Pengamat Sebut Koalisi NasDem-PKB Sekoci Baru Bentukan Istana

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 01 September 2023
Pengamat Sebut Koalisi NasDem-PKB Sekoci Baru Bentukan Istana

Dokumentasi ilustrasi - Pasangan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Anies Baswedan untuk kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024. ANTARA/Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Manuver Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang berencana menduetkan Anies Baswedan dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai capres-cawapres 2024 menimbulkan prahara di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Partai Demokrat yang geram atas sikap politik Surya Paloh mencopot baliho bergambar Anies Baswedan di sejumlah daerah. Dengan demikian, KPP terancam bubar di tengah jalan.

Baca Juga:

Peluang Naiknya Elektabilitas Anies-Cak Imin Masih Berat di Pilpres 2024

“NasDem yang membentuk koalisi secara sembunyi-sembunyi dengan PKB untuk mengusung skema Anies-Muhaimin menjadi penanda bagi berakhirnya Koalisi Perubahan,” kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Khoirul Umam dalam keterangannya, Jumat (1/9).

Umam mengatakan bubarnya KPP juga buntut sikap politik NasDem yang tidak sepenuh hati berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Partai besutan Surya Paloh tersebut tidak cukup berani menjadi oposan dan berhadapan dengan koalisi pemerintah.

“Alih-alih menantang pemerintah, Nasdem justru mencoba melalukan renegosiasi ulang dengan kekuasaan,” ujarnya.

Menurut Umam, slogan perubahan yang diusung NasDem hanya kedok politik. Hal itu terlihat dari keengganan Anies mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi.

“Anies dan NasDem yang selama ini menggunakan kedok pro-perubahan ternyata bermain mata dengan kekuasaan,” tuturnya.

Umam menilai koalisi NasDem dan PKB merupakan representasi Presiden Jokowi yang dihasilkan dari negosiasi antara Surya Paloh dengan kepala negara.

Baca Juga:

Andi Arief Sebut Anies Berdarah Dingin Tapi Pengecut

“Fakta politik terakhir justru menegaskan bahwa koalisi NasDem-PKB ternyata merupakan sekoci koalisi baru bentukan Istana, hasil kompromi Paloh dengan Jokowi,” ungkapnya.

Di sisi lain, kata umam, potensi pasangan Anies dan Cak Imin memenangi Pilpres 2024 juga masih samar-samar. Sebab, keduanya memiliki kelemahan pada aspek elektabilitas.

Kemudian, lanjut Umam, apabila Anies memilih Cak Imin sebagai cawapres dengan mempertimbangkan basis pemilih Nahdliyyin, maka langkah politik tersebut juga tidak sepenuhnya tepat.

“Mesin politik Nahdliyyin Cak Imin susah optimal karena selama satu tahun terakhir ini, PKB betul-betul menjual habis Prabowo ke para kiai sepuh dan simpul-simpul pesantren di semua jaringan Nahdliyyin,” jelasnya.

Dikatakan Umam, Anies akan mengalami kesulitan menaikan elektabilitas karena harus terlebih dulu mengubah label sebagai pengeksploitasi politik identitas.

“Artinya langkah politik Anies agak berat untuk recover elektabilitas. Jangan sampai salah perhitungan,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Klaim Anies Disetir Surya Paloh, Andi Arief: Sebenarnya Lebih Pilih AHY

#Partai Nasdem #PKB #Surya Paloh #Anies Baswedan #Muhaimin Iskandar
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
Gus Kikin Pimpin PBNU, Cak Imin Ucapkan Selamat Berjuang dan Semoga Istiqamah
Cak Imin mendoakan agar Gus Kikin diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan amanah memimpin PBNU selama lima tahun mendatang.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
Gus Kikin Pimpin PBNU, Cak Imin Ucapkan Selamat Berjuang dan Semoga Istiqamah
Indonesia
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
PKB menyoroti Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia diminta tak hanya cosplay damkar, tetapi ikut melakukan pembenahan.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
NasDem Usulkan Pemberian Insentif Bagi Ibu Rumah Tangga
Kebijakan tersebut perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat keluarga sebagai fondasi pembangunan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
NasDem Usulkan Pemberian Insentif Bagi Ibu Rumah Tangga
Indonesia
18 Serikat Buruh Sambangi Cak Imin, Bawa Draft UU Baru untuk Lindungi Pekerja
Cak Imin menerima draft RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia yang terdiri atas 18 serikat buruh nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 10 Agustus 2026
18 Serikat Buruh Sambangi Cak Imin, Bawa Draft UU Baru untuk Lindungi Pekerja
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Indonesia
Cak Imin Luncurkan Program 10.000 MCK Untuk Pondok Pesantren
Kualitas pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kualitas lingkungan tempat belajar.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Cak Imin Luncurkan Program 10.000 MCK Untuk Pondok Pesantren
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Bagikan