Perbaikan Kampung Kumuh PR Anies Setelah Pandemi COVID-19

MerahPutih.com - Tepat hari ini, Gubernur Anies Baswedan telah memimpin ibu kota selama 3 tahun. Masih ada sisa waktu dua tahun Anies mengomandoi rakyat Jakarta.

Dalam sisa dua tahun ini, Gubernur Anies memiliki pekerjaan rumah (PR) yang berat karena harus menghadapi virus corona dan perlu mengeluarkan kebijakan penanggulangan .

Kebijakan yang paling wajib Gubernur Anies dan jajaran Pemprov DKI lakukan yaitu penataan Kampung Kumuh Padat Penduduk dan perbaikan sumber air bersih bagi warga Jakarta.

Baca Juga:

Anies Diminta Jelaskan Status Kampung Akuarium

"Ini merupakan pemukiman padat penduduk yang harusnya menjadi awal penataan kota Jakarta pasca pandemi ini," ujar pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga dalam acara webinar Populi Center dengan tema "Tiga Tahun Pemerintahan Anies Baswedan dan Bedah Buku Sudah Senja di Jakarta, Kamis (15/10).

"Karena di situ terkait bagaimana perbaikan kampung kumuh, bagaimana perbaikan sanitasi air bersih, perumahan yang sehat, kalau kita bicara soal menghentikan penyebaran COVID-19," lanjutnya.

Harusnya, program perbaikan kampung kumuh ini menjadi prioritas di tahun 2021. Peremajaan kawasan padat penduduk juga, kata Joga, harus sudah sesuai dengan aturan hukum, sesuai dengan peruntukannya. Bukan perumahan atau pemukiman yang melanggar tata ruang.

Kemudian, PR kedua yang perlu diutamakan Pemprov DKI ialah pembangunan rumah susun secara masif dengan jumlah yang lebih banyak lagi.

"Kita punya target itu idealnya di RPJMD 30.000 per tahun. Ini dipertanyakan, apakah dalam 3 tahun terakhir ini sudah tercapai belum 30.000 per tahunnya? Saya enggak yakin, kondisi tiga tahun ini sudah tercapai 30.000, apalagi ke menuju ideal yang sebenarnya harus 60.000 per tahun," ungkap dia.

Baca Juga:

Skema Pemprov DKI Tata Kampung Akuarium

Joga pun mengomentari janji kampanye Anies pada Pilkada 2017 lalu terkait menyiapkan program DP 0 persen bagi warga DKI. Memang program itu sudah berjalan namun belum ada perkembangan yang signifikan bagi warga.

"Ketimbang program DP 0 rupiah. Saya tidak melihat ada perkembangan yang signifikan dari program ini. Apalagi kalau melihat kebutuhan perumahan yang sangat mendesak," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

DPRD DKI Diklaim Dukung Janji Anies Tata Kampung Akuarium