Periksa Anak Buah Anies, KPK Dalami Pengelolaan Keuangan APBD DKI

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri atas kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur, Rabu (4/8) kemarin.

Selain Edi, tim penyidik juga turut memeriksa Kepala Bidang Pembinaan Pembiayaan BPKD DKI Jakarta Asep Erwin Djuanda dan pejabat BPKD DKI Jakarta Faisal Syafruddin serta pegawai BUMD DKI Jakarta Farouk. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rudy Hartono Iskandar.

Baca Juga

KPK Dalami Mark Up Harga Tanah di Munjul Lewat Direktur Sarana Jaya

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan dalam pemeriksaan terhadap anak buah Gubernur DKI Anies Baswedan itu, tim penyidik mendalami pengelolaan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta.

"Para saksi seluruhnya hadir dan dikonfirmasi antara lain pengetahuan para saksi mengenai proses pengelolaan keuangan APBD DKI Jakarta yang diduga terdapat adanya peruntukkan yang tidak sesuai khususnya terkait pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (5/8).

Sebelumnya Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri menyatakan pihaknya akan mendalami besaran anggaran yang dikeluarkan dari APBD DKI Jakarta untuk pembelian tanah di Munjul, DKI Jakarta yang berujung rasuah tersebut.

"Jadi tentu itu akan didalami, termasuk berapa anggaran yang sesungguhnya yang diterima BUMD Sarana Jaya," kara Firli dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/8) malam.

Firli menyebut pihaknya menemukan dua dokumen terkait pencairan dana untuk pembelian tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Salah satu dokumen yang ditemukan untuk pembelian tanah itu mencapai Rp 1,8 triliun.

"Cukup besar yang kami terima, misalnya angkanya sesuai dengan APBD itu ada Surat Keputusan Nomor 405 itu besarannya Rp 1,8 triliun. Terus ada lagi Surat Keputusan Nomor 1684 itu dari APBD Perubahan sebesar Rp 800 miliar," kata Firli.

Baca Juga

KPK Cecar Senior Manajer Sarana Jaya Terkait Investasi Tanah Munjul

Sebelumnya, KPK memastikan bakal segera memeriksa Gubernur DKI Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur Tahun Anggaran 2019.

Firli Bahuri mengatakan, pemeriksaan terhadap Anies dan Prasetyo Edi dilakukan lantaran keduanya diduga mengetahui proses pengadaan tanah ini. Apalagi, anggaran dalam pengadaan tanah Munjul bersumber dari APBD yang dibahas dan ditetapkan oleh Pemprov dan DPRD DKI. (Pon)