Mula Akmal
MerahPutih.com - Pemerintah akan mengintegrasikan data penduduk miskin dari Badan Pusat Statistik (BPS), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, dimana pemerintah sedang mempersiapkan pengintegrasian data kemiskinan untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Baca Juga:
Wapres Ma'ruf Amin Buka Opening Ceremony ASEAN Para Games di Stadion Manahan
"Sehingga semuanya disatukan menjadi satu data yang utuh," kata Wakil Presiden setelah memimpin rapat pleno mengenai implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Dikutip dari Antara, Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah selama tahun 2022 melakukan survei di 212 kabupaten dan kota.
"Diharapkan itu bisa memenuhi. Baik data yang nanti ada tertinggal, itu masih akan ada validasi lagi, menyusul lagi, karena itu kita libatkan dari pemerintah daerah," katanya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan, bahwa pemerintah mengupayakan akurasi data pendukung upaya penanganan kemiskinan.
"Karena itu untuk penanganan kemiskinan ekstrem ini datanya kita gunakan data spesifik, namanya P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem). P3KE ini adalah data yang data final dari triangulasi, pemutakhiran melalui penyortiran data-data yang ada," kata Muhadjir.
Data P3KE antara lain bersumber dari hasil survei BPS, DTKS Kementerian Sosial, data keluarga BKKBN, dan data desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
"Nanti ada tambahan dari Kementerian Kesehatan, dari kementerian di bawah Pak Menko Ekonomi, nanti akan kita kompilasi," katanya.
Baca Juga:
Wapres Ma'ruf Amin Sebut Tak Ada Unsur Politik dalam Pertemuannya dengan Anies
Pemerintah, menurut dia, akan melakukan pengecekan silang data dari sumber-sumber data yang digunakan untuk memastikan kelompok target program penanganan kemiskinan berdasarkan nama dan alamat.
"Kalau nanti belum ada NIK (nomor induk kependudukan), justru ini menjadi kesempatan untuk mereka (warga dalam kategori) kemiskinan ekstrem ada NIK-nya. Jadi (yang) selama ini tidak dapat bansos kita pastikan (akan) dapat bansos," kata Muhadjir.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2022 mencapai 9,54 persen dari total penduduk, yang jumlahnya 270,20 juta jiwa menurut hasil sensus penduduk tahun 2020.
Sedangkan angka kemiskinan ekstrem, menurut dia, sudah turun menjadi 2,04 persen atau sekitar 5,59 juta orang pada Maret 2022.
Instruksi Presiden No.4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ditetapkan pada 8 Juni 2022 guna mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Instruksi Presiden tersebut mengamanatkan kepada 22 kementerian, enam lembaga, dan pemerintah daerah untuk menjalankan langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing guna melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Ukuran tingkat kemiskinan ekstrem yang digunakan pemerintah mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu 1,9 dolar AS PPP (purchasing power parity/paritas daya beli) per kapita per hari, di bawah ukuran tingkat kemiskinan yang digunakan BPS sebesar 2,5 dolar AS PPP per kapita per hari. (*)
Baca Juga:
