Pengamat Sebut Jakarta Bisa Chaos jika Lockdown


Petugas mengoperasikan 'drone' untuk melakukan penyemprotan disinfektan di jalan protokol di wilayah Jakarta Selatan, Jumat (27/3/2020) (ANTARA/HO-Kominfotik Jakarta Selatan)
MerahPutih.com - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, pilihan karantina wilayah (lockdown) dalam menghadapi virus corona bisa melahirkan kekacauan.
Pasalnya, masyarakat kecil seperti buruh kasar, buruh harian, dan pedagang-pedagang kecil yang paling mendapat kerugian akibat kebijakan tersebut.
Baca Juga:
Berbeda dengan ASN, pegawai kantoran, dan pekerja kreatif yang bisa mengerjakan segala sesuatunya di rumah.
"Kalau di Jakarta terjadi lockdown, itu bisa terjadi chaos (kaos) nanti dampaknya,” kata Trubus di Jakarta, Jumat (27/3).
Dia melihat, masalah lockdown bukan perkara kewenangan pusat atau daerah. Kebijakan itu lebih ke kondisi force majeure yaitu keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia sehingga kerugian tidak dapat dihindari.

Seperti di India terjadi kericuhan karena pemberlakuan lockdown. Banyak pekerja kecil yang tak mendapatkan penghasilan.
Lalu, sebagian pedagang dan pekerja rendahan di Malaysia yang mulai mengeluhkan terjadinya lockdown.
Ia menjelaskan, jurang penghasilan antara warga kaya dan miskin di Jakarta sangat lebar. Kalau yang kaya mungkin punya tabungan dan bisa pesan makan lewat online.
Baca Juga:
Berikut Besaran Kalori yang Berhasil Dibakar Wapres Ma'ruf Sejak 'Social Distancing'
Sementara masyarakat miskin, harus kerja hari ini untuk mendapatkan makan hari ini juga. Jika tidak kerja, maka tidak dapat makan.
“Belum lagi kalau pun ada harganya mahal, duitnya enggak kesampaian, akhirnya ada kecemburuan sosial, akhirnya munculnya chaos,” jelasnya.
Trubus menyarankan agar karantina mandiri dan isolasi diri dikedepankan mengingat itu solusi terbaik bagi masyarakat Jakarta.
"Sementara, para pekerja yang terdampak diberikan bantuan langsung tunai agar kehidupannya tetap terjaga. Bisa juga dengan meringankan kredit, cicilan, dan pajak," jelas Trubus. (Knu)
Baca Juga:
Drone Penyemprot Disinfektan COVID-19 Mulai Diuji Coba di Jaksel
Bagikan
Berita Terkait
Potret Galian Pipa Limbah di Jalan TB Sumatupang Jaksel Ditargetkan Rampung Desember 2025

Gulkarmat: 65% Kasus Kebakaran di Jakarta Akibat Masalah Kabel Listrik

Potret Kondisi Jakarta Pasca Demo, Warga Sudah Kembali Beraktivitas Normal

Jakarta Sudah Aman, Gubernur Pramono Cabut Kebijakan WFH ASN Pemprov

Hari Ini Transjakarta Kerahkan 4.907 unit Angkut Penumpang, Tarif Masih Rp 1 Sampai 7 September 2025

Kerugian Demo di Jakarta Capai Rp 55 M, Ini Rinciannya Versi Pemprov

Sekolah Ditargetkan Kembali Lancar di Rabu, 3 September 2025

Jam Operasional MRT Jakarta Kembali Normal Pasca-Demo, Stasiun Istora Mandiri Sisi GBK Masih Ditutup

Pasca-Demo, TransJakarta Berlakukan Tarif Rp 1 Hingga 7 September

Suasana CFD Jakarta Pasca-Demo Ternyata Lowong, Pedagang Keluhkan Tak Ada Pembeli
