Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tunjukan Jika Istana Tidak Sensitif

MerahPutih.com - Pengecatan pesawat kepresidenan di saat banyaknya kebijakan pemotongan anggaran pada masa pandemi, menuai kontroversi. Pemerintah tidak sensitif, di tengah keterbatasan anggaran.

"Dibanding dengan pemenuhan kebutuhan pangan yang membutuhkan anggaran, namun malah terus dilakukan pemotongan atau pengurangan anggaran dibanding tahun sebelumnya," ujar Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan dalam keteranganya, Kamis (5/8).

Politisi PKS ini mengkritik keras penggunaan anggaran untuk pengecatan pesawat kepresidenan karena sangat tidak realistis terhadap prioritas penggunaan anggaran pada masa pandemi yang sulit ini.

Baca Juga:

Ditaksir Telan Biaya Rp 2 Miliar, Cat Ulang Pesawat Kepresidenan Tuai Kritik

Seharusnya pemerintah bisa memprioritaskan pengalokasian anggaran bidang Pertanian dan pangan untuk peningkatan produksi dalam rangka ketahanan pangan nasional.

"Hal ini jauh lebih substantial dibanding penggunaan anggaran untuk pengecatan pesawat,” tegas Johan.

Legislator Senayan dari dapil NTB ini merinci, perkembangan anggaran tanaman pangan yang mengalami refocusing. Dimana pada APBN 2021 sebesar Rp 4,9 Triliun dan dilakukan refocusing sehingga berkurang drastis menjadi Rp 3,2 Triliun.

Demikian juga dengan APBN 2021 juga mengalami pemotongan anggaran, bahkan pagu indikatif 2022 dilakukan pengurangan sangat besar dibanding tahun ini.

"Petani kita sangat membutuhkan support dana dari APBN demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi berbasis Pertanian," urai Johan.

Wakil Rakyat dari Pulau Sumbawa ini secara tegas menyatakan daripada menghabiskan anggaran sekitar Rp 2 miliar untuk pengecatan pesawat, jauh lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk menambah anggaran membantu daerah rawan pangan di Indonesia.

Menurutnya pemerintah harus sadar bahwa saat ini terdapat 26 kota/kab dalam status sangat rentan rawan pangan dan 20 kota/kab dalam status rentan rawan pangan serta 30 kota/kab dalam kondisi agak rentan rawan pangan.

"Jadi totalnya terdapat 76 kota/kab yang harus segera mendapat Tindakan khusus agar memiliki ketahanan pangan yang cukup baik," tutur Johan.

Ketua DPP PKS ini menyarankan, pemerintah lebih selektif dalam penggunaan anggaran kepada hal-hal yang lebih prioritas. Dan tidak hanya mementingkan symbol dan seremonial karena persoalan riil dari rakyat kita saat ini sangat banyak terutama urusan pangan.

"Segera tambah alokasi anggaran untuk meningkatkan rasio konsumsi normative terhadap ketersediaan bersih dan menurunkan persentase penduduk di bawah garis kemiskinan,” tutup Johan Rosihan.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menjelaskan alasan mengapa warna merah-putih dipilih saat pengecatan ulang pesawat Kepresidenan I, disesuaikan dengan warna bendera Indonesia dan dalam rangka memperingati HUT ke-76 RI.

"Merah putih sesuai warna bendera RI. Iya HUT RI," ujar Heru.

Dia pun menjelaskan, pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) itu sudah berusia tujuh tahun. Sehingga secara teknis memang harus memasuki perawatan besar.

"Itu harus dilakukan untuk keamanan penerbangan," katanya seraya menegaskan, untuk cat pesawat memang sekalian diperbarui, karena sudah waktunya untuk diperbaharui.Pilihan warnanya adalah warna kebangsaan, yakni merah putih atau warna bendera nasional. (Knu)

Baca Juga:

Pesawat Kepresidenan Dicat Merah, Demokrat: Menghapus Jejakmu!