Luhung Sapto
MerahPutih Bisnis - Pemerintah harus mengacu pada pasal 33 UUD 1945 dalam memutuskan sistem pengembangan kilang di Blok Masela, Maluku Selatan. Pengembangan ladang gas tersebut harus memberikan kemakmuran untuk rakyat.
"Blok Masela harus dipandang sebagai unsur yang punya fungsi pengembangan wilayah karena kalau tidak, bukan 'sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'," kata anggota Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Sugita dalam diskusi Polemik Sindotrijaya yang mengangkat tema "Gaduh Blok Masela" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (2/1).
Sugita menjelaskan, untuk memberikan kemakmuran pada rakyat maka pengembangan Blok Masela harus juga dipikirkan pula pembangunan industri hilirnya. Salah satu industri hilir yang seharusnya dikembangkan yakni pembangunan pabrik pupuk yang dapat memanfaatkan pasokan dari sisa gas di Masela.
"Sisa gas itu bisa digunakan untuk memproduksi pupuk. saat ini, kalau dilihat berapa ribu petani yang dapat manfaat," tuturnya.
Selain itu, lanjutnya, hasil kondensat yang dihasilkan dari kilang Masela juga dapat digunakan untuk industri petrokimia. Dengan begitu, masyarakat Indonesia dapat menikmati hasil Lapangan Abadi.
"Pemerintah juga perlu bangun pembangkit listrik. Di daerah sana gelap gulita, bangun lah listrik sehingga Maluku Selatan bisa terang benderang," tutur dia.
Menurut Sugita, agar dapat mewujudkan pengembangan kilang Masela perlu dibutuhkan ruang yang sangat besar agar memungkinkan terjadi pembangunan tersebut dapat terealisasi daiatas kapal dengan sistem LGN terapung (floating LNG/offshore).
"Jadi pengembangan Blok Masela diikuti dengan penbangunan hilir. Dan itu hanya bisa dilakukan di darat (onshore)," ujarnya. (Abi)
BACA JUGA:
