Pengawal Tahanan KPK Dipecat Gegara Terima Duit Rp300 Ribu dari Imam Nahrawi


Eks Menpora Imam Nahrawi (MP/Ponco Sulaksono)
MerahPutih.com - Pengawal tahanan (waltah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berinisial TK dipecat karena menerima uang senilai Rp300 ribu dari terpidana bekas Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.
"Diberhentikan tidak dengan hormat, (diduga menerima) Rp300 ribu," kata anggota Dewan Pengawas KPK Harjono dalam keterangannya, Senin (21/12).
Selain menerima uang, TK juga kedapatan menerima bingkisan kuliner berupa tiga dus pempek sewaktu bertugas di Palembang, Sumatera Selatan. Pempek didapat TK dari terpidana Robi Okta Fahlevi.
Baca Juga:
PT DKI Jakarta Perberat Hukuman Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi
"Telah menerima pempek dari terpidana waktu bertugas di Palembang," ujar Harjono.
Dewan Pengawas KPK telah menjatuhkan putusan kepada TK selaku pegawai tidak tetap Pengamanan Dalam Biro Umum dengan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan persidangan etik Dewas KPK, TK telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) huruf g dan h serta pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. (Pon)
Baca Juga:
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPK Pastikan Belum Ada Rencana Panggil Mahfud MD Terkait Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan

KPK Tanggapi Pernyataan Mahfud soal Proyek Whoosh: Kasus Korupsi Bisa Diusut Lewat Case Building

Novel Baswedan: TWK KPK Manipulatif, Pimpinan Baru Jangan Lanjutkan Kebijakan Firli

Eks Penyidik KPK Desak Prabowo Aktifkan Kembali 57 Pegawai Korban TWK: Saatnya Buktikan Perubahan!

KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer Alias Noel

Usai Konsultasi ke KPK, Pramono Anung Putuskan Bangun RS di Lahan Sumber Waras pada 2026

KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi

KPK Telusuri Jejak Uang Rp 1,2 Triliun di Kasus Lukas Enembe, Pramugari hingga Pengusaha Diperiksa

KPK Dorong Mahfud MD Laporkan Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh
