Pengambilalihan TMII, Pemerintah Dinilai Perlu Lakukan Langkah Tegas

MerahPutih.com - Keputusan pemerintah mengambilalihan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indonesia (TMII) dari tangan Yayasan Harapan Kita menuai apresiasi.

Praktisi hukum Petrus Selestinus menilai, apresiasi patut diberikan karena berhasil menyelamatkan aset negara yang dikuasai oleh kroni Orde Baru.

"Bisa saja jika tak diambil alih malah merugikan keuangan negara," jelas Petrus kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (9/4).

Baca Juga:

Keluarga Jokowi Dipastikan Tidak Bikin Yayasan Buat Kelola TMII

Petrus melanjutkan, pemerintahan jangan hanya mengambil alih pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita, berhenti pada upaya perdata saja.

Perlu ada upaya hukum lain untuk memulihkan wibawa negara dan hukum negara melihat potensi terjadinya dugaan pelanggaran lainnya.

"Ini agar keadilan publik yang menuntut perlakuan yang sama di hadapan hukum," sebut Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia ini.

Petrus meyakini, proses pengambilalihan ini sangat penting bagi pendidikan politik.

"Ini menjadi pelajaran berharga agar tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan selagi berkuasa," tutup Petrus.

Kementerian Sekretariat Negara resmi mengambil alih pengelolaan dan pemanfaatan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada Kamis (1/4).

Pengambilalihan kawasan taman wisata bertema budaya Indonesia di Jakarta Timur yang berluas 150 hektare ini dilakukan berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Keputusan ini sesuai Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengelolaan dan penguasaan TMII

Pengambil alihan pengelolaan ini bertujuan untuk pengoptimalisasian pengelolaan dan pemanfaatan TMII.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, TMII itu merupakan aset negara yang secara pengelolaannya diberikan kepada Yayasan Harapan Kita.

Pratikno juga menjelaskan, hingga saat ini, Yayasan Harapan Kita telah mengelola hampir 44 tahun lamanya.

Menurut Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977, TMII itu milik negara Republik Indonesia, tercatat di Kementerian Sekretariat Negara yang pengelolaannya diberikan kepada Yayasan Harapan Kita.

"Jadi Yayasan Harapan Kita ini sudah hampir 44 tahun mengelola aset milik negara ini, yang tercatat di Kementerian Sekretariat Negara," kata Pratikno saat konferensi pers pada Rabu (7/4).

Diketahui, sebelumnya selama hampir 44 tahun, TMII telah dikelola oleh Yayasan Harapan Kita yang dibina Bambang Triatmojo dan Siti Hardiyanti Indra Rukmana (Tutut) yang merupakan putra-putri Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto.

Pratikno juga menjelaskan, pihak pemerintah juga berkewajiban untuk melakukan penataan guna memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara.

"Dan kami berkewajiban untuk melakukan penataan, memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat, dan memberikan kontribusi keuangan untuk negara," tambah Pratikno.

Nantinya pemerintah akan membentuk tim transisi untuk tiga bulan ke depan.

Kepala Bagian Humas TMII Adi Widodo mengatakan, proses pengambilan pengelolaan tidak mengganggu operasional.

Baca Juga:

Ketua DPD Harap TMII Lebih Baik Saat Dikelola Negara

Adi dan seluruh staf akan tetap mengutamakan pelayanan bagi masyarakat yang datang ke TMII seperti biasa .

"Kita akan melayani pengunjung masyarakat yang datang ke Taman Mini seperti biasa dan tidak ada perubahan apa-apa," jelas dia kepada wartawan.

"Soal nanti harus bagaimana itu keputusan baik dari Kemensetneg maupun dari pihak lain itu, kami mengikuti saja," terangnya.

Yayasan Harapan Kita pun juga akan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah. (Knu)

Baca Juga:

PDIP Apresiasi Jokowi Sukses Rebut TMII dari Keluarga Soeharto