Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Komisi X DPR RI dan Kementerian Kebudayaan dalam rapat pada Senin (26/5) sepakat bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia harus melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan sejarah agar obyektif, komprehensif, dan merepresentasikan memori kolektif bangsa serta tidak memunculkan interpretasi bahwa buku sejarah ditulis berdasarkan penafsiran tunggal dari pemerintah.
Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengungkapkan anggaran sebesar Rp 9 miliar untuk penulisan ulang sejarah Indonesia sudah disetujui dan direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Sudah ada (anggaran Rp9 miliar) dari APBN. Sudah beres itu, sudah kita sampaikan dari tujuh bulan yang lalu, saat saya ke DPR. Sudah ada anggarannya, sudah dimulai. Kalau tidak ada (anggarannya), dari mana (pembahasan penulisan ulang sejarah bisa dilakukan?” ujar Fadli saat ditemui di Cibubur, Jawa Barat, Minggu (1/6).
Menbud Fadli melanjutkan, pihaknya menargetkan untuk melakukan uji publik setidaknya pada bulan Juli.
Baca juga:
PDI Perjuangan Desak Penulisan Ulang Sejarah Berdasarkan Fakta, Bukan Fiksi Penguasa
"Sejauh ini kita targetkan, mungkin di bulan Juli kita akan uji publik. Kira-kira (bulan Juli)," katanya.
Proses pembaruan buku sejarah Indonesia melibatkan tim yang mencakup 113 penulis, 20 editor jilid, dan tiga editor umum. Dan tim pembaruan buku sejarah Indonesia terdiri atas sejarawan dan akademisi bidang ilmu arkeologi, geografi, sejarah, dan ilmu humaniora lainnya dari Aceh hingga Papup
Pembaruan buku sejarah akan dilakukan secara inklusif dengan mengedepankan perspektif Indonesia sentris mulai dari sejarah awal Indonesia, masa penjajahan, perang kemerdekaan, era reformasi, sampai era pemilu.
Pembaruan buku sejarah Indonesia dilaksanakan mulai Januari 2025 dan ditargetkan rampung Agustus 2025. Pembaruan buku sejarah Indonesia ini, untuk meningkatkan pengetahuan generasi muda mengenai sejarah bangsanya.
