Eddy Flo
MerahPutih.Com - Drama pencarian wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno antara Partai Gerindra dan PKS masih terus berlanjut. DPD Gerindra DKI Jakarta yang dimotori M Taufik menolak menyerahkan 'jatah' wagub ke PKS seperti yang disampaikan sang Ketua Umum Prabowo Subianto.
Politisi Gerindra ini berdalih, DPRD memiliki mekanisme tersendiri dalam penentuan wakil gubernur sehingga Gerindra berhak mengajukan calonnya juga. Terkait drama wagub tersebut, pengamat yang juga peneliti LIPI Luky Sandra Aulia mengatakan siapa yang akan duduk posisi wagub DKI hanya diselesaikan dengan instruksi dari Prabowo Subianto.
"Soal perebutan kursi wakil gubernur antara Gerindra dan PKS, saya rasa semua drama ini akan selesai ketika Pak Prabowo menginstruksikan kepada Gerindra karena walau bagaimana pun sampai saat ini Gerindra adalah milik Pak Prabowo," kata dia dalam diskusi Populi Center di Jakarta, Kamis (27/9).
Ia pun mempertanyakan alasan hingga kini Prabowo masih belum menginstruksikan kepada partainya, walau sudah mengetahui apa pun yang dikatakan akan dijalankan oleh Gerindra.
Luky Sandra mencontohkan dalam pengalaman Pilkada 2018 di Sumatera Selatan, di tingkat daerah sudah mengusulkan nama ke DPP, saat Prabowo mengubah nama, semua menerimanya.
"Itu terjadi di pilkada. Itu mungkin saja terjadi di kursi wagub DKI," tutur Luky.
Menurut Luky Sandra Aulia, persoalan internal harus segera diselesaikan agar koalisi untuk mendukung capres-cawapres tetap solid, sementara konflik Gerindra dan PKS untuk wagub DKI dapat mempengaruhi soliditas anggota koalisi Prabowo-Sandiaga.
Untuk menentukan, kata dia, salah satunya dengan evaluasi 11 bulan hasil kerja Anies Baswedan-Sandiaga Uno, selanjutnya dicari wagub yang dapat menutupi kelemahan Anies Baswedan.
"Parpol kembali meletakkan semata kepentingan politik partai atau mau mengakomodasi masyarakat Jakarta maunya apa," kata Luky.
Sementara itu, Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin sebagaimana dilansir Antara menyebut di level pimpinan sudah terdapat kesepakatan, yakni Prabowo menyetujui kursi Wagub DKI menjadi milik PKS.
"Cuma dalam realisasinya membutuhkan proses, yakni melalui DPRD. Nah, ini yang membuka ruang munculnya seperti yang sekarang ini. Masing-masing saling mendorong," tandas Suhud.(*)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Saham Mayoritas PT Freeport Dikuasai INALUM, Apa Untungnya?
