Pengamat Ungkap Alasan Partai-Partai Berebut Kursi Ketua MPR

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Rabu, 07 Agustus 2019
Pengamat Ungkap Alasan Partai-Partai Berebut Kursi Ketua MPR

Gedung MPR, DPR, DPD (MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik Lucius Karus menilai, isu perebutan kursi ketua MPR periode 2019-2024 dikarenakan para elite partai tidak bisa lagi memperebutkan kursi DPR. Seperti diketahui, untuk meraih kursi DPR harus pemilihan secara proporsional.

Lucius menduga, elite partai berlomba-lomba memperebutkan kursi MPR-1 karena mengejar fasilitas yang disediakan. Fasilitas tersebut, kata dia, tidak bisa dinikmati oleh anggota MPR maupun anggota DPR.

Baca Juga: Menakar Peluang Gerindra Duduki Kursi Ketua MPR

“Alasan kursi ini diperebutkan, karena di sana memang ada kue atau fasilitas yang tidak bisa didapatkan oleh anggota MPR dan anggota DPR,” kata Lucius kepada wartawan di Jakarta, Rabu (7/8).

Lucius Karus (Foto: Twitter:/@luciuskarus)
Lucius Karus (Foto: Twitter:/@luciuskarus)

Dia menjelaskan, indikasi rebutan ‘kue’ bisa dilihat dari ruang lingkup kinerja MPR yang sangat terbatas.

“Saya kira kerja MPR ini juga sangat terbatas. Yang paling rutin mungkin soliasisasi 4 pilar. Itupun kita bisa katakan gagal selama ini. Hasilnya sangat minim,” kata dia.

Dia kemudian mempertanyakan alasan parpol memperebutkan kursi tersebut. Apakah murni ingin mensosialisasikan 4 pilar MPR atau sekedar mengejar proyek 4 pilar.

Baca Juga: Zulhas Pasrah Hadapi Pertarungan Parpol Berebut Kursi Ketua MPR

“Jadi partai politik ini berebut untuk sosialisasi 4 pilar, atau mengejar proyek 4 pilar itu?” ucapnya.

Dirinya juga mempertanyakan terkait perebutan kursi tersebut. “Lalu sekarang rebut itu lagi, rebut untuk sosialisasi empat pilarnya, atau rebut untuk dapat proyek sosialisasi ‘Empar Pilar’. Itu yang masih belum jelas,” tukas Lucius. (Knu)

Baca Juga: Prabowo Temui Mega, Lobi Gerindra Pagari Kursi Ketua MPR?

#Ketua MPR #MPR RI #Pengamat Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
MPR Desak Audit Ponpes Al Khoziny Sebelum Dibangun Ulang Pakai APBN
Pentingnya akuntabilitas publik dalam penggunaan dana APBN negara, terutama untuk proyek pembangunan
Wisnu Cipto - 1 jam, 42 menit lalu
MPR Desak Audit Ponpes Al Khoziny Sebelum Dibangun Ulang Pakai APBN
Indonesia
MPR Dorong RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, Minta Aktivis Lingkungan Kolaborasi di ICCF 2025
Undang-Undang tersebut bakal mengintegrasikan berbagai kebijakan di kementerian dan lembaga yang saat ini masih berjalan secara sektoral.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 Oktober 2025
MPR Dorong RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, Minta Aktivis Lingkungan Kolaborasi di ICCF 2025
Berita Foto
MPR dan BPK Bahas Tuntutan Soal Transparansi Keuangan Negara
Ketua MPR RI Ahmad Muzani (kiri) bersama Ketua BPK RI Isma Yatun beserta jajarannya di Kantor BPK RI, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 07 Oktober 2025
MPR dan BPK Bahas Tuntutan Soal Transparansi Keuangan Negara
Indonesia
Pemimpin MPR Sebut Pertemuan Prabowo dan Jokowi untuk Kemaslahatan Rakyat, bukan Kepentingan Politik
Menunjukkan kedewasaan politik sekaligus semangat menjaga persatuan di tengah dinamika nasional.
Dwi Astarini - Senin, 06 Oktober 2025
Pemimpin MPR Sebut Pertemuan Prabowo dan Jokowi untuk Kemaslahatan Rakyat, bukan Kepentingan Politik
Indonesia
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup, Sabtu (4/10)
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Indonesia
Alasan Negara-Negara Timur Tengah Begitu Menghormati Presiden Prabowo Subianto Menurut Ketua MPR
Isi pidatonya dinilai membawa perspektif baru mengenai tatanan dunia, dialog antaragama, serta dialog antara negara-negara Timur dan Barat
Angga Yudha Pratama - Minggu, 28 September 2025
Alasan Negara-Negara Timur Tengah Begitu Menghormati Presiden Prabowo Subianto Menurut Ketua MPR
Indonesia
MPR Sebut Kasus Keracunan Massal Bikin Program MBG Jadi tak Sesuai Tujuannya
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid menyebutkan, kasus keracunan massal membuat program MBG jadi tak sesuai tujuannya.
Soffi Amira - Kamis, 25 September 2025
MPR Sebut Kasus Keracunan Massal Bikin Program MBG Jadi tak Sesuai Tujuannya
Indonesia
Pimpinan MPR Dukung Penerapan Kebijakan Satu Orang Satu Akun Media Sosial
Senator daerah pemilihan Sulawesi Tengah itu juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, penyedia platform, dan masyarakat sipil dalam mengawal implementasi kebijakan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
Pimpinan MPR Dukung Penerapan Kebijakan Satu Orang Satu Akun Media Sosial
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Bagikan