Perbatasan Diblokade Israel, Ribuan Warga Gaza Gagal Berangkat Haji

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Jumat, 14 Juni 2024
Perbatasan Diblokade Israel, Ribuan Warga Gaza Gagal Berangkat Haji

Umat muslim menghadap Kakbah seusai tawaf di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Kamis (23/5/2024). (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Agresi Israel ke Jalur Gaza dan pendudukan Israel atas perbatasan Rafah yang menghubungkan Gaza dengan Mesir telah menyebabkan ribuan warga Palestina gagal berhaji tahun ini.

"Penutupan titik penyeberangan Rafah dan konflik yang masih berlangsung menyebabkan 2,500 jamaah haji Gaza, termasuk misi pendampingnya, tak bisa berangkat haji," kata Juru Bicara Kementerian Wakaf Gaza, Ikrami Al-Mudallal, dikutip Antara, Jumat (14/6).

Al-Mudallal mengatakan saat ini masih terus berkomunikasi dengan otoritas Arab Saudi dan Mesir untuk mencari solusia atas hak rakyat Palestina untuk berhaji tetap dapat berangkat.

Minimal, lanjut dia, amaah haji Gaza yang tak bisa berangkat tahun ini akan diprioritaskan untuk pemberangkatan tahun depan. Apalagi, banyak dari mereka yang telah menunggu bertahun-tahun dan 70 persen di antaranya lansia.

Baca juga:

Polisi Beri Peringatan untuk Pelajar yang Diduga Singgung Palestina

Sebelumnya, Kerajaan Arab Saudi kembali mengundang secara khusus 1.000 jamaah haji tambahan dari Gaza pada 6 Juni lalu. Jamaah terpilih adalah mereka yang berada di luar Gaza akibat mengungsi dari perang atau menerima perawatan medis.

Kementerian Wakaf Gaza sampai harus menyelenggarakan undian pada Maret 2023 untuk memilih jamaah haji yang akan berangkat tahun 2023 dan 2024 karena terbatasnya kuota haji dan blokade Israel. Lansia dan penderita sakit diutamakan mendapatkan undian itu.

Namun, titik perbatasan Rafah sejak 7 Mei diblokade pasukan Israel yang menyebabkan jamaah haji dari Gaza gagal berangkat. "Pelanggaran yang jelas terhadap kebebasan beragama dan hukum kemanusiaan internasional," tandas jubir Kementerian Wakaf Gaza itu. (*)

#Ibadah Haji
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut calon haji khusus yang baru mendaftar, tetapi bisa berangkat tanpa mengantre di kasus dugaan korupsi penentuan kuota.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Indonesia
BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024
Pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.
Dwi Astarini - Rabu, 03 September 2025
BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024
Indonesia
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Posisi pemimpin kementerian baru tersebut membutuhkan sosok yang kompeten, profesional, dan memiliki rekam jejak yang baik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Indonesia
BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri
Transformasi dari Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian memang merupakan amanat dari UU Haji.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 28 Agustus 2025
BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri
Indonesia
Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek
Padahal, ia menilai ada banyak alternatif bandara internasional lain yang bisa digunakan untuk melancarkan arus keberangkatan dan kepulangan jemaah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek
Indonesia
Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah
Sebagai informasi, dalam rapat paripurna ini, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang akan menjadi landasan perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 26 Agustus 2025
Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah
Indonesia
Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tidak akan ikut dimasukkan dalam Kementerian Haji dan Umrah karena menurutnya lebih baik pengelolaan dana haji atau tabungan jemaah haji, menjadi tanggung jawab lembaga tersendiri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah
Indonesia
Pemerintah Gerak Cepat Siapkan Perpres Kementerian Haji dan Umrah
SOTK Kementerian Haji dan Umrah berbeda dengan Kementerian Agama (Kemenag) RI dan BP Haji.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Pemerintah Gerak Cepat Siapkan Perpres Kementerian Haji dan Umrah
Indonesia
Perangkat dan Struktur Kementerian Haji dan Umrah Bakal Sampai Daerah, Ini Tugas Detailnya
Institusi yang akan menjadi kementerian ke-49 pada era pemerintahan Presiden Prabowo ini memiliki struktur hingga ke tingkat daerah untuk memperkuat edukasi haji di seluruh wilayah Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Perangkat dan Struktur Kementerian Haji dan Umrah Bakal Sampai Daerah, Ini Tugas Detailnya
Indonesia
Urusan Haji kini di Bawah Kementerian Baru, DPR Tekankan Perbaikan Signifikan
Diharapkan, kehadiran Kementerian Haji dan Umrah dapat memperkuat profesionalisme pelayanan sehingga tidak ada lagi keluhan dari jemaah.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Agustus 2025
Urusan Haji kini di Bawah Kementerian Baru, DPR Tekankan Perbaikan Signifikan
Bagikan