ujar Bintang.
Bintang mengatakan Edhy sebaiknya mencari cara untuk menghentikan penyeludupan benih lobster dan melakukan kerja secara nyata yang menambah devisa negara tanpa merusak alam dan merugikan Indonesia Kedepan.
"Jika dihitung secara ekonomi, nilai benih lobster lebih kecil dari pada lobster yang sudah matang dan siap untuk dijual. Pak Edhy Prabowo seharusnya berfikir budidaya dan pengembangan lobster seperti negara Vietnam," jelas Bintang.
Ia pun mempertanyakan kemungkinan ada motif terselubung dalam rencana Edhy. "Kenapa ngotot ingin menjual benih lobster yang menimbulkan polemik dimasyarakat. Ada apa sebenarnya? Jangan-jangan ada udang dibalik batu?," tanya Bintang heran.
Edhy pun meminta presiden Jokowi untuk memanggil Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo sebagai evaluasi atas rencana kebijakan eksport benih lobster yang banyak menuai penolakan. "Jika Edhy Prabowo tetap memaksakan kehendaknya untuk mengekspor benih lobster, ini akan mengundang kontroversi," jelas dia.
Aparat dan badan pelelangan usaha juga diminga untuk mengawal ketat proses eksport benih lobster. "Karena diduga terjadi KKN didalam penunjukan perusahaan yang akan menjadi pelaksana pengekspor benih lobster tersebut," tutup Bintang.
Baca Juga:
Diketahui sebelumnya, menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mengatakan tidak akan terpengaruh dengan sejumlah penolakan masyarakat melalui media sosial untuk mengekspor benih lobster.
Edhy pun mengaku tetap akan terus melangkah dan tidak akan ragu untuk mengambil kebijakan meski ditentang sejumlah kalangan karena dikhawatirkan menguntungkan negara tujuan ekspor seperti Vietnam.
"Jadi bapak ibu sekalian jangan uji keberanian saya menghadapi ini," katanya di Rapat Kerja Teknis Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) di Sleman, Kamis (19/12). (Knu)
