Penjelasan Arteria Dahlan yang Sempat Dikira Haji Ilegal

Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan (DPR)
Merahputih.com - Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan angkat suara terkait kabar penangkapan dirinya oleh polisi Arab Saudi (Askar). Arteria menegaskan bahwa tidak pernah ada penangkapan, melainkan hanya pemeriksaan dokumen saat melakukan pengawasan jemaah haji di wilayah Tar'im.
"Jadi tidak pernah ada penangkapan, yang ada adalah kerja-kerja tim pengawasan yang mengawasi keadaan yang isu hangat belakangan ini, yaitu visa ilegal," kata Arteria dalam keterangannya, Sabtu (15/6).
Baca juga:
553 Kloter Seluruh Jemaah Haji Indonesia Telah Tiba di Arafah
Arteria berada di Arab Saudi untuk melakukan pengawasan jemaah haji sebagai anggota Timwas Haji DPR RI. Ia mengalami pemeriksaan tersebut saat melakukan pengawasan di Tar'im dengan berbagai moda transportasi.
"Kami melakukan pemantauan empat kali di Tar'im, pertama kami naik GMC, mobil resmi kedutaan sama Timwas aman-aman saja. Hari kedua saya naik taksi," jelasnya.
Arteria juga sempat mencoba menggunakan bus saat melakukan pengawasan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan dokumen ini adalah prosedur rutin yang dilakukan terhadap WNA dari berbagai negara.
Baca juga:
DPR Usulkan Pembentukan Pansus untuk Selesaikan Permasalahan Haji
"Ini bukan hanya Indonesia, tapi dari berbagai negara. Jadi cuma ditanya-tanya, enggak ada ditangkap," katanya.
Arteria menyebutkan bahwa mutowif yang mendampinginya sempat dipermasalahkan karena tidak memiliki izin pelayanan haji, namun masalah tersebut sudah terselesaikan. “Jadi tidak ada penangkapan. Mutowifnya juga sudah aman," ucapnya.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre

BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024

Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri

BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah

Evaluasi Haji 2025: Gus Irfan Soroti Data tak Sinkron dan Tingginya Kematian Jemaah

Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek

PCO Tegaskan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo

Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah

Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah
