Pengamat Soroti Pola Komunikasi Pemerintah Hadapi Virus Corona

Merahputih.com - Pengamat Politik Karyono Wibowo menyoroti paniknya masyarakat hingga akhirnya menyerbu tempat-tempat perbelanjaan untuk memburu masker usai pemerintah menyatakan Virus Corona masuk ke Indonesia. Munculnya dampak ini dinilai tak lepas dari pola komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki.

"Celakanya, pasar tidak hanya kewalahan menghadapi permintaan masker, masyarakat juga memborong barang-barang kebutuhan lainnya yang justru memicu gejala rush dan mendorong inflasi," ujar Karyono kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/3).

Baca Juga:

Menko PMK Tegaskan Pemerintah Tengah Bentuk Satgas Penanganan Covid-19

Pemerintah juga harus membangun sistem informasi yang terintegrasi dan sosialisasi secara masif terkait wabah virus Corona untuk mengedukasi masyarakat. Langkah ini harus dilakukan karena sistem komunikasi pemerintah masih belepotan.

Padahal, dalam situasi dan kondisi masyarakat dalam suasana ketakutan dan ketidakpastian, maka yang harus dilakukan adalah mencegah kepanikan dengan membangun optimisme yang dibarengi langkah-langkah sigap, cermat, terencana, dan terukur.

Strategi komunikasi Istana perlu diperbaiki agar lebih sistematis dan terintegrasi. Tidak semua informasi harus disampaikan Presiden secara langsung ke publik. Presiden hanya menyampaikan masalah strategis.

"Informasi-informasi terkait Corona serahkan pada Kementerian Kesehatan atau tim komunikasi yang ditunjuk," katanya.

Di sisi lain, ada pihak-pihak yang sengaja mengambil keuntungan secara ekonomi dengan menimbun masker dan ada juga pihak-pihak yang memanfaatkan untuk tujuan politik. Situasi ini diperparah dengan kemunculan berita bohong (hoaks) yang kian meresahkan.

Selain upaya pencegahan dan penanganan secara medis, pemerintah harus bergerak cepat melakukan berbagai langkah untuk mencegah kepanikan masyarakat dengan menindak tegas penimbun masker, penyebar hoaks dan pihak-pihak lain yang merugikan masyarakat.

Pemerintah sendiri telah menerbitkan protokol penanganan virus corona covid-19 terkait komunikasi di tingkat pemerintah daerah. Dalam protokol itu dijelaskan agar pemda tak menggunakan sejumlah kata yang menimbulkan kepanikan saat menyampaikan informasi soal corona, salah satunya kata 'genting'.

Baca Juga:

Pemerintah Umumkan Dua Pasien Lagi yang Positif Virus Corona

"Tindakan yang tak boleh dilakukan, jangan gunakan kata genting, krisis, dan sejenisnya," seperti dikutip dari salinan protokol penanganan.

Selain itu, protokol komunikasi juga menjelaskan agar pemda tak menyampaikan identitas dan lokasi pasien ke publik. Pemda juga diminta tak memberikan informasi yang berisi asumsi dan dugaan. (Knu)