Pengamat Ungkap Alasan Partai-Partai Berebut Kursi Ketua MPR

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Rabu, 07 Agustus 2019
Pengamat Ungkap Alasan Partai-Partai Berebut Kursi Ketua MPR

Gedung MPR, DPR, DPD (MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik Lucius Karus menilai, isu perebutan kursi ketua MPR periode 2019-2024 dikarenakan para elite partai tidak bisa lagi memperebutkan kursi DPR. Seperti diketahui, untuk meraih kursi DPR harus pemilihan secara proporsional.

Lucius menduga, elite partai berlomba-lomba memperebutkan kursi MPR-1 karena mengejar fasilitas yang disediakan. Fasilitas tersebut, kata dia, tidak bisa dinikmati oleh anggota MPR maupun anggota DPR.

Baca Juga: Menakar Peluang Gerindra Duduki Kursi Ketua MPR

“Alasan kursi ini diperebutkan, karena di sana memang ada kue atau fasilitas yang tidak bisa didapatkan oleh anggota MPR dan anggota DPR,” kata Lucius kepada wartawan di Jakarta, Rabu (7/8).

Lucius Karus (Foto: Twitter:/@luciuskarus)
Lucius Karus (Foto: Twitter:/@luciuskarus)

Dia menjelaskan, indikasi rebutan ‘kue’ bisa dilihat dari ruang lingkup kinerja MPR yang sangat terbatas.

“Saya kira kerja MPR ini juga sangat terbatas. Yang paling rutin mungkin soliasisasi 4 pilar. Itupun kita bisa katakan gagal selama ini. Hasilnya sangat minim,” kata dia.

Dia kemudian mempertanyakan alasan parpol memperebutkan kursi tersebut. Apakah murni ingin mensosialisasikan 4 pilar MPR atau sekedar mengejar proyek 4 pilar.

Baca Juga: Zulhas Pasrah Hadapi Pertarungan Parpol Berebut Kursi Ketua MPR

“Jadi partai politik ini berebut untuk sosialisasi 4 pilar, atau mengejar proyek 4 pilar itu?” ucapnya.

Dirinya juga mempertanyakan terkait perebutan kursi tersebut. “Lalu sekarang rebut itu lagi, rebut untuk sosialisasi empat pilarnya, atau rebut untuk dapat proyek sosialisasi ‘Empar Pilar’. Itu yang masih belum jelas,” tukas Lucius. (Knu)

Baca Juga: Prabowo Temui Mega, Lobi Gerindra Pagari Kursi Ketua MPR?

#Ketua MPR #MPR RI #Pengamat Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
MPR Berikan Sinyal Setujui Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD
Terkait anggapan bahwa usulan tersebut tidak konstitusional, Eddy menegaskan telah tersedia mekanisme hukum untuk mengujinya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Desember 2025
MPR Berikan Sinyal Setujui Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD
Berita Foto
Refleksi Akhir Tahun 2025 MPR Solusi Paradoks Energi: Mewujudkan Kedaulatan, Menyelamatkan Lingkungan
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan paparannya dalam diskusi Refleksi Akhir Tahun 2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Didik Setiawan - Senin, 29 Desember 2025
Refleksi Akhir Tahun 2025 MPR Solusi Paradoks Energi: Mewujudkan Kedaulatan, Menyelamatkan Lingkungan
Indonesia
Pilkada Langsung Jadi Sarang 'Money Politic', Wakil Ketua MPR Tawarkan Solusi Sila Keempat
Pejabat yang terpilih melalui politik uang cenderung tidak menjalankan amanah rakyat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Desember 2025
Pilkada Langsung Jadi Sarang 'Money Politic', Wakil Ketua MPR Tawarkan Solusi Sila Keempat
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
Ketua MPR Curiga Pembalakan Liar Jadi Biang Kerok Bencana di Sumatra, Desak Pengawasan Hutan Diperketat
Ia melihat bukti kayu hanyut tebangan lama dan mendesak pemerintah awasi hutan secara tegas dan konsisten
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Desember 2025
Ketua MPR Curiga Pembalakan Liar Jadi Biang Kerok Bencana di Sumatra, Desak Pengawasan Hutan Diperketat
Indonesia
Banjir dan Longsor di Sumatra, Wakil Ketua MPR RI: Alarm Krisis Lingkungan Indonesia
Eddy Soeparno menilai bencana di Sumatra sebagai bukti krisis iklim. BNPB mencatat 303 korban tewas. Ia minta pemerintah tegas terhadap perusakan lingkungan.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 30 November 2025
Banjir dan Longsor di Sumatra, Wakil Ketua MPR RI: Alarm Krisis Lingkungan Indonesia
Indonesia
Sekjen Liga Muslim Puji Keberhasilan Indonesia Jaga Toleransi dalam Keberagaman
Keberhasilan Indonesia menjaga harmoni kebangsaan dalam perbedaan agama, suku, dan bahasa menjadi contoh penting bagi negara-negara lain, termasuk Arab Saudi.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
Sekjen Liga Muslim Puji Keberhasilan Indonesia Jaga Toleransi dalam Keberagaman
Bagikan