Penjelasan Arteria Dahlan yang Sempat Dikira Haji Ilegal

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 15 Juni 2024
Penjelasan Arteria Dahlan yang Sempat Dikira Haji Ilegal

Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan (DPR)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

Merahputih.com - Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan angkat suara terkait kabar penangkapan dirinya oleh polisi Arab Saudi (Askar). Arteria menegaskan bahwa tidak pernah ada penangkapan, melainkan hanya pemeriksaan dokumen saat melakukan pengawasan jemaah haji di wilayah Tar'im.

"Jadi tidak pernah ada penangkapan, yang ada adalah kerja-kerja tim pengawasan yang mengawasi keadaan yang isu hangat belakangan ini, yaitu visa ilegal," kata Arteria dalam keterangannya, Sabtu (15/6).

Baca juga:

553 Kloter Seluruh Jemaah Haji Indonesia Telah Tiba di Arafah

Arteria berada di Arab Saudi untuk melakukan pengawasan jemaah haji sebagai anggota Timwas Haji DPR RI. Ia mengalami pemeriksaan tersebut saat melakukan pengawasan di Tar'im dengan berbagai moda transportasi.

"Kami melakukan pemantauan empat kali di Tar'im, pertama kami naik GMC, mobil resmi kedutaan sama Timwas aman-aman saja. Hari kedua saya naik taksi," jelasnya.

Arteria juga sempat mencoba menggunakan bus saat melakukan pengawasan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan dokumen ini adalah prosedur rutin yang dilakukan terhadap WNA dari berbagai negara.

Baca juga:

DPR Usulkan Pembentukan Pansus untuk Selesaikan Permasalahan Haji

"Ini bukan hanya Indonesia, tapi dari berbagai negara. Jadi cuma ditanya-tanya, enggak ada ditangkap," katanya.

Arteria menyebutkan bahwa mutowif yang mendampinginya sempat dipermasalahkan karena tidak memiliki izin pelayanan haji, namun masalah tersebut sudah terselesaikan. “Jadi tidak ada penangkapan. Mutowifnya juga sudah aman," ucapnya.

#Ibadah Haji #Jemaah Haji #Arteria Dahlan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut calon haji khusus yang baru mendaftar, tetapi bisa berangkat tanpa mengantre di kasus dugaan korupsi penentuan kuota.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Indonesia
BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024
Pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.
Dwi Astarini - Rabu, 03 September 2025
BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024
Indonesia
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Posisi pemimpin kementerian baru tersebut membutuhkan sosok yang kompeten, profesional, dan memiliki rekam jejak yang baik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Indonesia
BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri
Transformasi dari Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian memang merupakan amanat dari UU Haji.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 28 Agustus 2025
BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri
Indonesia
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah
Penyelenggaraan haji dan umrah akan ditangani Kementerian baru. Komisi VIII DPR pun meminta transisi tersebut tak mengganggu layanan jemaah.
Soffi Amira - Kamis, 28 Agustus 2025
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah
Indonesia
Evaluasi Haji 2025: Gus Irfan Soroti Data tak Sinkron dan Tingginya Kematian Jemaah
Kepala Badan Penyelenggara Haji, Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, ada sejumlah catatan penting dalam hasil evaluasi penyelenggaran haji 2025.
Soffi Amira - Rabu, 27 Agustus 2025
Evaluasi Haji 2025: Gus Irfan Soroti Data tak Sinkron dan Tingginya Kematian Jemaah
Indonesia
Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek
Padahal, ia menilai ada banyak alternatif bandara internasional lain yang bisa digunakan untuk melancarkan arus keberangkatan dan kepulangan jemaah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek
Indonesia
PCO Tegaskan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Undang-undang (UU) yang baru saja disahkan oleh DPR
Angga Yudha Pratama - Selasa, 26 Agustus 2025
PCO Tegaskan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo
Indonesia
Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah
Sebagai informasi, dalam rapat paripurna ini, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang akan menjadi landasan perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 26 Agustus 2025
Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah
Indonesia
Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tidak akan ikut dimasukkan dalam Kementerian Haji dan Umrah karena menurutnya lebih baik pengelolaan dana haji atau tabungan jemaah haji, menjadi tanggung jawab lembaga tersendiri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah
Bagikan